ANALISIS BELANJA SEKTOR KESEHATAN DI PROVINSI PAPUA [SECTOR WIDE EXPENDITURE ANALYSIS (SWEA)]

 

 

ANALISIS BELANJA SEKTOR KESEHATAN DI PROVINSI PAPUA

SECTOR WIDE  EXPENDITURE ANALYSIS (SWEA)

oleh

MESAK  IEK

Elisabet Lenny Marit

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS   CENDERAWASIH JAYAPUA

 TAHUN 2014

 

 

 

 

Abstrak

Tujuan dari analisis ini adalah tersedianya informasi yang akurat tentang permasalahan kesehatan di kabupaten/kota maupun di Provinsi Papua yang diharapkan akan menjadi pegangan bagi para pengambil kebijakan dan program pembangunan di bidang kesehatan berdasarkan tingkat kesulitan wilayah sehingga diharapkan dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat Papua yang meningkat .

Studi SWEA (Sector Wide Expenditure Analysis) Kesehantan ini dilakukan di Dinas Kesehatan Provinsi Papua dengan mengkaji data sekunder di bidang Fiskal dan Non Fiskal 5 tahun yakni  tahun 2007- 2011. Ruang Lingkup Kajian ini terdiri atas Data Fiskal Kesehatan  dan Data Non Fiskal SWEA. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif berupa data fiscal yang terdiri dari alokasi belanja pegawai, belanja modal serta belanja barang dan jasa bidang kesehatan di kabupaten/kota di Provinsi Papua. Data non fiscal yang terbagi atas  Mortalitas dan Morbiditas yakni;  data mortalitas terdiri dari : data Umur Harapan Hidup (UHH), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), dan data Morbiditas terdiri dari penyakit menular dan penyakit tidak menular dan status gizi; selain itu, data  jumlah Rumah Sakit, jumlah Puskesmas, jumlah puskesmas Pembantu, Angka Gizi, Pelayanan K1 dan K4 dan pemberian vitamin A bagi bayi dan balita.  Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari kantor Dinas Kesehatan Provinsi papua, Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Kantor BPS Provinsi Papua. Selanjutnya teknik pengumpulan data digunakan teknik studi pustaka, focus group discussion (FGD)  dan in-depth interview.  Alat analisis yang digunakan adalah startistik deskriptif  menggunakan tabel dan grafik.

Dari hasil  kajian ini ditemukan bahwa Sesuai  amanat UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua di mana bidang kesehatan merupakan salah satu bidang prioritas, belum satupun Kabupaten/kota yang mengalokasikan dana belanja bidang kesehatan mencapai 15 % dari total belanja daerah. Struktur belanja pegawai cenderung  mendominasi  belanja modal serta belanja barang dan jasa di Bidang Kesehatan di Provinsi Papua. Alokasi belanja bidang kesehatan menujukkan gap yang lebar antar wilayah, artinya belanja bidang kesehatan sampai saat ini kurang menyentuh masyarakat Asli Papua yang mayoritas tersebar di wilayah pegunungan dan daerah sulit akses.   Rata-rata daya serap belanja kesehatan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua masih sangat rendah. Rata-rata upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah 5 tahun terakhir ini cukup baik, hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya pelayanan kesehatan pada ibu dan anak di wilayah Provinsi Papua.  Berdasarkan tingkat kesulitan (topografi) wilayah, angka kematian ibu paling tinggi terjadi di wilayah pegunungan yakni tahun 2007 (499 jiwa), tahun 2008 (319 jiwa) terus mengalami penuruan angka kematian ibu yakni 131 jiwa tahun 2011. Selanjutnya secara rata-rata  dalam kurun awaktu 5 tahun  Angka Kematian Ibu di daerah pegunungan relative lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sulit akses dan mudah akses. Berdasarkan tingkat kesulitan wilayah, maka penderita penyakit malaria  terbanyak tersebar di wilayah mudah akses dan daerah sulit akses. Sedangkan wilayah pegunungan rata-rata penderita malaria relative rendah. Rata-rata penderita penyakit diare menurun selama 5 tahun terakhir yakni dari 6.064 penderita turun menjadi 4.056 penderita diare. Hal ini membuktikan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyakit mengular cukup  berhasil. Rata-rata penderita penyakit ISPA selama 5 tahun terakhir berdasarkan topografi wilayah, daerah sulit akses menempati urutan pertama, disusul daerah mudah akses dan wilayah pegunungan. Rata-rata penderita HIV/AIDS kabupaten/kota di Provinsi Papua 5 tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan, yakni tahun 2007 mencapai 220 penderita meningkat  menjadi 715 orang penderita tahun 2011. Hal berarti upaya yang dilakukan untuk mencegah menularnya virus ini belum berhasil. Berdasarkan tingkat kesulitan wilayah, maka penderita penyakit HIV/AIDS lebih banyak menyerang  penduduk daerah mudah akses dan daerah sulit akses. Wilayah pegunungan penderita HIV/AIDS relatif rendah. Rata-rata penderita gizi buru kab/kota  di Provinsi Papua pertahun menunjukkan peningkatan, angka tertinggi terjadi pada tahun 2011 berjumlah 154 orang, tahun 2009 berjumlah 105 orang dan urutan  terbawah terjadi pada tahun 2008 yakni 17 penderita gizi buruk.  Ini bermakna bahwa upaya Kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah selama 5 tahun terakhir belum mencapai target sesuai yang ditetapkan di dalam RPJMD bahwa akan diupayakan penurunan angka gizi buruk mencapai 15% pertahun.  Rata-rata UHH Penduduk Papua baru mencapai 67 tahun. Hal ini berarti UHH penduduk Papua masih jauh di bawah UHH nasional (72 tahun), maupun di bawah target yang tetapkan di RPJMD 2007-2011. Dari 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua, baru 14% Kabupaten telah melakukan upaya kesehatan yang cukup baik, yakni memberikan  Vitamin A secara baik kepada bayi dan balita. Artinya kesadaran ibu hamil tentang pentingnya kesehatan dirinya dan janin dalam kandungannya semakin baik. Rata-rata tenaga perawat, bidang dan tenaga dokter lebih terpusat di wilayah/daerah mudah akses sedangkan daerah sulit akses dan pegunungan penyebaran SDM kesehatan masih sangat terbatas. Dari 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua, baru 55% Kabupaten/kota yang memiliki rumah sakit sendiri, dan penyebarannyapun lebih terkonsentrasi di wilayah mudah akses.

Dari temuan ini dapat dirumuskan rekomendasi berikut ini. (1) Guna Meningkatkan Derajad dan Upaya kesehatan di Provinsi Papua, perlu pemerintah konsisten mengalokasikan dana di bidang kesehatan sesusi amanat UU No. 21 Tahun 2001. (3) Perlu penataan SDM kesehatan dan pendistribusian secara merata di seluruh pelosok tanah Papua (daerah pegunungan, daerah sulit akses dan daerah mudah akses) dan diikuti dengan insentif yang memadai sehingga akan mempermudah pelayanan dan pelaporan kejadian kesehatan masyarakat, (3) Perlu penyuluhan yang kontinyu tentang pentingyan kesehatan, termasuk penyakit mematikan HIV/AIDS  kepada seluruh lapisan masyarakat Papua dan terutama kepada wilayah yang sangat tinggi penderita setiap jenis penyakit. (4) Perlu pemerintah provinsi menyediakan Rumah Sakit Rujukan yang dilengkapi vasilitas dan SDM yang cukup memadai  sesuai  tipologi wilayah, (5) Pemerintah melalui dinas terkait membuka isolasi wilayah guna menghubungkan masyarakat dengan pusat-pusat pelayanan kesehatan.

Analisis Penumpang Gratis (Free Riders) di Kota Jayapura (Studi Kasus di Distrik Abepura)

Kesadaran bernegara bagi setiap warga adalah merupakan kunci yang paling hakiki dalam rangka menunjang pembangunan. Masyarakat yang kurang memiliki kesadaran cenderung menuntut hak daripada kewajibannya, bahkan cenderung menikmati jasa-jasa publik tanpa ada kewajiban yang harus dilakukan. Kondisi seperti ini dikuatirkan akan mengganggu penyelenggaraan desentralisasi yang sedang bergulir di Indonesia saat ini. Kesadaran masyarakat yang relatif rendah terutama masyarakat di negara-negara berkembang  kecenderungannya lebih suka menjadi penumpang gratis daripada sebagai masyarakat yang bertanggungjawab terhadap jasa layanan umum. Ini terjadi terutama untuk jasa publik yang mekanisme pasar agak sulit bekerja, seperti jasa parkir ojek, jasa retribusi rumah sewa dan pemanfaatan air bawah tanah oleh restoran/rumah makan dan tempat cuci mobil dan sebagainya. Kecenderungan ini terjadi juga di Kota Jayapura yang merupakan barometer perkembangan pembangunan di Provinsi Papua, di mana masyarakat yang bergerak dibidang usaha rumah sewa dan pengemudi jasa ojek serta pemanfataan air bawah tanah untuk kegiatan usaha lebih suka sebagai penumpang gratis daripada membayar retribusi. Tujuan penelitian ini adalah ; Tujuan; kajian tentang ini bertujuan, (a)  Untuk mengetahui dan mengkaji Berapa banyak Rumah Sewa yang tersebar di Distrik Abepura, (b) Untuk mengkaji dan menganailisi  berapa banyak usaha yang selama ini memanfatkan air bawah tanah sebagai input dalam proses usahanya? (c) mengkaji dan menganalisis Berapa banyak tukang Ojek yang tersebar di Distrik Abepura? ( d)  mengkaji Berapa Besar Potensi pendapatan yang diterima Pemerintah Kota, jika retribusi Rumah sewa, pemanfatan air bawah tanah dan jasa parkir di tepi jalan dikelola, (e)  Untuk mengkaji dan menganalisis Permasalahan Fundamental apa yang dihadapi Pemda Kota dalam hal ini Dispenda dalam mengelola Potensi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditemukan bahwa : (a) Jumlah rumah sewa yang tersebar di distrik Abepura sebanyak 413 unit,  jumlah pengguna air bawah tanah sebagai input dalam usahanya berjumlah 115 unit usaha dan Jumlah  Ojek  yang tersebar di distrik Abepura berjumlah 1,077 unit. (b) Kerugian Pemerintah Kota Jayapura akibat free riders di Distrik Abepura sebesar  Rp 202,854,500 (dua ratus dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) pertahun. (c) Karena belum adanya PERDA yang tegas sehingga sangat sulit untuk mengatur kegiatan/aktivitas yang mengarah ke barang publik serta belum ada koordinasi yang baik antar instansi terkait tentang aturan (regilasi) atas jasa pelayanan public. (d) Kesadaran masyarakat masih sangat rendah terutama para penumpang gratis yang selama ini sudah merasa enak tiba-tiba dibebankan sesuatu pungutan ini akan mendapat tantangan yang cukup berat.

Oleh karena itu, sangat perlu ada peraturan daerah sebagai payung hukum bagi Dispenda untuk melakukan penataan dan pemungutan retribusi jasa pelayanan publik. Dengan adanya payung hukum yang kuat akan memaksa pengguna jasa pemerintah untuk membayar retribus ataupun pajak. Sangat perlu koordinasi dan kerjasama yang harmonis  antar instansi teknis yang terkait langsung dengan pengelolaan jasa pelayanan publik mendorong terciptanya penumpang gratis di Kota Jayapura. Perlu sosialisasi yang terus menerus kepada para penumpang gratis atau free riders, agar mereka sadar bahwa partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah sangat penting.

Analisis peranan jasa transportasi darat bagi pembangunan wilayah di Kabupaten Jayapura

  • tulisan ini dilakukan sebelum pemekaran kabupaten Keerom, Sarmi dan Mamberamo Raya dan Tujuan yang ingin dicapai  antara lain: (1) Mengidentifikasikan jalur transportasi secara mikro spasial antar zone (pusat), dan mengklasifikasikannya dalam klasifikasi fungsional sehingga diperoleh prioritas pembinaan dan peningkatan jalur transportasi antar pusat pembangunan, sehingga diharapkan dapat menunjang pembangunan secara spasial; (2) Menganalisis dampak jasa transportasi terhadap pendapatan masyarakat; (3) Menganalisis dampak jasa transportasi terhadap harga tanah dan pengalihan lahan di sepanjang jalur transportasi; (4) Menganalisis Dampak jasa transportasi terhadap perkembangan ekonomi secara sektoral di Kabupaten Jayapura.

Secara mikro spasial pembangunan infrastruktur jalan yang membuka isolasi wilayah yang menghubungkan 17 kecamatan di Kabupaten Jayapura telah menyebabkan terjadinya interaksi mikro spasial sistem transportasi angkutan darat serta menyebabkan pengalihan jalur transportasi di wilayah Jayapura. Interaksi spasial yang dimaksud yakni interaksi antara kecamatan kota sebagai pusat pelayanan dengan kecamatan yang ada di sekitarnya. Interaksi tersebut terlihat dari adanya sistem jasa transportasi moda angkutan darat antar pusat dengan wilayah hinterland di sekitarnya berupa inetraksi kendaraan dan interaksi penumpang. Daerah yang dijadikan sebagai daerah asal dan daerah tujuan dalam studi ini adalah kecamatan-kecamatan yang telah dihubungkan dengan jalan darat. Selain 17 kecamatan telah dihubungkan dengan infrastruktur jalan dan jembatan, Kecamatan Abepura Kota Jayapura juga dimasukkan sebagai salah satu pusat pelayanan karena kecamatan tersebut selama ini merupakan wilayah penyangga bagi masyarakat Kabupaten Jayapura.

  • Hasil analisis secara mikro spasial menunjukkan bahwa, interaksi kendaraan antar kecamatan dipengaruhi secara positif oleh jumlah penduduk kecamatan asal maupun jumlah penduduk kecamatan tujuan. Kendala spasial berupa jarak tempuh mempunyai hubungan yang positif terhadap aliran kendaraan, hal ini berarti bahwa peningkatan jarak akan mengurangi biaya sosial (social cost) yang ditanggung masyarakat sehingga akan meningkatkan aliran penumpang dan barang antar wilayah. Sedangkan jika terjadi peningkatan tarif penumpang dan barang akan menurunkan interkasi antara kecamatan, walaupun koefisien perubahan inelastik.
  • Jika menempatkan Sentani dan Abepura sebagai daerah asal, maka hasil estimasi menunjukkan bahwa koefisien daya tarik dari kedua wilayah sama-sama memiliki daya tarik, serta kendala spasial kedua wilayah menunjukkan dampak negatif yang menurunkan interaksi penumpang dan barang. Walaupun demikian tingkat koefisien daya tarik Abepura relatif lebih besar daripada tingkat elastisitas daya tarik pusat Sentani. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan penduduk, peningkatan jarak serta perubahan tarif lebih peka terhadap interaksi masyarakat ke pusat Abepura sebagai pusat pelayanan relatif lebih besar daripada pusat Sentani.
  • Secara agregate hasil estimasi interaksi penumpang dan barang secara mikro spasial menunjukkan koefisien yang inelastis berarti bahwa perubahan jumlah penduduk daerah asal maupun daerah tujuan serta perubahan kendala jarak dan tarif tidak diikuti dengan interaksi yang semakin meningkat antar wilayah, hal ini diduga diakibatkan oleh infrastruktur sarana dan prasarana transportasi yang masih minim, pendapatan masyarakat yang masih rendah serta masyarakat yang masih terikat dengan lingkungannya (budaya), sehingga menyebabkan masyarakat kurang berinteraksi dengan lingkungan luar.
  • Analisa pengaruh jasa transprtsai darat terhadap tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten Jayapura dengan menggunakan metode margin Tataniaga pertanian untuk tiga komoditi (bawang merah, ikan dan Kakao) pada 3 desa menunjukkan bahwa, margin bawang merah yang ditangkap pedagang pengumpul adalah sebesar 0,63 persen, sedangkan petani menikmati usahanya hanya 37 persen. Selanjutnya margin yang ditangkap pedagang perantara ikan sebesar 0,53 persen sedangkan nelayan hanya menerima 47 persen. Untuk petani kakao hanya menerima margin 30 persen, sedangkan 70 persen dinikmati oleh pedagang perantara yang berdomisili di kota.
  • Dari analisis margin menunjukkan bahwa, pedagang perantara dapat menangkap manfaat jalan secara ekonomi dan sosial, sedangkan masyarakat petani pedesaan hanya menangkap manfaat sosialnya.
  • Pengaruh akses jalan terhadap kerusakan sumberdaya alam yang dilakukan oleh masyarakar di wilayah penelitian kurang nampak, sedangkan kerusakan yang terjadi selama ini lebih banyak dilakukan oleh perusahaan HPH.
  • Pengaruh transportasi terhadap pengalihan hak kepemilikan lahan belum nampak di wilayah penelitian, pengalihan lahan masyarakat hanya terjadi untuk pemanfaatan lahan. Sedangkan pengalihan hak kepemilikan lahan lebih dilakukan secara paksa oleh pihak pemerintah yang digunakan untuk lahan penempatan transmigasi, lahan perkebunan kelapa sawit dan operasi perusahaan HPH.

Rekomendasi

  • Perubahan penduduk, dan peningkatan jarak yang terus meningkat namun tidak diikuti oleh mobilitas penduduk yang tinggi, karena infrastruktur yang masih minim, pendapatan masyarakat yang rendah. Oleh karena itu di samping peningkatan infrastruktur jasa transportasi di era otonomi khusus ini perlu juga pemberdayaan masyarakat pedesaan baik secara ekonomi maupun sosial buadaya agar masyarakat siap menikmati pembangunan yang gencar dilakukan itu, sebab jika hanya mengejar pembangunan secara fisik dan mengabaikan pemberdayaan masyarakat, hal ini akan menciptakan kecemburuan sosial yang berlanjut pada terjadinya konflik yang lebih besar, karena mafaat pembangunan hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang terutama masyarakat perkotaan yang umumnya pendatang.
  • Secara mikro spasial moda transportasi darat lebih tepat dikembangkan. Di Kabupaten Jayapura guna menunjang pembangunan di wilayah.
  • Tarif angkutan penumpang dan barang secara mikro spasial berpengaruh terhadap interaksi barang dan penumpang antar kecamatan, dimana semakin tinggi tarif akan menurunkan interaksi penumpang dan barang antara kecamatan. Oleh karena itu beberapa kecamatan yang dijangkau bila cuaca baik, perlu dipercepat pembanguan infrastruktur jalan sehingga dapat memperkecil biaya, kerana biaya yang tinggi disebabkan juga oleh infrastruktur jalan dan jembatang yang belum berfungsi dengan baik.
  • Agar masyarakat perdesaan di Papua dapat menangkap manfaat jalan secara ekonomi maupun secara sosial dengan baik, maka saat pembangunan infrastruktur transportasi darat yang menghubungkan suatu wilayah terisolir dilakukan, perlu penyuluhan (pemberdayaan masyarakat) secara simultan juga dilakukan dalam rangka menyiapkan masyarakat untuk memanfaatkan jalan tersebut, selain itu indikator ekonomi dan finansial yang selama orde baru digunakan sebagai kriteria utama untuk membangun suatu infrastruktur transportasi perlu disingkirkan di era pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua.

abstrak disertasi

RINGKASAN Disertasi

Mesak  Iek, Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, ………, 2010. Analisis Dampak Pembangunan Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Pedalaman  Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat  [Studi Kasus Di Distrik Ayamaru, Aitinyo dan Aifat ].  Promotor : Umar  Burhan, Ko-Promotor : Dwi Budi Santoso, Ko-Promotor : Sasongko

Penelitian ini bertujuan untuk 1). Menganalisis dampak pembangunan jalan terhadap pepertumbuhan usaha ekonomi dan pendapatan rakyat di pedelaman Kabupaten Sorong Selatan, 2) Menganalisis biaya sosial (social cost) yang ditanggung oleh masyarakat; secara akademis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perluasan wawasan bagi peminat pada topik yang sama. Lokasi penelitian di Distrik Ayamaru, Aitinyo, dan Aifat yang merupakan distrik induk, pengambilan sampel hanya 3 distrik indusk dari 6 distrik yang ada didasarkan pada tingak homogenitas suku dan mata pencaharian penduduk yang  tersebar di wilayah pedalaman Kabupaten Sorong Selatan. contoh kedua diambil 2  (dua) kampung perdistrik. Sedangkan penarikan sample masyarakat untuk diwawancarai digunakan teknik snowball. Sasaran sample terdiri dari aparat pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, aparat kampong, dan tokoh pemuda serta tokoh agama dan masyarakat pemilik usaha. Juga dilakukan FGD. Alat analisa yang digunakan adalah Analisis Statistik diskriptif dan Structural Equation Modeling (SEM) serta Uji beda rata-rata.

Pada Analisis jalur yang menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel laten yaitu dari X ” Y1 dan X ” Y2 masing-masing mempunyai loading factor (LF) sebesar 0,540 dan 0,683. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaruh dari variabel sarana dan prasarana jalan (X) lebih besar kepada variabel manfaat sosial (Y2) dibandingkan manfaat ekonomi (Y1). Sehingga dapat digeneralisasikan bahwa pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan Sorong dengan May Brat lebih besar mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat dibandingkan dengan manfaat ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil pengujian beda rata-rata pendapatan di antara kondisi sebelum dan sesudah di atas, dapat digeneralisasikan bahwa pembangunan jalan dan jembatan Sorong-Mai Brat mempunyai dampak yang sangat signifikan dan positif terhadap perubahan pendapatan usaha ekonomi masyarakat, di mana terlihat pada seluruh usaha ekonomi masyarakat mengalami peningkatan pendapatan yang cukup mencolok dengan urutan yang paling tinggi adalah pada usaha tanaman palawija, kemudian usaha ternak ayam, usaha dagang dan terakhir usaha ternak babi.

Modal sosial yang dihipotesiskan bahwa sudah mulai degradasi, ternyata baru mengarah ke arah degradasi. Sesuai temuan lapang bahwa modal sosial untuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah mengarah ke uang (moneterisasi). Sedangkan modal social untuk kegiatan social masih kental berlaku. Dari hasil ini namun perlu dilakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam  dengan jumlah sampel yang lebih banyak. Agar pembangunan prasarana jalan bisa lebih bermanfaat lagi bagi masyarakat, maka prasarana yang telah dibangun perlu ditingkatkan sehingga akan lebih bermanfaat dalam jangka menengah dan jangka panjang, sehingga dapat meningkatkan kesejahteran masyarakat.

 

Key Words : Pembangunan jalan, usaha ekonomi baru & peningkatan pendapatan masyarakat.

 

 

Ringkasan Eksekutif Ekonomi Kerakayatan Yahukimo

 

RINGKASAN  EKSEKUTIF (Oleh : Mesak Iek, Arius Kambu, Otniel Safkaur)

  1. PENDAHULUAN, Pembangunan ekonomi daerah di era desentralisasi sedang menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal, seperti masalah kesenjangan dan iklim globalisasi. Hal ini menuntut tiap daerah untuk mampu bersaing di dalam dan luar negeri. Kesenjangan dan globalisasi berimplikasi kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk melaksanakan percepatan pembangunan ekonomi daerah secara terfokus melalui pengembangan produk/komoditi unggulan sesuai potensi bawaan maupun potensi yang merupakan hasil rekayasa manusia.

Percepatan pembangunan ekonomi secara terfokus ini bertujuan agar daerah tidak tertinggal dalam persaingan antara daerah baik secara ekonomi mapun sosial. Karena itu seluruh pelaku memiliki peran mengisi pembangunan ekonomi daerah dan harus mampu bekerjasama melalui bentuk pengelolaan keterkaitan antarsektor, antarprogram, antarpelaku, dan antardaerah, guna mendorong kemandirian ekonomi daerah.

Kemandirian ekonomi adalah suatu keadaan ekonomi rakyat yang semakin terpenuhi kebutuhannya secara lebih baik dan memadai seperti kebutuhan konsumsi dan gizi, pakaian yang cukup, perumahan yang sehat, kebutuhan biaya kesehatan dan pendidikan yang terpenuhi guna mencapai kesejahteran kehidupan sesuai dengan cita-cita otonomi daerah.

Kesejahteraan rakyat tersebut akan dapat tercapai dan terus ditingkatkan secara berkesinambungan oleh masyarakat itu sendiri dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya melalui peningkatan produksi setiap orang atau  kelompok (Keret), yang dapat menciptakan peningkatan pendapatan.

Oleh karena itu guna terwujudnya program pemberdayaan ekonomi daerah maka diperlukan komitmen nyata dan sungguh-sungguh dengan suasana hati yang berpihak dari pengambil keputusan dan pembina ekonomi daerah yang terfokus.

Untuk mencapai “kemandirian” dari rakyat itu sendiri, maka rakyat harus didorong kearah help for self help yakni menolong dirinya sendiri, melalui peningkatan produksi, kelancaran pemasaran yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Peningkatan produksi tersebut akan memaksimumkan  produksi (output/PDRB) dari berbagai sektor usaha ekonomi dan pada akhirnya akan tercipta pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan bertumbuhnya ekonomi melalui diversifikasi produk baik untuk konsumsi masyarakat setempat maupun untuk pasar regional, nasional dan global melalui pengembangan usaha agrobisnis dan agroindustri. Hal ini berarti akan terciptanya “kemandirian Ekonomi Lokal”.

Produk unggulan, dalam pengembangan ekonomi daerah adalah suatu komoditi  yang dikembangkan berdasarkan sumberdaya yang tersedia di wilayah tersebut sehingga akan meningkatkan efisiesi biaya produksi dan pemasaran yang akan meningkatkan daya saing yang kompetitif dengan produk-produk impor. Dan diharapkan komoditi unggulan ini dikembangkan sebagai motor penggerak pengembangan ekonomi wilayah. Komotiti unggulan diharapkan mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan di sekitarnya.

Kemampuan bersaing ini lahir melalui pengembangan produk unggulan yang kompetitif di pasar domestik maupun global, yang didukung sumber daya manusia (SDM) unggul, riset dan teknologi, informasi, serta keunggulan pemasaran.

Sementara itu dalam pelaksanaan di daerah khususnya di Kabupaten Yahukimo yang merupakan daerah pemekaran baru, konsep pengembangan komoditi unggulan belum secara efektif dikembangkan, sehingga dalam waktu singkat kurang dapat diukur keberhasilannya. Maka dibutuhkan model-model pengembangan ekonomi daerah dengan pendekatan komoditi unggulan, yang memiliki konsep pengembangan yang terfokus dan terpadu, terutama berorientasi pada karakteristik potensi lokal.

Kabupaten Yahukimo yang merupakan salah satu kabupaten di kawasan pegunungan yang memiliki beberapa keunggulan baik letaknya yang strategis maupun komoditas unggulan dalam pelaksanaannya belum secara efektif dikembangkan. Hal ini terjadi dikarenakan oleh belum dilakukan identifikasi keunggulan yang ada, terutama komoditas unggulan,  serta belum dilakukan kajian tentang keterkaitan berbagai komponen/variabel (SDM, Aksesibilitas, kelembagaan) yang mendukung pengembangan komoditas unggulan  yang dimaksud. Program pengembangan wilayah telah banyak dikembangkan, namun kurang optimal, karena menekankan pada sisi pengelolaan project oriented, kurang terfokus pada kesinambungan program jangka panjang, serta terhadang masalah-masalah lainnya.

Ruang Lingkup Masalah

Merujuk pada deskripsi yang melatari studi penyusunan konsep pemberdayaan ekonomi kerakyatan sebagai model kewirausahaan UKM dalam penguatan potensi ekonomi lokal terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi daerah ini secara substansial diformulasikan dalam pertanyaan pokok : (1). Seberapa besar pengembangan komotidi unggul dalam pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan  di Kabupaten Yahukimo; (2). Seberapa besar peran lembaga keuangan mikro dalam pengembangan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Yahukimo; (3). Seberapa besar akses usaha kecil dan menengah terhadap pasar di Kabupaten Kabupaten Yahukimo; (4). Seberapa besar penyediaan infratruktur transpostasi darat, laut dan udara terhadap perkembangan usaha kecil dan menengah berbasis kerakyatan di Kabupaten Yahukimo; (4). Strategi apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Yahukimo.

 Tujuan

Tujuan kajian ini adalah mengembangkan model pengelolaan dan pengembangan keterkaitan program dalam pengembangan ekonomi yang berbasis produk unggulan yang didasarkan pada sumberdaya lokal. Melalui studi ini akan diperoleh gambaran umum tentang keberadaan dan potensi produk unggulan serta sasaran yang dituju dari kajian adalah: mengidentifikasi prinsip dasar pengembangan produk lokal unggulan andalan yang kompetitif.

 Target

Untuk tercapainya tujuan penyusunan komsep pemberdayaan ekonomi kerakyatan yaitu peningkatan efisiensi dan daya saing yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup dan permintaan pasar (market driven), maka sumberdaya yang dialokasikan pada sentra meliputi dukungan kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif, dukungan finansial dalam bentuk modal awal dan pendanaan  dan dukungan non finansial berupa Layanan Pengembangan Bisnis serta pendidikan dan latihan serta pendampingan berkelanjutan. Dengan berbagai dukungan yang diberikan, terutama pengembangan bisnis dan lembaga keuangan mikro yang terkait dengan lembaga keuangan modern yang saling bersinergi dengan penguatan ekonomi lokal, maka diharapkan dapat langsung meningkatkan dinamika bisnis mereka. Terlebih lagi, secara kultural tidak akan mengalami perubahan budaya, karena sentra usaha mereka tetap berada di tempat semula.

 Output

Adapun sasaran yang dipakai dalam pencapaian tujuan studi ini adalah tersedianya data dan informasi tentang potensi ekonomi masyarakat, tersedianya bahan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan pengembangan ekonomi daerah. Dan tersediannya konsep pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

 Keberlanjutan

Tersedianya kerangka acuan pengembangan ekonomi kerakyatan dalam jangka waktu 10 tahun (2007 – 2017).

 Metodologi 

Secara umum metode penyusunan laporan kajian dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu: (1). Studi Referensi. Kegiatan ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan kajian literatur yang terkait dengan penyusunan konsep pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan model pembangunan ekonomi daerah; (2). Focus Group Discussion. Diskusi Terbatas dilakukan oleh Tim Teknis dengan Tim Ahli untuk membahas rancangan model dan hasil running model; (3). In-depth interview. Kegiatan ini dilakukan pada saat observasi lapangan; (4). Running Model. Kegiatan ini dimulai dari proses pengumpulan, tabulasi, validasi dan pengolahan data; penyusunan dan validasi model; serta simulasi dan peramalan; (5). Interpretasi hasil Running Model dan menyusun dalam bentuk Laporan Kajian dengan menggunakan tehnik analisis LQ, alat ini digunakan dengan alasan untuk mengetahui dan menganilis komoditis unggulan yang terdapat di wilayah Yahukimo sementara itu analisis deskriptif dan SWOT digunakan untuk melihat peluang dan hambatan yang akan dihadapi dalam pengembangan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Yahukimo; (6). Presentasi hasil kajian dalam bentuk lokakarya hasil kajian.

  1. PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH

Papua belakangan ini kembali mencuri perhatian publik nasional maupun internasional, karena terjadinya kelaparan massal di Yahukimo maupun karena terjadi penembakan terhadap warga sipil oleh anggota TNI di Paniai atau permintaan suaka politik ke Australia oleh 43 warga Papua. Peristiwa itu memperlihatkan bahwa agenda perbaikan nasib rakyat Papua seperti pemenuhan dan penegakan hak azasi manusia dan hukum melalui pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua belum dirasakan oleh masyarakat melalui penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi  sebagaimana yang diamanatkan dalam  UU  21/ 2001.

Untuk mencapai tujuan itu, maka ada bidang-bidang yang diberikan prioritas utama karena dengan tercapainya pembangunan dalam bidang-bidang tersebut akan mempercepat pembangunan dalam bidang-bidang lain sehingga akan meningkatkan kehidupan masyarakat di provinsi ini dapat hidup layak dan sejajar dengan masyarakat di daerah-daerah lain dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Masyarakat di Kabupaten Yahukimo yang merupakan bagian dari masyarakat di Provinsi Papua belum merasakan pelayanan pemerintah melalui pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.

Adapun sektor-sektor yang mendapat prioritas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21/2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah:

EKONOMI

Perkembangan pembangunan di bidang ekonomi yang telah dicapai di Kabupaten Yahukimo pada bagian ini sehubungan dengan pertumbuhan pembangunan di bidang ini dianalisis berdasarkan data produksi tahun 2005.

 Pertanian Tanaman Pangan

Data pada table 3.5. memperlihatkan bahwa produksi bayam dan cabe merapat di semua distrik yang ada di Kabupaten Yahukimo, baik luas panen, produksi rata-rata cukup merata. Ini artinya bahwa di setiap distrik memiliki potensi untuk mengembangkan komoditi  bayam dan cabe. Jika dilihat dari luas Panen dan rata-rata produksi, maka cabe memiliki luas dan rata-rata produksi terbebesar. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. meperlihatkan perkembangan luas tanam dan rata-rata produksi untuk buncis dan wortel. Ada distrik yang tidak memeiliki lahan produksi buncis dan wortel, yaitu; distrik Sumohai. Sedangkan distrik Kurima dan Ninia memiliki luas panen untuk kedua jenis tanaman pangan tersebut. Lauas panen dan produksi rata-rata memang masih kecil, hal ini di akibatkan oleh akses pemasaran yang sangat sulit. Hal ini terbukti dengan Distrik Kurima memiliki luas panen dan produksi rata-rata yang relative baik karena ada akses pemasaran yang cukup lancer yakni ada hubungan jalan darat dengan kabupaten induk. Selengkapnya dapat di lihat pada Tabel-2.2.

Tabel 2.2. menunjukan perkembangan luas penen dan produksi rata-rata perhetar tanaman ketimu dan kentang di Kabupaten Yahukimo memperlihatkan perkembangan yang merata di semua distrik.  Namun distrik Kurima, Ninia, SilimoLuas panen perhektar dan produksi rata lebih besar dari distrik yang lain. Dari informasi pada table tersebut menunjukkan bahwa semua distrik memiliki luas panen dan rata-rata produksi yang cukup baik, tetapi kendala yang dihadapi adalah akses ke pemasaran, kecuali Distrik Kurima.  Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel-2.3

Tabel 2.3. memperlihatkan bahwa Kabupaten Yahukimo juga dapat memproduksi bawang putih, walaupun hanya 4 distrik dari 7 distrik sebelum pemekaran. Luas panen dan produksi pertonpun masih terbatas. Oleh karena itu untuk mendorong perekonomian local di era otsus, komoditas local yang prospek pasar cukup cerah seperti ini perlu didorong dengan berbagai kebijakan pemerintah daerah. Sedangkan komoditas ubi-ubian diproduksi di semua wilayah/distrik. Hal ini memberi gambaran kepada kita bahwa ubi-ubian merupakan bahan konsumsi pokok bagi penduduk di kawasan ini. Oleh karena itu luas panen dan produksi pertonpun tidak berbeda jauh antar satu distrik dengan distrik lainnya. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel-2.4.

Komoditas unggulan lain di wilayah ini yang perlu ditingkatkan produksinya adalah kacang tanah.  Data pada Tabel 2.4. meperlihatkan hasil produksi yang merata disemua distrik. Dan ini merupakan mata pencaharian utama masyarakat di kabupaten ini. Oleh karena itu perlu pemerintah mendorong dengan berbagai kebijakan terutama aksesibilitas ke pasar maupun ke lembaga keuangan sehingga akan  mendorong lebih meningkatnya produksinya. Distrik Ninia dan Nalca merupakan dua distrik yang tingkat produksi terbesar daripada distrik yang lainnya. Sedangkan distrik dengan tingkat produksi yang paling terkecil adalah Sumohai dengan total produksi sebesar 13,04 ton perhektar. Selengkapnya dapat di lihat pada Tabel-2.5.

Luas Panen dan produksi perton komoditan jagung dapat dilihat pada table 2.5. di bahaw ini. Informasi pada table memperlihatkan bahwa dari 7 distrik yang ada semuanya dapat memprodukasi jagung. Distrik Ninia memiliki kapasitas produksi terbesar, kemudian diikuti distrik anggruk dan Nalca.  Sedangkan luas panen dan produksi perton untuk komoditas keladi  untuk semua dsitrik nihil. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat di Yahukimo kurang bercocok tanam tanaman bete atau keladi. Selain itu, masyarakat kebanyakan kurang mengkonsumsi bete sebagai salah satu makanan pokok penggati ubi kayu dan ubi jalar. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel-2.6.

Selanjutnya luas panen dan produksi rata-rata ubi jalar dan ubi kayu  terlihat pada table 3.6. di mana luas panen dan produksi perton untuk ubi jalar dan ubi kayu merata di semua wilayah distrik yang ada. Hal ini karena memang kedua komoditas ini merupakan makanan pokok masyarakat di wilayah ini, sehingga masyarakat semua mengusahakannya. Selengkapnya dapat di lihat pada Tabel-2.7.

 Perkebunan

Komoditas perkebunan yang paling menonjol di wilayah ini adalah kopi, hal ini terlihat pada tabel 3.8. bahwa luas tanam dan jumlah produksi merata di semua wilayah, dan distrik yang paling menonjol adalah Ninia dengan luas tanam 118 hektar serta produksi perton 28,76 pertahun. Hanya dua distrik yang memiliki luas panen dan tingkat produksi terkecil yaitu : Distrik Sumohai dan Nalca. Selengkapnya dapat di lihat pada Tabel-2.8.

Selain komoditas Kopi, ada beberapa wilayah di Kabupaten Yahukimo yang memiliki lahan cukup baik untuk dikembangkan perkebunan kelapa. Seperti di Distrik Samenage, Sumohai dan Ninia. Sedangkan wilayah lain kurang cocok Karen berada pada ketinggian yang iklimnya tidak cocok untuk perkebunan kelapa. Selengkapnya dapat di lihat pada Tabel-2.9.

 Perikanan

Subsektor pertanian lain yang cuku potensial untuk dikembangkan menjadi komitas andalan di wilayah ini adalah perikanan darat, khususnya untuk jenis ikan mas, dan mujair. Sedangkan ikan nila yang sementara ini terus disebarkan bibit kepada masyarakat oleh Kantor Dinas Perikanan Provinsi belum memberikan hasil yang nampak. Diharapkan dua, tiga tahun kemudian sudah dipanen masyarakat. Kendala yang akan dihadapi adalah akses pemasaran yang akan menjadi kendala. Selengkapnya dapat di lihat pada Tabel-2.10 dan 2.11.

 Peternakan

Data pada Tabel 2.12. memperlihatkan bahwa populasi ternak yang paling menjonjol diusahakan oleh masyarakat adalah ternak babi. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena berkaitan erat dengan budaya masyarakat yang menjadikan ternak babi sebagai alat pemayaran masalah social dan ekonomi seperti denda masalah, bayar maskawin dan sebagainya. Selain itu ternak babi juga memeiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi sehingga semua keluarga hamper mngusahakan ternak babi. Selengkapnya dapat di lihat pada Tabel-2.12.

Kehutanan

Kabupaten ini merupakan kabupaten yang sebagian wilayah adminitrasinya di dataran rendah dan sebagian lagi di dataran pegunungan. Khusus di kawasan dataran rendah memliki hutan yang cukup luas dan berbatasan langsung dengan kabupaten Asmat dan Mimika serta Kabupaten Boven Digoel. Namun potensi kehutanan telah dieksploitasi habis sebelum pemekaran oleh para konglomerat dalam bentuk ilegalloging yang ramai diberbincangkan beberapa waktu yang lalu. Tabel 3.13. memperlihatkan produksi kayu di Kabupaten Yahukimo dan Sumohai merupakan distrik memproduksi kayu terbesar di wilayah ini dan diikuti oleh distik Ninia dan Anggruk. Selengkapnya dapat di lihat pada Tabel-2.13.

Table 2.13. meperlihatkan lahan kritis yang telah diupayakan penghijauan kembali. Wilayah yang memeiliki lahan kritis dan telah diupayakan reboisasi oleh dinas kehutanan dengan areal yang terluas adalah di Distrik Silimo dan Distrik Kurima. Sedangkan di distrik yang lain belum didata sehingga perlu penataan dalam rangka reboisasi kembali. Selengkapnya dapat di lihat pada Tabel-2.14 .

Koperasi  dan UKM

Tabel 2.15. menunjukan bahwa penyebaran Koperasi sudah merata di wilayah ini. Dari 7 distrik yang ada hanya satu distrik saja yang belum ada KUD, dan jumlah anggota KUD juga cukup besar yaitu sebanyak 326 orang dengan KUD hanya 6 unit. Hal ini menunjukkan bahwa masyarak sudah memahami pentingnya koperasi sebagai wadah perekonomian masyarakat di kampong-kampung.

Hal lain yang menarik adalah dana bantuan ke UKM-UKM di wilayah ini harus disalurkan melalui Koperasi. Hal ini juga merupakan salah satu strategi pemerintah daerah untuk menumbuhkembangkan wadah koperasi di tengah-tengah masyarakat.

Perindustrian

 Kabupaten ini merupakan kabupaten baru sehingga perkembangan indsutri, baik industri besar maupun industri menengan dan industri kecil belum di dorong untuk tumbuh dan berkembang. Namun berdasarkan rencana strategis kabupaten dan keinginan Bapak bupati untuk mensejahterkan rakyatnya telah mengundang beberapa investor baik investor asing (Malaysia dan singapur) dan invetor dalam negeri telah melakukan suvei awal dalam rangka menanamkan investasinya di wilayah ini.

Perdagangan

Industi perdagnagan di kabupaten ini berkembang seiring dengan perkembangan pembangunan yang terus digalakkan. Telah hadir juga saudagar-saudagar dari bugis-makassar dan telah membuka  dan melakukan kegiatan pergadangan dan telah berdiri sebuah pasar yang dibangun dengan dana Otsus  tahun 2004 sebagai sarana perekonomian masyarakat. Selain itu, ada beberapa kios-kios sementara yang telah didirikan oleh para pedang untuk melakukan aktivitas dagangan.

Selain itu, melalui alokasi dana otsus tahun 2006 juga dibangun pasar di 7 titik sebagai sarana perdagangan bagi masyarakat. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel-2.17 dan 2.18.

 Pertambangan

Sektor pertambangan di Kabupaten ini sampai saat ini belum ada investor yang masuk untuk mengeksplorasi sehingga belum ada data

 Perbankan

Kabupaten Yahukimo merupakan Kabupaten baru sehingga lembaga keuangan yang sudah beroperasi yaitu Bank Papua. Sedangakan menurut rencana strategis kabupaten bahwa akan segera menambah beberapa unit perbankan seperti BRI dan Bank Mandiri.

 

PENDIDIKAN

Sarana dan Prasarana Pendidikan

Jumlah SD  mengalami perubahan setelah berlakunya Otonomi Khusus Papua, dari 63 buah SD pada tahun 2003/2004 meningkat menjadi 69 buah atau mningkat 4,8%  pada tahun 2006, selain itu, SMP juga mengalami perubahan yang cukup signifikan, di mana sebelum pemekaran hanya 1 buah, setelah pemekaran meningkat 6 buah atau meningkat 83 % pada tahun 2006, hal yang sama juga terjadi untuk SMU, di mana sebalum pemekaran belum ada, dan setelah pemekaran dibuka 2 buah SMU. Selengkapnya dapat di lihat pada Tabel 2.19.

 Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Jumlah  Guru SD Tahun 2003/2004 sebanyak  235 orang,  2004/2005  sebanyak 208 orang, tahun 2005/2006 turun menjadi  200 orang.  Sedangkan jumlah Guru SMP di sekolah survey tahun 2003/2004 sebanyak  20 orang dan akhir 2005/2006  sebanyak  21 orang dan  Jumlah Guru SMU tahun 2004/2005  sebanyak  22 orang, namun turun menjadi 18 orang pada tahun 2006 karena sebagian guru dimutasikan ke instansi pemerintah kabupaten.

 Peserta Didik

Jumlah Murid SD tahun 2003/2004 sebanyak  11,172 murid, tahun 2004/2005 sebanyak 13818  murid dan  tahun 2005/2006 sebanyak  12159 murid. Selanjutnya jumlah murid SMP pada  sekolah sampel 2003/2004 sebanyak 104 murid, tahun 2004/2005 sebanyak 145 murid, dan  tahun 2005/2006 sebanyak 144. Sedangkan jumlah siswa SMU Tahun 2003/2004 : 0, tahun 2004/2005 : 137 siswa, tahun 2005/2006 : 79  siswa.

 Indikator Pendidikan

Rasio Guru dan Murid

Jumlah Guru SD tahun 2006 sebanyak 200 orang  dan jumlah murid sebanyak 12159 siswa, Guru SMP 47 orang dan jumlah murid: 987 siswa, serta jumlah guru SMU : 18 orang dan jumlah murid 216 siswa. Rasio murid sekolah dasar di Kabupaten Yahukimo tahun 2006/2007 adalah sebesar 60,80 persen, ini mengandung makna bahwa seorang guru mengajar siswa sebanyak 61 orang perkelas, sedangkan idealnya 30-40 siswa. Hal ini menunjukan suatu kondisi yang tidak ideal bagi seorang guru. Selanjutnya rasio murid SMP terhadap Guru 2006/2006: 21 persen, ini memberi makna bahwa setiap guru menghadapi beban murid sebanyak 21 orang, dan rasio seperti ini sudah di bawa idieal, sedangkan rasio guru SMU adala sebesar 12 persen, artinya bahwa setiap guru menghadapi 12 murid, tetapi kondisi riil menunjukkan bahwa begitu banyak lulusan setiap tahun tidak tertampung di sekolah lanjutan karena terbatasnya infrastruktur, baik ruang belajar maupun guru.

 Rasio Ruang Kelas

Dari 209 ruang belajar pada tingkat sekolah dasar dibagi ke 69 SD yang ada, maka setiap sekolah hanya mendapatkan 3 ruang kelas. Setiap sekolah dasar ini telah memiliki 6 kelas, tetapi ruang belajar hanya 3 buah. Dapat dibayangkan bagaimana proses belajar mengajar disetiap sekolah?  Hal yang sama juga terjadi untuk SMP dan SMU.  Namun data survey yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Otsus dari tanggal 20–24 maret 2007, ditemukan bahwa SMP Negeri 1 dan SMU Negeri 1 Dekai sama-sama menggunakan 1 gedung dengan 3 ruang di mana 1 ruang di jadikan sebagai kantor dan 2 ruang disekat untuk ruang belajar siswa SMP dan SMU. Sedangkan SMU Negeri 2  Yahukimo di Kurima sampai saat ini belum memiliki ruang belajar sendiri, masih menggunakan Ruang LAB dan Perpustakaan SMP Negari 2 di Kurima untuk proses belajar mengajar.

 

KESEHATAN

Sarana dan Prasarana Kesehatan

Infrastruktur di bidang Kesehatan mengalami perkembangan yang cukup baik pada dua tahun terakhir, Rumah Sakit Umum sampai saat ini belum ada, Puskesmas rawat Inap 2 buah dengan 7 kamar tidur pasien. Puskesmas Pembantu 32 buah, Pos Yandu 382 buah dan Pos Obat Kampung. Pada tahun 2000 jumlah Puskesmas 3 buah, kemudian meningkat statusnya menjadi 2 Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas 1 buah.  Sebelumnya hanya satu buah puskesmas rawat inap di Kurima dengan kapasitas rawat inap hanya 2 kamar, tetapi pada tahun 2004/2005 telah dibangun 1 buah Puskesmas di Dekai dengan 7 buah ruang inap, dan juga beberapa barak pegawai telah dan sedang dibangun. Hal yang sama juga terjadi untuk puskesmas pembantu yang pada tahun 2000 lalu  11 buah meningkat menjadi 32 buah pada tahun 2006.Sedangkan pos Yandu tahun 2000 berjumlah 125 meningkat menjadi 382 buah pada tahun 2006 dan tersebar hampir di semua kampung. Grafik perkembangan Sarana Pengobatan di kabupaten Yahukimo 2006.

 

Penyebaran Pos Yandu merata di semua wilayah, urutan kedua adalah puskesmas pembantu, sedangkan puskesmas rawat inap masih terbatas, ruma sakit belum ada, maka yang perlu diperbanyak adalah puskesmas rawat inap.

 

Tenaga Kesehatan

Jumlah tenaga dokter mengalami perkembangan yang terus dari tahun ke tahun, di mana dari tahun 2000 tidak ada tenaga dokter dan perawat hanya 62 orang suster dan 77 orang bidan. Keadaan tersebut mengalami perubahan di mana  pada tahun 2003 hanya 1 orang tenaga dokter, kemudian meningkat 20 persen atau sebanyak 2 orang dokter pada tahun 2004, dan pada tahun 2005/2006 meningkat 70 persen atau bertambah 4 orang dokter. Namun dari 7 orang dokter yang ada, belum ada dokter spesiali maupun dokter gigi. Oleh karena itu, sangat perlu untuk rekrutmen tenaga dokter spesialis.

Selain itu, tenaga perawat pada tahun 2000 hanya 62 orang meningkat menjadi 114 tenaga perawat tahun 2006. Tenaga kesehatan yang lain juga mengalami peningkatan di mana sebelumnya belum ada, sedangkan tenaga bidan mengalami penurunan dari 77 orang pada tahun 2000 menjadi 35 orang pada tahun 2006. Lebih jelas dapat dilihat  pada tabel 2.20. Sementara itu  Penyakit utama yang diderita Masyarakat adalah : .Pada umumnya penyakit utama yang diderita oleh penduduk di Papua adalah penyakit malaria. Di kabupaten ini juga mayoritas penduduknya menderita penyakit malaria, tetapi juga ada penyakit lainnya. Berkait itu,  indikator Kesehatan meliputi : Jumlah tenaga kesehatan yang tersebar di Kabupaten Yahukimo jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2006 yang berjumlah 215,844 jiwa, maka  Rasionya dapat dilihat pada tabel 2.21.

Rasio tenaga dokter terhadap jumlah penduduk tahun 2007 sebesar  30,834.857, artinya bahwa seorang tenaga dokter dapat melayani penduduk sebanyak 30 ribu jiwa lebih, dan ini menunjukkan suatu beban yang sangat berat bagi seorang tenaga dokter. Sedangakan beban terkecil terjadi pada tenaga perawat yang rasionya hanya sebesar 1,893.368 orang, artinya seorang tenaga perawat melayani penduduk sebanyak 1, 893 orang. Beban yang semakin kecil ini terjadi karena tenaga perawat dapat disuplay dari SPK Wamena, sedangkan tenaga kesehatan yang lain sangat sulit didapatkan.

 

PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

Perumahan Rakyat

Kabupaten Yahukimo merupakan kabupaten pemekaran baru dan telah melakukan berbagai gebrakat termasuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pemerintahan seperti jalan dan jembantan, termasuk beberapa kantor dinas dan badan. Beberapa kantor dan perumahan yang telah dibangun antara lain:  (a). Pembangunan kantor Bupati; (b). Pembangunan Kantor DPRD; (c). Pembangunan Kantor Bappeda; (d). Pembangunan Kantor Bawasda; (e). Pembangunan Kantor Dinas Pertanian; (f). Pembangunan Kantor Dharma wanita dan (g). Mess Pemda. Sedangkan pembangunan perumahan Pejabat dan pegawai yang telah ada antara lain; (a). Rumah Bupati dan Wakil Bupati

Rumah Ketua dan Wakil Ketua DPRD; (b). Rumah Pejabat Eselon I dan II; (c). Rumah Kopel Anggota DPRD; (d). Pembangunan Rumah Barak Pegawai  7 unit; (e). Pembangunan Puskesmas Rawat Inap di Dekai; (f). Pembangunan Kopel para medis di Dekai ; (g). Perumahan Sosial bagi masyarakat juga dibangun di beberapa lokasi.

 

Air Bersih

Air Bersih, (Sumber air minum, kelembagaanya, jaringannya, Rumah tangga menurut sumber air bersih). Sampai saat ini masyarakat kabupaten Yahukimo masih memanfaatkan air bersih dari mata air dan juga air hujan.  Belum ada Kantor PDAM sebagai instansi teknis yang mengelola air bersih.

 

Telekomunikasi

Kabupaten Yahukimo merupakan daerah baru yang belum memiliki sarana dan prasarana telekomunikasi yang memadai, tetapi proses perencanaan untuk penyediaan fasilitas telekomunikasi tersebut sudah dilakukan.

 

Transportasi (Darat, Laut, Udara, dan Sungai)

Pembangunan jalan di Kabupaten Yahukimo dalam rangka membuka isolasi daerah dan mempercepata proses pembangunan terus diupayakan melalu berbagai sumber pembiayaan. Dari 51 distrik yang ada, pembangunan jalan baru menjangkau ibu kota Distrik Dekai yang merupakan ibu kota kabupaten, sedangkan jalan yang menghubungkan Distrik Kurima adalah jalan dari Kabupaten Jayawijaya. Sedangkan distrik yang lain dapat dijangkau hanya melalui udara. Perkembangan pembangunan jalan dapat digambarkan seperti berikut.

 

Transportasi darat yang menghubungkan antara ibu kota kabupaten dengan distrik-distrik belum ada karena di kabupaten ini memiliki mayoritas penduduk yang tinggal di daerah pegunungan yang  sulit di jangkau karena letak geografis yang sangat sulit. Tidak ada transportasi laut yang menghubunkan daerah kabupaten lain dengan kabupaten Yahukimo karena letak geografis yang jauh dari laut, tetapi kabupaten ini memiliki transportasi sungai yang bisa menghubungkan antara kabupaten  Asmat dan kabupaten Mimika dengan Ibu Kota Kabupaten Yahukimo.

 

Kelistrikan

Untuk sarana dan prasarana kelistrikan di Kabupaten Yahukimo belum memadai karena kabupaten ini masih baru sehingga pihak terkait (PLN) belum menyediakan sarana tersebut tetapi proses perencanaan menuju kearah tersebut sudah dilakukan. Namun yang selam ini pihak pemda hanya menggunakan satu buah genset untuk penerangan dan penggunaan fasilitas lainnya.

 

PARIWISATA  DAN BUDAYA

Potensi ekonomi daerah lain yang sangat menonjol dalam memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah adalah sektor pariwisata, dengan berbagai jenis obyek wisata alam, religius, dan budaya.. Kawasan  pegunungan  Kabupaten Yahukimo  yang dikelompokan menjadi  tiga zona dikembangkan sesuai dengan peruntukannya yaitu sebagai kawasan wisata alam pegunungan, wisata religius dan wisata budaya , dan wisata rekreasi , wisata hutan pantai dan pengembangan perikanan. Sektor pariwisata perlu dikembangkan secara terpadu dengan sektor lainnya  seperti pertanian, industri kecil, dan jasa sehingga terdapat saling keterkaitan antar sektor.   Dari hasil kajian dapat dijelaskan sebagai berikut :

 

Obyek Wisata

Obyek wisata di Kabupaten Yahukimo belum begitu nampak dan belum di tata dengan baik oleh pemerintah setempat, hal ini disebabkan karena kabupatennya masih baru, tetapi ada sejumlah besar obyek wisata yang cukup menjanjikan untuk dapat dikelolah ke depan oleh kabupaten ini.

 

Seni Budaya

Kultur atau Budaya di Kabupaten Yahukimo terdiri dari 4 suku besar yang mewakili Kabupaten Yahukimo yakni:  (a). Yali; sebagian besar bermukim di dataran tinggi (Ninia dan anggruk); (b). Hupla; sebagian besar Bermukim di dataran tinggi dan dataran rendah Kurima; (c). Kimiyal; sebagian besar bermukim di dataran tinggi dan dataran rendah (Kwelamdua, Koropun Seredala, Langda, Bomela, Suntamon) ; (d). Momuna; sebagian besar bermukim di   dataran rendah   (sumo, Obio, Suru-Suru).

 PELAYANAN UMUM PEMERINTAH

Perijinan Dan Sertivikasia

Proses perijinan dan pembuatan sertivikasi untuk usaha sudah dilakukan tetapi belum tertata dengan baik.

Catatan Sipil (Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, Perceraian)

Sudah dilakukan hanya tim peneliti kesulitan mendapatkan data yang akurat.

Kartu Tanda Penduduk

Sudah dilakukan hanya tim peneliti kesulitan mendapatkan data yang akurat.

SIM

Sudah dilakukan hanya tim peneliti kesulitan mendapatkan data yang akurat.

 

LINGKUNGAN HIDUP

Amdal ( Galian C dan Tambang Rakyat)

Sementara ini bahan galian golongan C seperti Batu Kali dan Pasir sebagai bahan baku bagi pembangunan, namun sampai saat ini belum diatur dalam PERDA. Namun sementara ini dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) oleh Dispenda telah diupayakan untuk ditertibkan pengelolaanya.

 

Lahan Kritis

Data tentang lahan kritis di Kabupaten Yahukimo sampai saat ini belum tersedia, namun berdasarkan kegiatan Reboisasi yang dilakukan oleh dinas teknis (dinas kehutanan) sehubungan dengan penanaman kembali hutan yang gundul akibat penebangan hutan oleh masyarakat maupun pengusaha yakni seluas 465 hektar yang tersebar di Distrik Kurima seluas 115 hektar, Distrik Silimo seluas 300 hektar dan Samenage seluas 50 hektar.

 

 

 

 

Keanekaragaman Hayati (Flora dan Fauna)

Kabupaten ini memiliki keanekaragaman hayati yang sangat potensial untuk mendatangkan nilai ekonomi yang tinggi, namun sampai saat ini belum dilakukan survei untuk mendatanya dan ini membutuhkan dukungan sumberdaya yang cukup besar.

 

PERLINDUNGAN SOSIAL

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Sampai saat ini data yang menyangkut anak jalanan/putus sekolah, PSK, Fakhir Miskin dan Pencandu Obat-obatan, tidak terdata sehingga pelayanan lebih diarahkan pada pembangunan fisik. Hal yang sama juga terjadi untuk penanganan lanjut usia dan penyandang cacat.

 

Pelayanan Sosial

Usaha kesejahteraan sosial selama ini difokuskan pada pelayanan Fisik dan non fisik. Fisik yang terprogram pada pembangunan Gereja berupa bantuan dana ke setiap gereja yang berjalan sejak tahun 2005, jumlah Gereja dan Besarnya Alokasi Dana dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel-2.22.

 

Tabel 2.22. mengambarkan bahwa alokasi dana Otsus tahun 2005 sebesar Rp 3,000,000,000 untuk kegiatan pembinaan keagamaan. Dari total dana tersebut sebesar 40% atau Rp 1,200,000,000 dimanfaatkan untuk pembangunan gedung gereja baru, sedangkan sebesar 20% dimanfaatkan untuk rehab gedung gereja yang sudah ada. Selain bantuan untuk pembangunan fisik, alokasi dana juga untuk pembinaan kepada 3 klasis masing-masing sebesar RP. 75,000,000, dan juga bantuan pembinaan kepada 30 jemaat.

 

Alokasi Dana Otsus untuk pembinaan keagamaan ini terus berlanjut pada tahun Anggaran 2006, dengan pengalokasian sebesar Rp 4,000,000,000 atau naik 33,33% untuk kegiatan pembinaan keagamaan/gereja sebanyak 497 buah. Besar kecilnya total bantuan tergantung jumlah jemaat.  Dan jumlah jemaat terbanyak yakni organiasi gereja GIDI sebanyak 200 jemaat, GKI sebanyak 110 Jemaat, sedangkan jumlah jemaat terkecil adalah Advent sebanyak 2 jemaat, lebih jelasnya dilihat pada tabel 2.23.

 

Pelayanan sosial selama ini dilakukan selain dari dinas sosial ada pula dari LSM. LSM tersebut adalah Yayasan YASUMAT. Yayasan ini dimiliki oleh gereja GIDI yang bekerja sama dengan Pemda dalam membantu menyalurkan bantuan sosial tersebut diatas.

 

Pengalokasian dana disalurkan dalam bentuk barang di setiap distrik melaui gerejanya, dan juga Yayasan YASUMAT. Sampai saat ini lembaga yang aktif menjalankan pelayanan sosial hanya 1 yaitu Yayasan YASUMAT. Yayasan YASUMAT ini telah berdiri dan melakukan pelayanannya selama 3 tahun.

 

Jumlah dana yang disalurkan oleh pemda dalam menangani masalah kesejahteraan sosial sangat meningkat pertahun, dimana pada tahun 2005 sebesar Rp 3 Milyar, dan tahun 2006 sebanyak Rp 4 Milyar.

 

KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Demonstrasi

Penyampaian pendapat di depan masyarakat umum sampai saat ini belum nampak. Hal ini karena keadaan masyarakat yang belum memahami proses penyampaian aspirasi.

Konflik Sosial

Sampai saat ini konflik antar masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah belum terjadi. Namun dengan adanya perkembangan pembangunan dan arus migrasi yang terus meningkat dikuatirkan akan memicu konflik sosial di masayarakat, kalau tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah.

Kesadaran Bela Negara

Masyarakat Kabupaten Yahukimo adalah bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan sendirinya ikut membela negara kesatuan Republik Indonesia.

Narapidana

Sampai saat ini Kabupaten Yahukimo belum memiliki kantor Pengadilan sendiri, sehingga belum ada Lembaga Pemasyarakatan  yang menangani para narapidana.

 

Perlindungan Masyarakat

Kebijakan yang mengarah kepada perlindungan dan keberpihakan kepada masyarakat lokal berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua, maka Pemerintah setempat wajib melakukan perlindungan, keberpihakan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

 

  1. KONSEP PENYUSUNAN MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

 

Dasar  Pemikiran

Kebijakan otonomi daerah memberi kewenangaan penuh kepada pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah masing-masing. Hal ini berarti pula bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus mampu memberikan stimulus terhadap perekonomian daerah. Berkembangnya perekonomian  daerah,  akan  berdampak positif terhadap penyerapan tenaga  kerja, peningkatan PAD dan lain sebagainya yang pada akhirnya akan bermuara kepada kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah, serta penurunan terhadap ketergantungan   pada   pemerintah pusat.

 

Berkait itu, Makmun (2004) menegaskan bahwa pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Konsekuensinya, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan sharing dari  pemerintah pusat  dan menggunakan dana  publik  sesuai dengan prioritas dan  aspirasi  masyarakat.  Daerah  juga  diharapkan  mampu  menarik investor  untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  daerah  serta  menimbulkan  efek multiplier yang besar.

 

Di  satu  sisi,  pemerintah  pusat  juga  menerapkan  kebijakan desentralisasi  fiskal yang bertujuan untuk; (1) memberdayakan dan meningkatkan kemampuan  perekonomian daerah; (2) menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif dan bertangggung jawab; dan (3)  mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah.               Dengan desentralisasi fiskal diharapkan akan mendorong pertumbuhan  dan pemerataan  ekonomi daerah, sehingga  kesejahteraan meningkat dan lebih merata. Dalam persektif pembiayaan  pembangunan, desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan efisiensi alokasi anggaran daerah. Peningkatan efisiensi alokasi  anggaran  tersebut  seyogyanya   akan  mampu  menjadi trigger pertumbuhan ekonomi di daerah seperti meningkatnya konsumsi, kebutuhan akan jasa perencanaan dan pembangunan, penyerapan buruh dan tenaga kerja, serta memicu kreativitas dan ide baru bagi para pelaku pembangunan di daerah.  Selain itu, desentralisasi fiskal akan memberikan dampak yang signifikan,  khususnya  menyangkut  pemerataan  PDB per kapita  di  Provinsi Papua  Pemerataan  pendapatan  ini  akan  berarti  pula  meningkatnya kesempatan dan lapangan kerja daerah.

 

Disisi   lain, sejak  krisis  ekonomi  melanda  Indonesia, beban keuangan  negara   yang tercermin dalam APBN semakin berat  oleh sebab itu, pemerintah perlu  melakukan upaya untuk mengatur alokasi pengeluaran pembangunan di manapengeluaran pembangunan lebih diprioritaskan kepada sektor yang memberikan manfaat secara langsung  bagi masyarakat. Hal ini berarti bahwa dalam menentukan pengeluaran pembangunan, baik pemerintah pusat maupun daerah, harus memperhatikan efisiensi dan  efektivitas pengeluaran  pembangunan serta dampaknya kinerja  perekonomian daerah, penganggguran dan kemiskinan.

 

Pembangunan daerah merupakan suatu upaya sadar yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan secara merata bagi segenap lapisan masyarakat. Oleh karenanya keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah tidak hanya merupakan tanggungjawab pemerintah daerah saja, melainkan sebagai tanggungjawab bersama seluruh komponen masyarakat di daerah yang bersangkutan. Agar pelaksanaan pembangunan dapat mencapai sasaran yang diinginkan bersama, proses pembangunan harus terencana dan terprogram secara mapan.

 

Pemerintah Provinsi Papua sebagai daerah otonom, mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, daerah perlu memiliki konsepsi rencana induk perencanaan pembangunan daerah yang memuat dasar filosofi, visi, misi, arah kebijakan bagi pelaksanaan pembangunan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan di daerah.

Sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua, maka Kabupaten Yahukimo, menyusun konsep tentang arah perencanaan di daerah yang dituangkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah.

 

Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Papua ditetapkan melalui visi dan misi pembangunan. Misi pembangunan Provinsi Papua adalah membangun daerah sesuai dengan potensi sumber daya lokal dan aspirasi masyarakat setempat. Secara umum, strategi yang ditempuh adalah menetapkan enam sektor unggulan dalam pembangunan perekonomian daerah, mencakup sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, pariwisata, kelautan, dan industri kecil/rakyat. Perekonomian Papua ditopang oleh tiga sektor dominan yaitu sektor pertanian, pertambangan dan industri.

Tujuan pembangunan di Wilayah Provinsi Papua adalah untuk (a) menumbuh kembangkan sikap kemandirian berbasis kampung, (b) pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagai landasan pengembangan kesejahteraan masyarkat, (c) meningkatkan sumber daya manusia melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih memadai, (d) membangun infrastruktur dalam menunjang pengembangan kualitas hidup masyarakat, (e) meningkatkan sarana, prasarana, dan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang lebih baik, (f) meningkatkan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pengembangan sektor-sektor unggulan, (g) menciptakan perluasan lapangan kerja melalui pemberdayaan masyarakat dalam usaha-usaha padat karya, (h) meningkatkan kapasitas pelayanan, sumber daya aparatur, dan kelembagaan aparatur negara, (i) pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara seimbang dan lestari, (j) meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta databasenya, dan (k) meningkatkan kualitas, peranan dan posisi kaum perempuan. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional terutama dalam hubungannya dengan sistem perencanaan pembangunan nasional berdasarkan UU 25 /2004.

 

Berkait itu, maka Kabupaten Yahukimo termasuk salah satu pusat pemerintahan baru di Provinsi Papua yang dimekarkan dari Kabupaten Induk Jayawijaya berdasarkan UU 26/2002 pada tanggal 11 Desember 2003. Selanjutnya dengan diberlakukan UU 32/2004 sebagai penganti UU 22/1999 tentang pemerintahan daerah, penyelengaraaan otonomi daerah tersebut dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah. Melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah tersebut maka pengambilan keputusan dalam penyelengaraan pemerintahan  dan penyediaan pelayanan public diharapkan akan menjadi lebih sederhana dan cepat karena dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangan yang ada.

 

Berkait itu, maka penyusunan rencana pembangunan pertumbuhan ekonomi saat ini mengacu pada visi, misi  dan arah pembangunan yang memiliki arti dan kekuatan serta dapat meningkatkain partisipasi masyarakat dalam membangun Kabupaten Yahukimo yaitu melalui Visi, Misi, Strategis dan arah Kebijakan pembangunan  : “ Terwujudnya Masyarakat Yahukimo Yang DAMAI –SEJAHTERA, MANDIRI DAN PRODUKTIF, Serta Menjadikan Kabupaten Yahukimo Sebagai Salah Satu Sentra Pengembangan Kawasan Pengunungan Tengah Papua”.

Penjelasan tersebut mengandung makna bahwa bersama rakyat dalam perencanaan (bottom up), bersama rakyat dalam pelaksanaan dan bersama rakyat dalam pengendalian/pengawasan pembangunan. Selain itu, rakyat melalui wakil-wakil rakyat di DPRD dapat berperan dalam perumusan, pengawasa/pengendalian, serta dalam evaluasi kebijakan pembangunan. Selain itu terkandung maksud untuk memposisikan rakyat sebagai subyek dan obyek dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di kabupaten Yahukimo menuju terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan. Semangat inilah yang akan memacu pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan visi kedepan. Energi dan semangat ini harus menjadi komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, karena di sadari bahwa pemerintah Kabupaten Yahukimo tidak akan mampu mengemban tugas penyelenggaraan pemerintahan secara baik, tanpa dukungan dan kerja sama dari semua komponen masyarakat.

 

Kabupaten Yahukimo diperhadapkan dengan berbagai permasalahan. Permasalahan-permasalahan ini mencakup permasalahan yang sangat mendasar dalam tata kehidupan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Pemasalahan-permasalahan tersebut dapat dilihat dari sisi sumber daya manusia, sosial dan budaya, kewilayahan termasuk di dalamnya potensi sumber daya alam, infrastruktur ekonomi dan pemerintahan daerah. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi harus diupayakan langkah­langkah pemecahannya. Untuk itu, tekad, semangat, dan komitmen dari seluruh komponen masyarakat sangatlah diperlukan.

 

Upaya penanganan terhadap permasalahan tersebut harus dilakukan dengan suatu proses pembangunan, dimana pembangunan yang dilakukan tersebut harus lebih terfokus pada hal-hal yang bersifat mendasar/ fundamental, seperti penyiapan sarana dan prasarana serta infrastruktur wilayah, pengembangan SDM dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan (tanpa melupakan aspek lainnya).

 

Oleh karena itu, untuk mewujudkan harapan pada tatanan kehidupan yang lebih baik di masa depan, di Kabupaten Yahukimo harus dilakukan upaya-upaya pembangunan yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat, dan melakukan pembenahan terhadap penyelenggara pemerintahan, penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas aparat yang preofesional harus tetap digalakan, serta upaya mencari sumber-sumber keuangan daerah sebagai sumber pembiayaan harus terus dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Pembangunan daerah diarahkan pada suatu perubahan menuju pada titik kemajuan, baik dari sisi manusiannya maupun sisi kewilayahan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan. Dengan prinsip keseimbangan dalam proses pembangunan akan membawa kepada pemerataan hasil-hasil pembangunan, dimana keseimbangan tersebut, meliputi keseimbangan antar wilayah, keseimbangan antar etnis/penduduk, keseimbangan lahir dan batin, dan keseimbangan disemua sektor kehidupan. Terhadap langkah-langkah dan upaya yang dilakukan, maka fungsi-­fungsi pemerintahan harus dijadikan sebagai suatu landasan dan kerangka berfikir dalam setiap perumusan dan penentuan kebijakan disuatu daerah. Dengan demikian visi, misi dan program yang ditetapkan merupakan pengejawantahan dan perwujudan dari fungsi-fungsi yang melekat pada pemerintahan dimaksud.

 

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dikelola oleh sesorang yang berpandangan jauh kedepan (visioner). Kepala daerah sebagai pemimpin pemerintahan haruslah orang yang mampu menemukenali berbagai permasalahan yang tampak maupun tersembunyi dan mampu mencarikan jalan pemecahan terhadap berbagai permasalahan, diperlukan kesungguhan dalam mengelola dan memimpin daerah, karena arah dan kemajuan daerah sangat tergantung pada visi Pemerintah Daerah.

 

Sebagai formulasi terhadap phenomena tersebut di atas, maka visi yang hendak di kembangkan dan sekaligus sebagai rujukan/acuan dasar dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Yahukimo. Sementara itu kondisi makro hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Yahukimo yang apabila dibandingkan dengan lingkup regional dapat dikatakan memiliki tingkat keberhasilan yang baik. Secara lebih detil menurut pertimbangan karakteristik wilayahnya dapat dikemukakan prioritas pembangunan daerah yang sedang dilaksanakan di tahun 2006 hingga 2010 yaitu sebagai berikut : (1). Peningkatan Ketahanan Pangan; (2). Pengembangan Pendidikan; (3). Peningkatan Pelayanan Kesehatan; (4). Pembangunan Infrastruktur Guna Meningkatkan Aksesibilitas dan Membuka Keterisolasian Wilayah; (5). Peningkatan Pelayanan Pemerintah; (6). Pengembangan Sektor Unggulan Lokal Berbasis Masyarakat; (7). Pembinaan Kehidupan Sosial Masyarakat; (8). Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manuaia; (8). Pengembangan Adat Istiadat dan Hak-hak Orang Asli Papua.

 

Jika dikaitkan dengan issu pokok pembangunan daerah maka Kabupaten Yahukimo sebagai salah satu sentra pengembangan kawasan pegunungan tengah Papua, sehingga pengembangan wilayah penggunungan tengah yang relatif tertinggal dapat dimulai dari Kabupaten Yahukimo serta diharapkan dapat merangsang wilayah lain disekitarnya untuk berkembang, maka perioritas pembangunan yang perlu ditempung adalah : pengembangan kawasan-kawasan sentra produksi, industri, dan jasa yang berbasis pengelolaan sumber daya alam untuk menghasilkan komoditas unggulan daerah yang berorientasi ekspor dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan di 10 (sepuluh) sentra Pembangunan. Dari 10 (sepuluh) sentra yang ada, sentra yang mana yang dalam jangka pendendek cepat didorong/kembangkan dilihat dari aksesibilitas dan infrastruktur yang tersedia itu yang akan direkomendasikan.

 

Sistem Pemerintahan Yang Mengikutsertakan Masyarakat

Isu  good governance  mulai memasuki dinamika politik dan menjadi perdebatan di kalangan akademisi tatkala pembangunan dirasakan sangat manipulatif dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Pembangunan sangat bersifat elitis dan hanya menguntungkan kelompok-kelompok dan orang-orang yang berada di lingkaran pemerintahan. Pada akhirnya, rakyat lebih sering ter- pinggirkan dan menjadi korban pembangunan.

 

Proses pembangunan pada prinsipnya membutuhkan pengawasan agar implementasinya sesuai dengan perencanaan serta tujuan dari pembangunan itu sendiri. Demokrasi, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan prinsip yang harus diterapkan dalam pemerintahan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang adil dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.  Persoalan yang mengemuka di sini adalah warga yang partisipatif adalah warga yang terinformasi, peduli terhadap persoalan publik, dan memiliki empati terhadap sesama, serta memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Sementara itu, pemerintah diharapkan efektif dalam menggunakan sumber daya publik, menjalankan fungsi pelayanan, mampu menjamin pelaksanaan kepastian hukum dan memberi keamanan bagi warganya untuk melaksanakan hak-haknya. Pembangunan yang partisipatif dan melibatkan masyarakat secara luas masih menjadi wacana. Kenyataan menunjukkan bahwa di Negara Dunia Ketiga kesadaran masyarakat masih sangat rendah akibat kurangnya akses informasi yang seringkali disebabkan oleh kemiskinan. Sementara itu, pemerintah tidak menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara mandat dari rakyat. Bahkan sebaliknya, pemerintah seringkali melakukan manipulasi demi kelompoknya. Di masa depan, peran dan fungsi pemerintah harus sejalan dengan meningkatnya peran masyarakat warga dalam menentukan arah pembangunan. Perubahan di sisi pemerintah dan warga disebut perubahan dalam aspek governance.

 

Governance di sini diartikan sebagai mekanisme, praktek, dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi satu dari beberapa faktor dan tidak selalu menjadi faktor paling menentukan. Implikasinya, peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas dan sektor swasta untuk ikut aktif melakukan upaya tersebut. Governance menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pula peran warga. Ada tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintah itu sendiri.

 

Secara  terminologis,   governance   dimengerti  sebagai kepemerintahan sehingga masih banyak yang beranggapan bahwa governance adalah sinonim government. Interpretasi dari praktek- praktek governance selama ini memang lebih banyak mengacu pada perilaku dan kapasitas pemerintah, sehingga  good governance seolah-olah otomatis akan tercapai apabila ada good government. Berdasarkan sejarah, ketika istilah governance pertama kali diadopsi oleh para praktisi di lembaga pembangunan internasional, konotasi governance yang dipergunakan memang sangat sempit dan bersifat teknokratis di seputar kinerja pemerintah yang efektif; utamanya yang terkait dengan dengan manajemen publik dan korupsi. Oleh sebab itu, banyak kegiatan atau program bantuan yang masuk dalam kategori governance tidak lebih dari bantuan teknis yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik dan mendorong adanya pemerintahan yang bersih (menghilangkan korupsi).

 

Sejatinya, konsep  governance harus dipahami sebagai suatu proses, bukan struktur atau institusi. Governance juga menunjukkan inklusivitas. Kalau government dilihat sebagai “mereka” maka gov- ernance adalah “kita”. Menurut Leach & Percy (2001) Government mengandung pengertian seolah hanya politisi dan pemerintahlah yang mengatur, melakukan sesuatu, memberikan pelayanan, sementara sisa dari ‘kita’ adalah penerima yang pasif. Governance meleburkan perbedaan antara “pemerintah” dan yang “diperintah” karena kita semua adalah bagian dari proses governance (Sumarto, 2004). Ciri-ciri  good governance adalah pemerintahan yang didalamnya memasukkan unsur partisipasi masyarakat sipil yang sangat luas.

 

Good governance atau tata pemerintahan yang baik menurut dokumen Kebijakan UNDP adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok- kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.

 

Tata pemerintahan yang baik dapat diukur dari tercapainya suatu pengaturan yang dapat diterima sektor publik, sektor swasta dan masyarakat sipil. Pengaturan sektor publik menyangkut ke- seimbangan kekuasaan antara eksekutif (presiden), legislatif (DPR) dan yudikatif (peradilan), serta pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah. Sektor swasta mengelola kesepakatan bersama berbagai kebijakan dan pengaturan hubungan antara perusahaan besar-kecil, dalam negeri-luar negeri, MNC, koperasi dan sebagainya. Sementara masyarakat mengatur pola hubungan dan kesepakatan untuk mengatur berbagai kelompok yang ada dalam masyarakat.

 

Pada intinya, tata pemerintahan yang baik diatur atas dasar dialog untuk mempersempit kesenjangan yang terjadi, dan menghindari gejolak yang timbul akibat prasangka atau penilaian atas dasar stereotipe. Selengkapnya lihat Gambar-3.1.

 

Tata pemerintahan yang baik banyak mendapat tantangan dalam proses implementasinya. Idealnya, ketiga elemen negara yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat sipil berada pada posisi sejajar dan berusaha melakukan kesepakatan-kesepakatan untuk mencapai kondisi terbaik dalam masyarakat. Tetapi, pada kenyataannya sering terjadi antara negara dan pasar yang diwakili oleh politisi dan pengusaha melakukan kolusi dalam menentukan kebijakan yang cenderung berpihak kepada elit politik dan kapitalis, dengan mengabaikan kepentingan rakyat. Untuk itulah, masyarakat sipil diharapkan dapat melakukan fungsi kontrol terhadap praktek tersebut.

 

Praktek politik Indonesia sejak periode Demokrasi Terpimpin ditandai dengan peran negara mulai ditingkatkan, dengan jalan melumpuhkan partai politik dan mengurangi kekuasaan dan peran parlemen sebagai lembaga politik yang mewakili dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Di masa Demokrasi Pancasila, kecenderungan itu dipertajam dengan mereduksi peran partai (termasuk Golkar) hanya sebagai pendukung dan pengabsah penguasa. Sementara itu, kemandirian DPR diminimalkan dan kekuasaannya ditekan lewat penghindaran voting, sebagai mekanisme kekuasaan anggota, komposisi yang didominasi pemerintah, prosedur yang menekan keleluasaan penggunaan haknya, dan meminimalkan kekuasaan anggota dan fraksi untuk membuat keputusan dengan jalan mengaktifkan peran wakil pemerintah di dalam komisi dan panitia DPR. Selain dari itu, lewat pelemahan masyarakat secara politis terjadi pula lewat kebijakan politis massa mengambang, yang didalam praktek politiknya bukan saja mematikan daya bargain Ormas kepada Orpol, akan tetapi sekaligus memberikan peluang bagi pemerintah untuk mengkooptasi Ormas (Sanit, 1998).

 

Otonomi daerah memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat sipil untuk lebih berperan dalam menentukan kebijakan publik.  Tetapi, peran masyarakat sipil di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kemauan politik untuk memberikan ruang aspirasi masyarakat secara lebih luas. Dalam mendelegasikan kewenangan, pemerintah terkesan setengah hati dan masih belum rela untuk melepaskan previlege yang selama ini dinikmati. Beberapa kasus menunjukkan hal tersebut, seperti kembalinya fungsi pengawasan dan pembinaan dalam UU No. 32/2004 merefleksikan dominasi pusat terhadap daerah yang dapat mematikan inisiatif lokal. Implikasi dari undang-undang yang cenderung antidesentralisasi tersebut dikhawatirkan akan mereduksi kekuatan daerah yang mulai menguat, dan bersamaan dengan itu akan meredupkan kembali peran masyarakat sipil. Tidak cukup sampai di situ, desa sebagai entitas sosial budaya pun pada akhirnya menjadi entitas politik dimana lembaga-lembaga desa lebih dijadikan sebagai ‘corong’ pemerintah daripada ‘corong’ yang menyuarakan kepentingan  masyarakat desa. Akhirnya tata pemerintahan yang baik sangat bergantung pada upaya-upaya penguatan peran masyarakat sipil yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat sipil dengan lebih maksimal.

 

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kearifan Lokal

Pemberdayaan masyarakat merupakan prasyarat utama dalam mengimplementasikan desentralisasi dan otonomi daerah di mana pembangunan mulai tahap perencanaan hingga pengawasan melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat mendorong proses demokratisasi berjalan dengan lancar dengan prinsip dasar partisipasi, kontrol, transparansi dan akuntabilitas. Pemberdayaan masyarakat dalam deskripsi Arbi Sanit dimaksudkan sebagai upaya untuk mentransformasikan segenap potensi pertumbuhan masyarakat menjadi kekuatan nyata masyarakat, untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan di dalam arena segenap aspek kehidupan. Sebagai basis dari kehidupan masyarakat, maka penguatan ekonomi rakyat, di samping pematangan budaya dan pemantapan agama, adalah langkah mendasar untuk memberdayakan masyarakat. Pengembangan ekonomi dan nilai itu berguna bagi kemandirian serta penguatan posisi  bargain masyarakat untuk berhadapan dengan kekuatan negara (Sanit, 1998).

 

Secara fungsional, pemberdayaan masyarakat dimaksudkan pula sebagai upaya melegitimasi dan memperkokoh segala bentuk gerakan masyarakat yang ada, mulai dari gerakan kesejahteraan mandiri masyarakat dengan ujung tombak LSM; berlanjut kepada gerakan protes masyarakat terhadap dominasi dan intervensi birokrasi negara, kesewenangan dunia industri, dan serba mencakupnya globalisasi; dan sampai kepada gerakan moral yang bemaksud memberikan baju moral kepada kekuatan (force) telanjang yang menjadi andalan hubungan sosial dalam tiga dekade terakhir (Sanit, 1998). Demikian juga dengan berbagai gerakan mahasiswa yang relatif konsisten dalam mengangkat isu-isu sentral dalam politik dan kerakyatan; militerisme, pelanggaran hak-hak sipil, dan dominasi kekuasaan oleh elit.

 

Kearifan lokal merupakan suatu tatanan nilai dan menjadi pedoman hidup yang dimiliki masing-masing kelompok masyarakat. Nilai-nilai tersebut memiliki karakteristik tersendiri, meskipun terdapat beberapa kesamaan pola dalam keragaman tatanan antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat lainnya. Di In- donesia pranata sosial seperti ini pernah dinilai menghalangi pembangunan di masa rezim Orde Baru, karena keberagaman cenderung menonjolkan berbedaan yang berpotensi menyulut konflik. Padahal, masyarakat selama berabad-abad berproses dengan nilai- nilai lokal yang menjadi pedoman hidup. Pengelolaan tanah, sistem irigasi, pengolahan hutan, pengolahan limbah, sistem gotong-royong, teknologi dan sebagainya.

Berbagai kasus pengingkaran negara terhadap nilai-nilai lokal dilegitimasi oleh ideologisasi Bhineka  Tunggal Ika yang secara sederhana diartikan sebagai Berbeda-beda Tetapi Tetap Satu. Jargon tersebut bermakna lebih mendalam bagi kehidupan sosial-politik rakyat Indonesia secara keseluruhan. Hanya ada satu kultur dominan yang hidup dalam masyarakat, kultur yang lain diposisikan sebagai sub-kultur saja. Kultur dominan diambil dari nilai-nilai harmoni dalam budaya Jawa yang dikenal dengan  Triple-S (Selaras, Serasi, Seimbang). Maka dari itulah, proses ideologisasi tersebut mereduksi berbagai kearifan lokal dengan pola penyeragaman khas Orde Baru. Segala bentuk nilai kultural dikerangkai oleh kultur yang kerap disebut sebagai ‘budaya nasional’.

 

Kearifan lokal secara sistematis disubrodinasikan pada ‘budaya dominan’  atas dasar harmonisasi yang dipaksakan dari atas, dimana hal tersebut dapat dilihat dalam proses perubahan secara radikal pola pertanian yang dilaksanakan diawal pemerintahan rezim Orde Baru yang dikenal dengan Revolusi Hijau di tahun 1960-an, sebagai upaya swasembada beras. Revolusi Hijau merupakan sebuah sistem penyeragaman pola pertanian dengan ketentuan-ketentuan yang diambil pada tingkat Pemerintah Pusat. Ketentuan tersebut menyangkut masa tanam, jenis pupuk yang digunakan, penggunaan bibit, hingga pola penjualan yang dikoordinasikan oleh Bulog. Pada saat itu, tidak ada petani yang mampu menolak kebijakan politik pertanian nasional.

 

Stigmatisasi ‘komunis’ di masa Orde Baru merupakan strategi yang dijalankan secara efektif untuk meredam penolakan-penolakan atas kooptasi ‘budaya dominan’ dari atas terhadap budaya/intitusi lokal. Meski sebenarnya, pemberlakuan kebijakan Revolusi Hijau pada akhirnya lebih menguntungkan petani kaya, karena berbagai kebutuhan produksi pertanian diserahkan kepada sistem yang kapitalistik, sedangkan harga penjualan hasil sawah atau beras ditentukan oleh negara.  Terlebih lagi, sistem distribusi yang mengakomodir panen dalam jumlah melimpah seringkali tidak dapat dijalankan secara konsisten sehingga seringkali harga gabah di tingkat petani mengalami kemerosotan. Dalam situasi seperti ini petani kayalah yang mampu mengamankan panen, karena memiliki sendiri atau setidaknya mampu menyewa teknologi yang memungkinkan menyimpan hasil panen dalam jangka waktu cukup lama dari panen raya. Sedangkan petani miskin, lebih memilih menjual hasil dengan harga murah, daripada tidak dapat menjual hasil panennya saat itu karena kebutuhan pemenuhan rumah tangga yang kian mendesak.

 

Petani sebelum masa diberlakukan Revolusi Hijau cenderung lebih baik, meskipun hidup petani di Asia Tenggara rata-rata berada pada tingkat subsisten. Tetapi, sistem penyeragaman pola pertanian lewat kebijakan Revolusi Hijau justru memporak-porandakan suatu kearifan lokal yang di masa-masa sebelumnya menyelamatkan petani dari defisit besar-besaran, yaitu lumbung desa. Lumbung desa adalah sistem simpan pinjam khas pedesaan di mana petani dapat me- nyimpan hasil pertanian di kala musim panen raya, dan menggunakan simpanan tersebut pada musim paceklik dan masa tanam. Petani pun menanam jenis komoditi yang beragam, sehingga hampir tidak ditemui panen yang melimpah di satu jenis komoditi sehingga menyebabkan kemerosotan harga.

 

Kasus Revolusi Hijau ini menjadi pelajaran berharga bagaimana satu kebijakan dapat menyebabkan ekses yang sangat besar bagi kehidupan rakyat secara keseluruhan. Pada saat ini petani tidak lagi memiliki pilihan lain, selain meneruskan pola tanam yang telah ada, di samping tidak dapat melepaskan diri dari ketergantungan terhadap produk penunjang pertanian yang diproduksi oleh pabrik. Ekses dari semua ini adalah besarnya arus urbanisasi ke kota-kota besar karena para buruh tani dan petani gurem dihadapkan pada kenyataan bahwa hasil pertanian jauh dari mencukupi, sehingga mereka mencari pekerjaan ke kota. Tenaga kerja ini merupakan tenaga kerja yang tidak terampil dan berpendidikan rendah, sehingga migrasi yang dilakukan seringkali tanpa pertimbangan yang matang atau disebut juga dengan urbanisasi prematur. Prinsip  ‘safety first –lah yang mendorong mereka melakukan migrasi.

 

Kasus-kasus seperti ini banyak terjadi di Indonesia, di mana kearifan lokal tidak diakomodasi oleh negara bahkan lembaga ini cenderung untuk dihancurkan mengingat pemerintah pada masa Orde Baru lebih menekankan pada kesamaan (baca: keseragaman). Padahal, kearifan lokal menyediakan kekayaan yang tidak ternilai. Satu contoh, teknologi peragian terhadap komoditas kedelai memberikan sumbangan gizi yang tidak terhingga besarnya. Hasil fermentasi kedelai yang lazim dikenal sebagai tempe, tahu dan oncom merupakan makanan kaya gizi dengan harga murah.  Teknologi pengeringan, pengasapan, pengasinan dan pemanisan merupakan teknologi pengawetan makanan yang dikenal dalam berbagai suku secara turun-temurun, masih dipraktekkan hingga hari ini. Juga, sistem tebang-pilih yang dilakukan berbagai suku di nusantara untuk mengendalikan ekosistem hutan dan pemberlakuan masa bera (masa non-aktif ladang dengan cara ditinggalkan selama minimal tujuh tahun agar lahan tersebut dapat subur kembali), ternyata dirusak oleh sistem Hak Pengelolaan Hutan (HPH) yang mengeksploitasi hutan tanpa dibarengi dengan konservasi hutan yang telah ditebangi. Kearifan lokal atau  local wisdom secara praktek merupakan upaya masyarakat untuk melestarikan sumber daya agar dapat terus digunakan untuk menghidupi mereka dan menjaga keseimbangan lingkungan. Hanya saja, proses pembangunan yang bersifat top-down, telah mengecilkan peran dan fungsi nilai-nilai lokal melalui penerapan berbagai peraturan yang bersumber dari pusat dan lebih mendahulukan kepentingan ‘nasional’, tanpa memperhatikan kepentingan rakyat di tingkat bawah yang sebenarnya merupakan stakeholder utama dari kebijakan yang ada. Ekses jangka panjang yang sangat terasa dari marjinalisasi peran dan fungsi kearifan local dalam proses pembangunan adalah menurunnya daya kreatifitas masyarakat dan jiwa kewirausahaan, karena masyarakat telah terbiasa pada pola “petunjuk dari atas’ atau  top-down. Implikasi mendasar dari situasi seperti ini adalah terciptanya mentalitas sub- ordinat, sehingga menjadi kendala budaya terhadap implementasi berbagai progam pemberdayaan masyarakat, karena masyarakat sendiri tidak lagi terbiasa dengan program-program yang  bottom- up, yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

 

PENGGALIAN POTENSI SOSIAL BUDAYA DAN SUMBER DAYA ALAM 

Berbicara mengenai masyarakat negara Dunia Ketiga, kaitannya dengan Indonesia dalam memperaktekan pembangunan berbasis wilayah di era otonomi daerah ini, maka akan segera terlihat kenyataan yang melingkupi masyarakat di negara tersebut; kemiskinan dan keterbelakangan. Berbagai pendekatan banyak dilakukan untuk memetakan dan menganalisis asal mula hingga dampak kemiskinan bagi masa depan bangsa. Implikasi yang paling memprihatinkan adalah dampak terhadap manusianya sendiri dalam berkreasi memanfaatkan sumber daya yang ada. Betapa labil dan suramnya masa depan orang-orang yang terjerat dalam kemiskinan. Selengkapnya lihat Box 3.1.

 

Pola makan beras yang disosialisasikan pemerintah pada kenyataannya telah merusak sejumlah ketahanan pangan nasional.  Masyarakat Papua yang mengonsumsi sagu dan umbi-umbian telah beralih ke beras. Pola makan beras yang dicanangkan sebagai ketahanan pangan nasional yang disosialisasikan pemerintah telah menghilangkan pola makan makanan lokal. Hal ini terjadi karena berangkat dari pemahaman yang keliru bahwa beras adalah makanan orang modern. Mengonsumsi beras akan meningkatkan status sosial.

 

Makanan lokal lain seperti ubi, sagu, pisang dan jagung adalah makanan orang tertinggal.  Selengkapnya lihat Box 3.2. Pada saat ini, hampir sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan kebutuhan pokoknya pada beras. Meskipun harga beras semakin hari semakin tinggi, namun hampir tidak lagi ditemui kelompok masyarakat yang mengganti misalnya umbi, sagu atau jagung dalam makanan pokok sehari-hari. Kebiasaan ini berpengaruh terhadap kebijakan pangan yang lebih besar lagi, yaitu ketergantungan pemerintah Provinsi Papua secara umum dan Kabupaten Yahukimo secara khusus dalam impor beras untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah.

 

Sebenarnya, masih banyak lagi kearifan-kearifan budaya yang banyak digali untuk menangani kemiskinan yang membelenggu masyarakat. Keberagaman pangan\ hanyalah satu dari sekian banyak kearifan lokal yang patut dikembangkan.

 

Kemiskinan dan keterbelakangan merupakan sesuatu yang kompleks, tetapi untuk memahaminya dapat disederhanakan, dengan memperhatikan beberapa masalah pokoknya yaitu : (1). Pendapatan yang rendah; (2). Adanya kesenjangan yang dalam antara yang kaya dengan yang miskin, di mana masyarakat miskin adalah mayoritas; (3). Partisipasi masyarakat yang minim dalam usaha-usaha pembangunan yang dilakukan pemerintah; (4). Keadaan yang demikian memiliki sebab yang kompleks, namun jika disederhanakan akan tampak sebab-sebab pokok yaitu kurangnya pengembangan sumberdaya alam;  kurangnya pengembangan sumberdaya manusia; kurangnya lapangan kerja; serta adanya struktur masyarakat yang menghambat.

 

Sekarang permasalahannya, bagaimana upaya mengangkat taraf kehidupan masyarakat Kabupaten Yahukimo yang tersebar pada 52 (lima puluh dua) Distrik yang merupakan Distrik terbanyak Di Indonesia Khususnya dan Papua Pada Umumnya dengan merealisasikan potensi sumber daya yang ada.  Perlu dipertimbangkan bagaimana strateginya, pendekatannya dan terutama bagaimana pendidikan yang dapat memberikan sumbangan positif terhadap upaya pemberdayaan masyarakat.

 

Pemahaman mengenai proses motivasi dan dinamika hidup yang memungkinkan kaum miskin mempertahankan hidupnya merupakan hal penting untuk membangun masyarakat. Masyarakat sangat tergantung pada fluktuasi pendapatan dan harga-harga bahan pokok.

Kemampuan bertahan inilah yang merupakan modal masyarakat untuk dapat dikembangkan dengan menggali potensi-potensi yang ada.

Tiap-tiap masyarakat hidup dalam lingkungan sosial budaya dan alam yang berbeda. Masing-masing memiliki karakteristik yang dibangun berdasarkan social setting di mana masyarakat tersebut berada. Masyarakat pertanian tentu berbeda dengan masyarakat pesisir, demikian juga masyarakat perkotaan tentu tidak dapat disamakan dengan masyarakat perdesaan. Membangun masyarakat tentu tidak dapat dilepaskan dari social setting tersebut, artinya pola pembangunan yang diterapkan terhadap masyarakat kota tidak dapat disamakan dengan pembangunan yang diaplikasikan di kampung.

 

Kebutuhan dan sosiokultural kedua kelompok masyarakat tersebut sudah sangat berbeda. Satu hal yang pasti, tiap-tiap masyarakat memiliki ‘basic needs’. Kebutuhan mendasar dari masyarakat inilah yang harus digali untuk dapat memberdayakan potensi-potensi yang ada.

Pengalaman-pengalaman menunjukkan bahwa pelayanan-pelayanan dasar hanya dapat dimanfaatkan kalau hal itu terintegrasi dengan apa yang disebut sebagai “Self Organization” dan “Self Management” dari masyarakat yang bersangkutan. Makna dari kedua konsep tersebut adalah pengembangan potensi kepercayaan dan kemampuan masyarakat itu sendiri untuk mengorganisasi diri serta membangun sesuai dengan tujuan yang mereka kehendaki. Usaha pengembangan tersebut harus berbasis pada pengembangan kemampuan manajemen diri dan kelompok atau yang dikenal dengan Community Base Management. Pemberdayaan ini memiliki arti bahwa pembangunan dilakukan dari dalam (development from within) sebagai suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan menguasai lingkungan sosial yang disertai dengan meningkatnya taraf hidup mereka sebagai akibat dari penguasaan tersebut.

Penekanan dalam pemberdayaan masyarakat meliputi beberapa hal, pertama, adanya kemampuan menyeluruh dari masyarakat dalam mempengaruhi lingkungan mereka, dan hal ini dapat dicapai jika proses pengembangan masyarakat merupakan proses pengembangan kemandirian mereka. Kedua, peningkatan pendapatan sebagai akibat peningkatan kemampuan menguasai lingkungan tidak terbatas pada kelompok masyarakat tertentu saja atau kelompok masyarakat yang kuat, melainkan harus merata di tiap penduduk. Kedua faktor tersebut mengarah pada upaya menghindarkan penduduk perdesaan dari hambatan-hambatan dari luar yang mengurangi potensi mereka serta membatasi keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan setempat. Upaya pemberdayaan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Yahukimo secara individual dan keluarga. Dalam rangka ini pendekatan yang paling efektif melalui kelompok, bukan secara individual.

Hal ini untuk menghindarkan individu yang berpotensi besaruntuk berkembang akan maju sendiri dan meninggalkan anggota masyarakat lain.

Pemberdayaan masyarakat karenanya terkait secara erat dengan tiga hal pokok, yaitu kearifan lokal (local wisdom), institusi dan individu. Ketiga komponen ini harus saling mendukung dan melengkapi. Apabila satu dari ketiganya timpang, maka pemberdayaan sulit berhasil. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat yaitu membangun individu yang mandiri dan kelompok yang solid, serasi dengan pendekatan dan penguatan kelompok, dan tidak terlepas dari social setting masyarakat yang akan diberdayakan.

 

Untuk itulah nilai-nilai lokal menjadi pedoman dalam mengembangkan kemampuan dan memaksimalkan potensi masyarakat. Berdasarkan hubungan ketiga komponen tersebut, maka skema pemberdayaan masyarakat dapat diilustrasikan sebagai berikut.

Pemberdayaan masyarakat juga terkait dengan negara sebagai sistem yang lebih luas yang berfungsi menjamin kesejahteraan rakyatnya. Selain itu, struktur masyarakat Indonesia yang paternalistik menempatkan tokoh masyarakat dalam posisi yang penting. Untuk itu, keterlibatan tokoh masyarakat menjadi faktor yang cukup menentukan dalam proses pemberdayaan. Selengkapnya lihat Gambar-3.2

 

Paradigma pemberdayaan masyarakat hingga saat ini masih didominasi persepsi bahwa upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dilakukan dengan cara memberikan sejumlah dana sebagai modal. Padahal, pendekatan tersebut tidak selalu tepat, karena masyarakat belum tentu membutuhkan dana. Ada yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak mengetahui bagaimana mengelolanya. Ada pula masyarakat yang memiliki kemampuan mengolah sumber daya alam yang mereka miliki, tetapi tidak dapat mengakses pasar, jadi permasalahan memberdayakan masyarakat tidak dapat disamakan, harus dilihat kasus per kasus dan wilayah per wilayah. Hal inilah yang terjadi untuk ke-empat suku di Kabupaten Yahukimo, dimana pendekatan untuk memberdayakan suku momuna tidak harus sama dengan pendekatan yang digunakan untuk memberdayakan suku-suku yang tersebar di kawasan pegunungan.

 

SISTEM PARTISIPATIF DAN PENGUATAN PERAN MASYARAKAT LOKAL

Partisipasi merupakan proses anggota masyarakat sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka (Sumarto, 2004).

Sistem partisipatif merupakan arah baru pembangunan yang berisi strategi memadukan pertumbuhan dengan pemerataan. Arah baru pembangunan diwujudkan dalam bentuk (1) upaya pemihakan diwujudkan dalam pemihakan kepada yang lemah dan pemberdayaan masyarakat; (2) pemantapan otonomi dan desentralisasi; dan (3) modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat.

 

Penguatan kelembagaan tersebut dilakukan melalui pembangunan yang partisipatif untuk mengembangkan kapasitas masyarakat dan kemampuan aparat dalam menjalankan fungsi lembaga pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat (good governance). Prinsip pembangunan yang partisipatif yang kini diterapkan sebagai manajemen pembangunan nasional pada tingkat implementatif telah mengembangkan suatu model pembangunan yang berbasis pada rakyat. Mekanisme ini mencakup perencanaan pembangunan, yaitu melalui mekanisme perencanaan alir bawah (bottom-up) yang kemudian dimanifestasikan dalam kebijakan di tingkat pemerintah daerah (Sumodiningrat, 1999).

 

Kebijakan pembangunan partisipatif ini bertujuan untuk menentukanarah dan bentuk pembangunan yang benar-benar menyentuh kepentingan dan kebutuhan rakyat. Untuk itu dibutuhkan kapasitas masyarakat yang memadai agar dapat memahami kepentingannya. Pembangunan partisipatif ini dapat terealisasi apabila baik pemerintah maupun masyarakat dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berdimensi kerakyatan.

 

Untuk merealisasikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan diperlukan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan ini penting untuk diambil mengingat selama lebih dari 30 tahun, masyarakat tidak terlibat secara aktif dalam pembangunan. Masyarakat telah terbiasa dengan peran pemerintah yang dominan dalam pembangunan sehingga masyarakat pada saat ini mengalami kegagapan apabila harus menentukan apa yang menjadi kepentingan mereka.

 

Kebijakan pemberdayaan dapat dipilah dalam tiga kelompok. Pertama, kebijakan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran, tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi rakyat. Kedua, kebijakan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi produktif kelompok sasaran tertentu. Ketiga, kebijakan khusus yang menjangkau masyarakat miskin melalui upaya khusus.

 

Pembangunan partisipatif merupakan kebutuhan untuk menjawab berbagai kompleksitas dan tuntutan masyarakat. Pemberdayaan bertujuan untuk memaksimalkan, menjadikan sesuatu yang masih bersifat potensial menjadi nyata. Pemberdayaan terhadap masyarakat dapat dicapai dengan mengupayakan masyarakat memiliki kemampuan untuk memaksimalkan potensi politik, sosial, ekonomi dan kultural yang ada pada mereka menjadi riil ekonomi secara mandiri, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara ekonomi dan sosial. Selengkapnya lihat Box 3.3.

 

Berkait itu, maka diperlukan strategi yang memadukan antara pertumbuhan dan pemerataan, yang didasarkan pada tiga arah: a) pemihakan dan pemberdayaan masyarakat, b) pemantapan ekonomi dan pendelegasian wewenang dan pengelolaan pembangunan di daerah dan peranserta masyarakat, c) modernisasi melalui penajaman dan pemantapan arah perubahan struktur sosial ekonomi dan budaya yang bersumber pada peran lokal.

 

Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pada keikutsertaan atau keterlibatan seluruh komponen masyarakat dalam pembangunan masa depan yang bersumber pada pemberdayaan masyarakat. Untuk itulah peningkatan kapasitas masyarakat berarti mengupayakan penguatan peran masyarakat lokal. Penguatan peran masyarakat lokal merupakan keharusan karena pembangunan manusia dalam pembangunan di Provinsi Papua pada umumnya tidak pernah menjadi indikator keberhasilan pembangunan. Padahal, pembangunan merupakan upaya memanifestasikan kemampuan manusia dalam menentukan yang terbaik bagi dirinya. Pembangunan lebih menyangkut pengembangan daya kreasi dan kepercayaan diri, serta kesungguhan partisipasi masyarakat.

 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan masyarakat merupakan prasyarat utama dalam mengimplementasikan desentralisasi dan otonomi daerah dimana pembangunan mulai tahap perencanaan hingga pengawasan melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat mendorong proses demokratisasi berjalan dengan lancar dengan prinsip dasar partisipasi, kontrol, transparansi dan akuntabilitas. Pemberdayaan masyarakat dalam deskripsi Arbi Sanit dimaksudkan sebagai upaya untuk mentransformasikan segenap potensi pertumbuhan masyarakat menjadi kekuatan nyata masyarakat, untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan di dalam arena segenap aspek kehidupan. Sebagai basis dari kehidupan masyarakat, maka penguatan ekonomi rakyat, di samping pematangan budaya dan pemantapan agama, adalah langkah mendasar untuk memberdayakan masyarakat. Pengembangan ekonomi dan nilai itu berguna bagi kemandirian serta penguatan posisi bargain masyarakat untuk berhadapan dengan kekuatan negara (Sanit, 1998).

 

Secara fungsional, pemberdayaan masyarakat dimaksudkan pula sebagai upaya melegitimasi dan memperkokoh segala bentuk gerakan masyarakat yang ada, mulai dari gerakan kesejahteraan mandiri masyarakat dengan ujung tombak LSM; berlanjut kepada gerakan protes masyarakat terhadap dominasi dan intervensi birokrasi negara, kesewenangan dunia industri, dan serba mencakupnya globalisasi; dan sampai kepada gerakan moral yang bemaksud memberikan baju moral kepada kekuatan (force) telanjang yang menjadi andalan hubungan sosial dalam tiga dekade terakhir (Sanit, 1998). Demikian juga dengan berbagai gerakan mahasiswa yang relatif konsisten dalam mengangkat isu-isu sentral dalam politik dan kerakyatan; militerisme, pelanggaran hak-hak lokal, dan dominasi kekuasaan oleh elit.

 

Kearifan lokal merupakan suatu tatanan nilai dan menjadi pedoman hidup yang dimiliki masing-masing kelompok masyarakat. Nilai-nilai tersebut memiliki karakteristik tersendiri, meskipun terdapat beberapa kesamaan pola dalam keragaman tatanan antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat lainnya. Di Indonesia pranata sosial seperti ini pernah dinilai menghalangi pembangunan di masa rezim Orde Baru, karena keberagaman cenderung menonjolkan perbedaan yang berpotensi menyulut konflik. Padahal, masyarakat selama berabad-abad berproses dengan nilainilai lokal yang menjadi pedoman hidup. Pengelolaan tanah, sistem irigasi, pengolahan hutan, pengolahan limbah, sistem gotong-royong, teknologi dan sebagainya.

 

Berbagai kasus pengingkaran negara terhadap nilai-nilai lokal dilegitimasi oleh ideologisasi Bhineka Tunggal Ika yang secara sederhana diartikan sebagai Berbeda-beda Tetapi Tetap Satu. Jargon tersebut bermakna lebih mendalam bagi kehidupan sosial-politik rakyat Indonesia secara keseluruhan. Hanya ada satu kultur dominan yang hidup dalam masyarakat, kultur yang lain diposisikan sebagai sub-kultur saja. Kultur dominan diambil dari nilai-nilai harmoni dalam budaya Jawa yang dikenal dengan Triple-S (Selaras, Serasi, Seimbang). Maka dari itulah, proses ideologisasi tersebut mereduksi berbagai kearifan lokal dengan pola penyeragaman khas Orde Baru. Segala bentuk nilai kultural dikerangkai oleh kultur yang kerap disebut sebagai ‘budaya nasional’.

 

Kearifan lokal secara sistematis disubrodinasikan pada ‘budaya dominan’ atas dasar harmonisasi yang dipaksakan dari atas, dimana hal tersebut dapat dilihat dalam proses perubahan secara radikal pola pertanian yang dilaksanakan diawal pemerintahan rezim Orde Baru yang dikenal dengan Revolusi Hijau di tahun 1960-an, sebagai upaya swasembada beras. Revolusi Hijau merupakan sebuah sistem penyeragaman pola pertanian dengan ketentuan-ketentuan yang diambil pada tingkat Pemerintah Pusat. Ketentuan tersebut menyangkut masa tanam, jenis pupuk yang digunakan, penggunaan bibit, hingga pola penjualan yang dikoordinasikan oleh Bulog. Pada saat itu, tidak ada petani yang mampu menolak kebijakan politik pertanian nasional.

 

Stigmatisasi ‘komunis’ di masa Orde Baru merupakan strategi yang dijalankan secara efektif untuk meredam penolakan-penolakan atas kooptasi ‘budaya dominan’ dari atas terhadap budaya/intitusi lokal. Meski sebenarnya, pemberlakuan kebijakan Revolusi Hijau pada akhirnya lebih menguntungkan petani kaya, karena berbagai kebutuhan produksi pertanian diserahkan kepada sistem yang kapitalistik, sedangkan harga penjualan hasil sawah atau beras ditentukan oleh negara. Terlebih lagi, sistem distribusi yang mengakomodir panen dalam jumlah melimpah seringkali tidak dapat dijalankan secara konsisten sehingga seringkali harga gabah di tingkat petani mengalami kemerosotan. Dalam situasi seperti ini petani kayalah yang mampu mengamankan panen, karena memiliki sendiri atau setidaknya mampu menyewa teknologi yang memungkinkan menyimpan hasil panen dalam jangka waktu cukup lama dari panen raya. Sedangkan petani miskin, lebih memilih menjual hasil dengan harga murah, daripada tidak dapat menjual hasil panennya saat itu karena kebutuhan pemenuhan rumah tangga yang kian mendesak.

 

Petani sebelum masa diberlakukan Revolusi Hijau cenderung lebih baik, meskipun hidup petani di Asia Tenggara rata-rata berada pada tingkat subsistem. Tetapi, sistem penyeragaman pola pertanian lewat kebijakan Revolusi Hijau justru memporak-porandakan suatu kearifan lokal yang di masa-masa sebelumnya menyelamatkan petani dari defisit besar-besaran, yaitu lumbung kampung. Lumbung desa adalah sistem simpan pinjam khas pedesaan di mana petani dapat menyimpan hasil pertanian di kala musim panen raya, dan menggunakan simpanan tersebut pada musim paceklik dan masa tanam. Petani pun menanam jenis komoditi yang beragam, sehingga hampir tidak ditemui panen yang melimpah di satu jenis komoditi sehingga menyebabkan kemerosotan harga.

 

Kasus Revolusi Hijau ini menjadi pelajaran berharga bagaimana satu kebijakan dapat menyebabkan ekses yang sangat besar bagi kehidupan rakyat secara keseluruhan. Pada saat ini petani tidak lagi memiliki pilihan lain, selain meneruskan pola tanam yang telah ada, di samping tidak dapat melepaskan diri dari ketergantungan terhadap produk penunjang pertanian yang diproduksi oleh pabrik. Ekses dari  semua ini adalah besarnya arus urbanisasi ke kota-kota besar karena para buruh tani dan petani gurem dihadapkan pada kenyataan bahwa hasil pertanian jauh dari mencukupi, sehingga mereka mencari pekerjaan ke kota. Tenaga kerja ini merupakan tenaga kerja yang tidak terampil dan berpendidikan rendah, sehingga migrasi yang dilakukan seringkali tanpa pertimbangan yang matang atau disebut juga dengan urbanisasi prematur. Prinsip ‘safety first’ –lah yang mendorong mereka melakukan migrasi.

 

Kasus-kasus seperti ini banyak terjadi di Indonesia, di mana kearifan lokal tidak diakomodasi oleh negara bahkan lembaga ini cenderung untuk dihancurkan mengingat pemerintah pada masa Orde Baru lebih menekankan pada kesamaan (baca: keseragaman).

 

Padahal, kearifan lokal menyediakan kekayaan yang tidak ternilai  Satu contoh, teknologi peragian terhadap komoditas kedelai memberikan sumbangan gizi yang tidak terhingga besarnya. Hasil fermentasi kedelai yang lazim dikenal sebagai tempe, tahu dan oncom merupakan makanan kaya gizi dengan harga murah. Teknologi pengeringan, pengasapan, pengasinan dan pemanisan merupakan teknologi pengawetan makanan yang dikenal dalam berbagai suku secara turun-temurun, masih dipraktekkan hingga hari ini. Juga, sistem tebang-pilih yang dilakukan berbagai suku di nusantara untuk mengendalikan ekosistem hutan dan pemberlakuan masa bera (masa non-aktif ladang dengan cara ditinggalkan selama minimal tujuh tahun agar lahan tersebut dapat subur kembali), ternyata dirusak oleh sistem Hak Pengelolaan Hutan (HPH) yang mengeksploitasi hutan tanpa dibarengi dengan konservasi hutan yang telah ditebangi.

 

Kearifan lokal atau local wisdom secara praktek merupakan upaya masyarakat untuk melestarikan sumber daya agar dapat terus digunakan untuk menghidupi mereka dan menjaga keseimbangan lingkungan. Hanya saja, proses pembangunan yang bersifat topdown, telah mengecilkan peran dan fungsi nilai-nilai lokal melalui penerapan berbagai peraturan yang bersumber dari pusat dan lebih mendahulukan kepentingan ‘nasional’, tanpa memperhatikan kepentingan rakyat di tingkat bawah yang sebenarnya merupakan stakeholder utama dari kebijakan yang ada. Ekses jangka panjang yang sangat terasa dari marjinalisasi peran dan fungsi kearifan lokal dalam proses pembangunan adalah menurunnya daya kreatifitas masyarakat dan jiwa kewirausahaan, karena masyarakat telah terbiasa pada pola “petunjuk dari atas’ atau top-down. Implikasi  mendasar dari situasi seperti ini adalah terciptanya mentalitas subordinat, sehingga menjadi kendala budaya terhadap implementasi berbagai progam pemberdayaan masyarakat, karena masyarakat sendiri tidak lagi terbiasa dengan program-program yang bottom up, yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

 

Dengan situasi yang sangat kompleks dan tingkat kooptasi negara yang tinggi, pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah mengalami berbagai tantangan yang besar. Political will yang kuat untuk mengubah situasi ini sangat tergantung pada masyarakat dan pemerintah selaku pembuat kebijakan. Mengandalkan pemerintah untuk melakukan perubahan tentu hampir tidak mungkin dapat dilakukan karena pemerintahlah yang berkepentingan agar situasi tetap berada pada kondisi status quo. Tetapi mengandalkan rakyat sekalipun kita harus mengingat segala keterbatasan yang ada pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Pada prinsipnya diperlukan sinergi antara berbagai stakeholders, diantaranya peran lembaga donor, NGO dan CSO yang melakukan peran mediasi, katalisasi, fasilitasi dan advokasi, di samping masyarakat dan pemerintah. Bagi masyarakat perlu dorongan yang kuat berupa intervensi program-program penguatan dan pemberdayaan agar masyarakat dapat berpartisipasi secara maksimal dalam melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah.

 

Pemerintah sebagai regulator yang seringkali dengan sengaja membuat kebijakan politik yang cenderung berpihak pada beberapa kelompok saja harus dikontrol oleh berbagai lapisan masyarakat. NGO, CSO dan lembaga donor dapat melakukan peran tersebut melalui tekanan kepada pemerintah agar produk kebijakan yang dihasilkan menyentuh kepentingan rakyat. Kondisi objektif masyarakat secara keseluruhan masih dapat dikatakan belum banyak mengalami perubahan, kecuali di beberapa daerah tertentu. Keterbatasan yang dialami masyarakat pada prinsipnya tidak terlepas dari daya jangkau terhadap akses ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Ketiga aspek ini menjadi substansial sekaligus penentu dalam membangun masyarakat. Masyarakat yang terisolasi dari informasi akan tetap berada dalam keterbelakangan yang menghalangi perkembangan di masa mendatang. Demikian pula dengan masyarakat yang tidak mendapatkan akses kesehatan biasanya adalah masyarakat yang rentan terhadap sedikit saja goncangan ekonomi. Kelompok masyarakat marjinal ini menjadi tanggung jawab pemerintah dan berhak atas penanganan khusus agar mencapai kondisi tertentu sebagai persyaratan minimal untuk dapat berkompetisi secara sehat. Tetapi kenyataannya, kelompok masyarakat ini makin terpinggirkan dan tidak mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah. Kasus busung lapar menghentak kesadaran kita bahwa begitu parah pengabaian yang terjadi atas masyarakat yang seharusnya mendapat perhatian. Ironisnya lagi, Indonesia bukan tidak pernah melakukan intervensi terhadap pemberantasan kemiskinan. Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah banyak dilaksanakan tetapi pada kenyataannya tidak banyak membawa perubahan yang berarti. Padahal, dana yang dikeluarkan untuk program tersebut sangat besar jumlahnya. Hal ini terjadi karena penanggulangan kemiskinan hanya diperlakukan sebagai proyek

 

Program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah sehubungan dengan penanggulangan dampak krisis ekonomi dimaksudkan untuk menggalang partisipasi masyarakat mulai dari tingkat kampung hingga pemerintah pusat. Hanya saja di masa itu, baik pemerintah dan masyarakat belum terbiasa untuk mengelola program dari tingkat perencanaan hingga monitoring secara bottomup.

 

Pemerintah mengalami kebingungan manakala masyarakat diminta untuk terlibat, karena biasanya pemerintah daerah melakukan berbagai program dengan petunjuk dari pusat yang lazim disebut juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis). Selengkapnya  lihat Gambar 3.3.

 

Demikian pula dengan masyarakat, masyarakat yang tidak pernah terlibat dalam pembangunan selama ini merasa gagap tatkala keterlibatannya menjadi syarat utama dalam pelaksanaan program. Lihat Box 3.4.

 

Box 4.4. di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan hal yang tidak lazim bagi masyarakat, bahkan dianggap merepotkan. Dengan kata lain, masyarakat menganggap, bahwa jika pemerintah akan melakukan pembangunan, sebaiknya pembangunan tersebut dilakukan tanpa merepotkan masyarakat. Persepsi seperti inilah yang seringkali menjadi kendala terbesar dalam menumbuhkan partisipasi.

 

Komunitas Berbasis Pengembangan Ekonomi merupakan program yang paling banyak dilakukan karena dilandasi oleh pemahaman bahwa kemampuan ekonomi merupakan determinasi utama dalam mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan. Pendekatan ini kemudian menjadi kurang menampakkan hasil karena cara pandang yang digunakan kurang memperhituingkan aspek lain dalam membangun berusaha. Tidak semua masyarakat yang kekurangan secara ekonomi disebabkan karena ketiadaan modal, tetapi lebih karena kekurang mampuan dalam manajemen dan ketiadaan semangat enterpreneurship. Selain itu, masyarakat dampingan cenderung bergantung kepada LSM yang memfasilitasi dan mendampingi mereka. Ketergantungan tersebut muncul karena tidak jarang LSM pendamping memberikan modal berupa modal kerja seperti dana bergulir yang diperoleh dari Organisasi atau LSM Internasional.

 

Modal kerja seringkali tidak efektif karena tidak adanya rasa memiliki karena modal tersebut bukan modal kerja yang dikumpulkan dengan susah payah. Karena modal tersebut diperoleh dari lembaga yang menurut pendapat masyarakat diperuntukkan untuk membagikan uangnya kepada mereka. Maka, penggunaannya seringkali tidak efektif dan belum tentu dipergunakan untuk modal usahanya.

 

Karenanya, pada saat muncul kesadaran bahwa memaksimalkan potensi lebih ditentukan oleh kelompok, maka muncul pendekatan baru yaitu Community Base Organization (CBO) atau pengembangan komunitas berbasis organisasi. Artinya, pengaturan organisasi yang baik, dan kesadaran terhadap pentingnya distribusi kerja dalam komunitas menjadikan masyarakat dapat bekerjasama dalam hal perencanaan program. Karena itu, asumsi bahwa masyarakat yang tidak berdaya belum tentu disebabkan oleh ketiadaan modal mulai mendominasi kesadaran organisasi masyarakat sipil.

 

Seringkali, kultur dunia usaha dan etos kerja serta kesadaran untuk keluar dari kemiskinanlah yang tidak dimiliki masyarakat sehingga terdapat kelompok masyarakat yang tidak mampu keluar dari belenggu kemiskinan. Sebaliknya, mereka yang memiliki semangat usaha justru dapat memutus mata rantai kemiskinan, bahkan tanpa bantuan dari siapapun.

 

Kendala yang dialami dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil seringkali disebabkan oleh keterbatasan dalam kontinuitas sumber daya manusia. Menjadi aktivis di LSM menurut penilaian masyarakat, khususnya kalangan terdidik, tidak menjanjikan masa depan yang jelas dan mobilitas vertikal yang pasti. Karena itu, aktivitas di LSM masih dipandang sebagai tugas kemanusiaan. Selain itu, LSM kerap menjadi alternatif kalangan berpendidikan tinggi yang belum mendapatkan pekerjaan, sehingga menjadi aktivis LSM pun tidak jarang dilakukan dengan setengah hati. Jika ada funding atau lembaga donor yang mendanai, maka ada program yang dijalankan oleh LSM tersebut. Tetapi, jika tidak ada donor, otomatis program pun terhenti karena aktivis LSM akan cenderung mencari LSM yang memiliki program, atau setidaknya menunggu jika ada lembaga donor baru yang membiayai kegiatan. Inilah kendala terbesar yang dialami oleh LSM yaitu ketergantungan terhadap dana dari lembaga donor. Kendala lain yang dihadapi oleh LSM adalah jangka waktu program sehingga program pemberdayaan seringkali ditentukan berdasarkan jangka waktu pelaksanaan, daripada keberhasilan suatu masyarakat dalam menyerap program (Saragih, 1995).

 

Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi faktor penting terutama dalam mengarahkan pembangunan yang berkeadilan dan menyentuh kepentingan rakyat banyak. Tetapi, partisipasi masyarakat dalam pembangunan hingga saat ini masih belum menunjukkan kemajuan yang memadai untuk merancang dan merencanakan pembangunan, melaksanakan dan memonitor hasilhasil pembangunan. Untuk itu, gerakan masyarakat sipil masih harus terus melakukan revitalisasi gerakan. Dengan kata lain, masyarakat sipil hendaklah menjadi pelindung yang kuat terhadap dominasi negara atau penyeimbang kehendak negara agar tujuan-tujuan pembangunan dapat terus diarahkan pada upaya penghapusan kemiskinan, mencapai keadilan yang seluas-luasnya dan upaya penyelamatan lingkungan dalam proses pembangunan. Pemerintahan yang terlanjur kooptatif dan sarat dengan kepentingan politik tertentu dan di sisi lain didapati masyarakat yang apatis dan tidak partisipatif membutuhkan perlakuan yang berbeda.

 

Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas menjadi agenda yang mendesak untuk dilakukan mengingat keterlibatan masyarakat daerah dalam pembangunan sangat penting. Persoalan masyarakat lokal menjadi pertimbangan utama dalam menetukan kebijakan kebijakan di daerah. Dengan cara ini demokrasi lokal dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang menjadi cita-cita desentralisasi dan otonomi daerah akan dapat diwujudkan.

 

Sementara itu, pemerintah harus didorong oleh organisasi non birokrasi dari luar untuk menghasilkan regulasi-regulasi yang prorakyat.  Peran strategis inilah yang seharusnya diambil oleh lembaga donor, NGO, CSO dan lembaga mediasi dalam implementasi desentralisasi dan otonomi daerah. Pemberdayaan masyarakat merupakan isu nasional untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Selayaknya intervensi bagi pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas bagi lembaga mediasi yang melakukan kerjasama dengan NGO dan CSO. Penguatan peran masyarakat sipil akan menjadi penentu apakah otonomi daerah akan mengalami kemajuan, stagnan, atau malah mundur. Dengan kata lain harus ada institusi mediasi yang membangkitkan potensi dari dalam dan melakukan tekanan dari luar sistim, Capacity from Within, Pressure from Without.

 

PENGEMBANGAN WILAYAH BERDASARKAN POTENSI LOKAL

Pengembangan wilayah pada hakikatnya adalah pengembangan di daerah yang bersifat menyeluruh. Artinya, pembangunan tidak hanya menyentuh aspek pengembangan fisik, tetapi yang lebih prinsip adalah upaya memaksimalkan potensi sumber daya manusia agar dapat mengelola sumber daya absolut yang dimiliki daerahnya secara bijak. Pengembangan wilayah pada masa desentralisasi cenderung diartikan sebagai pemekaran wilayah yang pada dasarnya memiliki muatan politis yang kental. Pemekaran wilayah lebih pada upaya mengakomodasi elit-elit di daerah agar desentralisasi tidak terjebak pada disintegrasi.

 

Hingga saat ini, asumsi pengembangan wilayah masih berkutat pada paradigma lama; pembangunan fisik sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan. Sementara itu, kemiskinan kerap kali menjadi wajah dominan masyarakat Indonesia. Pembangunan manusia hingga saat ini belum menjadi indikator yang utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan.

 

Berkait itu, maka  Amartya Sen menyebutkan, kebebasan adalah inti pembangunan dan karena itu masyarakat harus dibebaskan dari sumber ketidak- bebasan itu3. Sumber ketidakbebasan itu adalah kemiskinan (yang dapat menyebabkan orang tidak mendapat kesempatan memperoleh gizi yang baik) dan tirani, rendahnya peluang ekonomi (antara lain peluang bagi perempuan untuk mendapat kerja di luar rumah) dan pemiskinan sosial sistematis, pengabaian fasilitas publik (misalnya pendidikan dan pelayanan kesehatan) dan intoleransi atau represi oleh negara.  Dengan demikian, pembangunan manusia sebenarnya bukan sesuatu yang abstrak dan tidak mungkin ditunda-tunda. Sekalipun terdapat kemajuan dalam hal pembangunan manusia di Indonesia, namun perkembangan tersebut berjalan sangat lamban. Ada beragam faktor yang menunjukkan hal itu. UNDP, misalnya, setiap tahun memaparkan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index/HDI) dari 177 negara di dunia. Dari jumlah tersebut, kondisi terakhir Indonesia berada di posisi ke 111. Posisi demikian menempatkan Indonesia satu tingkat di atas Vietnam, namun masih jauh di bawah beberapa negara negara tetangga semacam Singapura, Malaysia, Filipina, maupun Thailand.

 

Kondisi sumber daya manusia yang berkualitas merupakan prasyarat utama dalam melakukan perbaikan dan pembangunan di banyak sektor.  Terlebih lagi pada masa pelaksanaan Otonomi Daerah, di mana partisipasi dan kompetensi masyarakat sangat dibutuhkan dalam merancang, menentukan kebijakan dan melaksanakan pembangunan yang menyentuh kepentingan rakyat banyak.

 

Persoalan kemiskinan dan ketertinggalan bukan merupakan satu-satunya masalah yang dihadapi dalam upaya pelaksanaan pengembangan wilayah. Partisipasi  masyarakat dalam hal ini menjadi penting karena perubahan sistem yang sangat mendasar, yaitu dari sentralistik ke desentralisasi.  Tetapi, permasalahannya adalah partisipasi merupakan hal baru dan asing bagi masyarakat, terutama bagi unit masyarakat terkecil di tingkat kampung. Hampir tidak dapat dibayangkan bagaimana masyarakat kampung berpartisipasi dalam pembangunan seperti misalnya merencanakan pembangunan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat setempat. Jangankan untuk duduk satu meja dengan aparat pemerintah dan berbagai kalangan dari strata yang beragam, urun rembug (musyawarah) di tingkat  Dusun saja masyarakat awam cenderung untuk menyerahkan ‘yang terbaik’ kepada kepala dusun atau tokoh masyarakat lainnya.

 

Menilik dari kenyataan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa partisipasi merupakan sesuatu yang mewah bagi masyarakat. Terlebih lagi, hubungan antara pemerintah dengan rakyat memiliki kesenjangan yang sangat jauh. Kesenjangan tersebut merupakan penghalang terbesar bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Selain kesenjangan hubungan antara pemerintah dengan rakyat, terdapat asumsi dasar masyarakat terhadap pemerintah yang juga belum berubah; pemerintah harus menyediakan kebutuhan rakyat, tanpa perlu adanya tuntutan dari bawah. Pola hubungan dan asumsi yang terlanjur melekat dalam benak masyarakat seperti inilah yang menjadi tantangan sekaligus hambatan dalam membangun sistem pemerintahan yang partisipatoris. Pembangunan yang bersifat bottom-up nyaris menjadi wacana yang sulit direalisasikan jika masyarakat masih berpikir dengan pola yang sentralistis. Kalaupun masyarakat terlibat pada perencanaan pembangunan, biasanya yang dilakukan adalah pengajuan daftar keinginan. Hal ini menyebabkan pembangunan yang diharapkan bot- tom up dari tingkat perencanaan hingga pelaksanaan menjadi bias.

 

Keinginan merupakan tuntutan yang muatan subjektifitasnya lebih tinggi daripada nilai objektifitasnya, karena keinginan seringkali jauh berada di atas kebutuhan objektif. Karenanya, pemerintah biasanya mengalami ‘kebanjiran daftar keinginan’ yang sangat sulit untuk diakomodasi dan direalisasikan.

 

Sebagai negara-bangsa yang memiliki tingkat kemajemukan yang sangat tinggi, kondisi sosial-ekonomi dan kultural masyarakat Indonesia otomatis menjadi sangat beragam pula. Selain itu, Indonesia juga mewarisi permasalahan yang rumit.6 Permasalahan pertama, menyangkut masalah jumlah penduduk miskin yang sangat besar.  Terbesar dari jumlah ini terpusat di pulau Jawa.  Kedua, perkembangan yang berbeda antara daerah, khususnya antara Jawa dan luar Jawa. Ketiga, kemampuan yang rendah dari aparat birokrasi nasional Indonesia untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan.

 

Ketiga permasalahan itu, khususnya permasalahan perbedaan perkembangan antara Jawa dan luar Jawa, karena tidak dapat dipecahkan oleh pemerintah pusat telah menyebabkan masalah tersebut menjadi sebab dari timbulnya gerakan-gerakan separatis di Indonesia pada tahun 1950-an. Semua gerakan separatis ini menuntut pemerintah untuk lebih melaksanakan pemerataan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa. Ketika tuntutan tersebut tidak mendapat tanggapan yang serius dari pemerintah pusat, di beberapa daerah di Indonesia mulailah muncul gerakan-gerakan separatis. Gerakan-gerakan tersebut sangat menonjolkan sifat-sifat kedaerahan.

 

 

Ketika pengembangan wilayah dilaksanakan oleh pemerintah, terbukalah permasalahan baru, yaitu bahwa hampir di setiap daerah, Jawa maupun luar Jawa terdapat perbedaan antarwilayah yang menonjol dalam perkembangannya. Di dalam satu provinsi, bahkan dalam satu kabupaten, dapat ditemukan wilayah yang terbelakang berdampingan dengan wilayah maju. Pada saat pelaksanaan pembangunan, pemerintah dihadapkan pada persoalan lain yaitu aparat pelaksana pembangunan. Ada tiga permasalahan pokok yang dihadapi oleh pemerintah dalam hal ini.  Pertama, rendahnya kemampuan teknis para pelaksana pembangunan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan wilayah. Kedua, wawasan sektoral yang masih kuat berakar dalam instansi pemerintah yang melaksanakan pembangunan.  Ketiga, sikap patronase yang masih kental dalam diri para aparat pemerintah dalam hubungan mereka dengan rakyat. Pada umumnya perencanaan program kerja pemerintah daerah masih bersifat top down dan sektoral. Terlebih lagi, program kerja lebih dilekatkan pada pendekatan proyek, sehingga kesinambungan program tidak dapat dijaga dan manfaatnya belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Orientasi proyek dalam merancang pogram pembangunan seringkali terjebak pada upaya bagaimana anggaran dapat direalisasikan dan dana dapat dicairkan.

 

Pola pembangunan yang bersifat  top down pada akhirnya mematikan kreativitas daerah dan menimbulkan ketergantungan terhadap pusat. Hampir sulit ditemui daerah yang berhasil melakukan inovasi-inovasi yang menyentuh kepentingan rakyat dan berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengubah situasi ini, pemerintah daerah perlu membangun visi dan misi pembangunan agar sesuai dengan arah pembangunan daerah masing-masing dengan mempertimbangkan ciri-ciri khas daerah. Mentalitas birokrasi untuk menunjang pembangunan harus diubah sehingga pemerintah mampu mengoptimalkan pe- ngembangan wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kendala yang disebabkan oleh mentalitas birokrasi diantaranya terjadinya hubungan kolusi antara birokrasi sebagai penyedia pelayanan publik dengan pengguna jasa yang menyebabkan diskriminasi dalam pelayanan. Diskriminasi pelayanan publik diantara dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain bagaimana hubungan pertemanan, afiliasi politik, etnis dan latar belakang agama merupakan variable yang masih mempengaruhi tingkat kualitas pelayanan public yang diberikan birokrasi kepada masyarakat.

 

TUJUAN PENYUSUNAN MODEL

Tujuan Penyusunan model ini dalam kaitannya dengan studi konsep pemberdayaan ekonomi kerakyatan sebagai model pengembangan ekonomi lokal dalam perekonomian daerah terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Yahukimo adalah :  (1). Membangun konsep pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan pendekatan partisipasi masyarakat lokal terhadap ekonomi basis di Kabupaten Yahukimo; (2). Menganalisis seberapa besar akses masyarakat local terhadap pasar di Kabupaten Yahukimo; (3). Membangun model pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan pendekatan penyediaan infratruktur, transportasi darat, laut dan udara terhadap perkembangan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Yahukimo kedepan; (4). Menganalisis strategi apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di Kabupaten Yahukimo.

 

METODOLOGI PENYUSUNAN MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN

 

Pendekatan Studi

Pendekatan studi yang diterapkan dalam penelitian ini terbagi dalam 2 (dua) bagian yang dapat dijelaskan sebagai berikut : Pendekatan pertama menjaring data primer langsung dari lapangan atau masyarakat local melalui metode partisipatori sedangkan pendekatan kedua berupaya mendapatkan data atau informasi sekunder dari kantor-kantor pemerintah atau instansi lain yang ada relevansinya dengan topik yang diterilit melalui studi kepustakaan. Pendekatan partisipatori menghimpun data dari masyarakat local tentang seberapa besar akses mereka terhadap sumber daya, bagaimana prioritas mereka dalam mengelola  potensi ekonomi lokal, sebab-akibat dari pengembangan potensi ekonomi local serta strategi pengembangan potensi ekonomi lokal. Data dan informasi yang dihimpun melalui pendekatan strategi, kebijakan, program dan proyek yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat local dalam perekonomian daerah. Oleh karena itu penelitian ini menerapkan 2 (dua) pendekatan, maka penelitian ini sebenarnya menggabungkan beberapa metode dan trainggulasi (metode kualitatif dan kuantitatif.

 

Lokasi Studi

Lokasi studi ini meliputi 52 (lima pulu dua) distrik di Kabupaten Yahukimo, namun karena karakteristik masyarakat di wilayah ini tidak terlalu heterogen maka sampel yang diambil hanya untuk 2 (dua) distrik dengan area studi meliputi : Distrik Dekai dan Distrik Kurima. Di samping itu pemilihan lokasi-lokasi tersebut dianggap mewakili seluruh distrik yang ada di Kabupaten Yahukimo. Dimasing-masing wilayah diambil berdasarkan penyebaran masyarakat dalam 2 (dua) wilayah besar yakni : Masyarakat Pegunungan dan Masyarakat dataran rendah dengan karakteristik potensi ekonomi wilayah sebagai berikut : pertanian, perikanan  dan sosial budaya.

 

Tahap Studi

Studi penyusunan konsep pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam perekonomian daerah Kabupaten Yahukimo disusun melalui tahapan berikut : (1). Tahap inventarisasi data dan atau informasi sekunder yaitu pencarian data/informasi yang berasal dari penelitian terdahulu dan data/informasu yang tersedia pada instansi terkait (2). Tahapan inventarisasi data/informasi primer, merupakan tahapan pengumpulan data/informasi yang diperoleh secara langsung dari pengamatan lapangan dengan metode sampling. (3). Tahapan analisis yaitu tahapan pengolahan data/informasi primer dan sekunder untuk membuat kesimpulan dan rekomentasi. (4). Tahapan pelaporan yaitu tahap penyajian hasil analisis data berikut simpulan dan rekomendasi.

 

  1. GAMBARAN WILAYAH

Administratif dan Geografis

Kabupaten Yahukimo terletak pada kordinat, 030 39”36, LS – 050 12”LS dan 1380 46” 12’ BT – 1400 07” 12’ BT. Dengan  luas wilayah 17.152 kilometer persegi atau 12,58 persen dari total luas wilayah Provinsi Papua. Secara geografis Kabupaten Yahukimo berada pada wilayah Papua Tengah yang berbatasan dengan wilayah kabupaten tetangga antara lain :  Sebelah Utara dengan Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Tolikara;  Sebelah Barat dengan Kabupaten Mimika; Sebelah Timur dengan kabupaten Pegunungan Bintang;  Sebelah Selatan dengan Kabupaten Asmat dan Mapi;

Secara administratif berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo nomor 05 Tahun  2006, tetapkan 45 buah Distrik yaitu . Distrik Dekai, Obio, Suru-Suru, Wusama, Amuma, Musaik, Pasema, Hogio, Mugi, Soba, Werima, Tangma, Ukha, Panggema, Kosarek, Nipsan, Ubahak, Prongoli, Walma, Yahuliambut, Hereapini, Ubalihi, Talambo, Puldama, Endomen, Holuon, Lolat, Soloikma, Sela, Korupun, Langda, Bomela, Suntamon, Seredala, Sobaham, Kabianggama, Kwelandua, Kwikma, Sumo, Silimo, Samenage, Kurima, Anggruk, Distrik Nalca  Dan Ninia serta 1 (satu) Kelurahan dan 399 Kampung.

Topografi

Kabupaten Yahukimo terletak pada ketinggian 2000 – 3000 m di atas permukaan laut :

Kelas Kelerengan :  Tingkat kemiringan 0 – 8 % luasnya   :  22,35 %;  Tingkat kemiringan 8 – 15 % luasnya   :  7,60 %;  Tingkat kemiringan 15 – 25 % luasnya :  14,96 %; Tingkat kemiringan 25 – 40 % luasnya      :  24,84 %;  > 40 % luasnya  :   30,26 %

 

Iklim

Kabupaten Yahukimo mempunyai  udara  rata-rata maksimum 20,50 derajat selsius, suhu minimum rata-rata 19,20 derajat selsius dan suhu harian rata-rata 15,60 derajat selsius. Sedangkan suhu harian rata-rata sebesar 27,40 derajat selsius  dan suhu minimum sebesar 14,60 derajat selsius. Kabupaten Yahukimo tergolong beriklim basah, dengan curah hujan rata-rata pertahun 21 hari dan intensitas hujan berlangsung tiap tahun tidak menampakkan musim yang jelas.

 

Hidrologi

Hidrologi Kabupaten Yahukimo sangat dipengaruhi oleh keadaan aliran sungai, topografi dan geomorfologis wilayahnya. Sungai-sungai yang ada termasuk dalam pola sungai  deras airnya di mana pola sungai  seperti ini sangat reaktif dalam pengikisan tanah sepanjang alur sungai, proses sedimentasi dan banjir sepanjang cakupan sungai. Pola alir air permukaan trellis dan sub dentritik dan alirannya ada yang intermintfent dan permanent mengalir sepanjang tahun dengan  aliran sungai pada umumnya mengarah ke Selatan termasuk Sungai Brasa, Sungai Sengk Solo dan Sungai Baliem.

 

Jenis Tanah dan Batuan

Sebagian besar wilayah Kabupaten Yahukimo terdiri dari alluvial, litosol, podsolit dan batu karang metaforfik (filit, kuartit da n chrit) sebagai bagian dari lempengan Pasifik yang terdesak tanggul-tanggul baltik. Penyebaran dari jenis tanah adalah sebagai berikut : (1). Di daerah lemba terdapat jenis tanah aluvial, jenis tanah ini ditandai dengan kadar zat organik yang rendah, kejenuhan basah sedang sampai tinggi dengan daya absorsi , Permeabilitas rendah sedang kepekaan tanah terhadap erosi sangat kecil; (2).  Di daerah perbukitan terdapat jenis tanah litosol, jenis tanah ditandai oleh sifat keasaman, kandungan zat organik, kejenuhan basa, daya absolusi, permeabilitas dan kandungan zat unsur hanya sangat bervariasi serta kepekaan terhadap erosi besar; (3). Di daerah dataran tinggi umumnya terdapat jenis podsolit coklat. Jenis tanah ini ditandai oleh keasaman tanah bervariasi antara asam di bagian atas dan makin kebawah makin basah. Bahan organiknya rendah, kejenuhan basa tinggi, serta kepekaan terhadap erosi tinggi. Penggunaan tanah ini pada umumnya untuk hutan atau kayu-kayuan.

Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Yahukimo 17,152 km2.  Berkait itu, maka  Jika dibandingkan dengan luas wilayah kabupaten induk Jayawijaya maupun kedua kabupaten pemekaran (Tolikara dan Peg. Bintang), maka Kabupaten Yahukimo memiliki luas wilayah 1,23 persen atau urutan kedua wilayah terluas setelah kabupaten induk 96,45 persen. sedangkan Kabupaten Tolikara dan Peg. Bintang masing-masing memiliki luas 1,11 persen, 1,21 persen.

 

Aksesbilitas

Ibu kota Kabupaten Yahukimo dapat dijangkau dengan menngunakan transposrtasi, laut dan udata dan aksesibilitas Kabupaten Yahukimo dengan kabupaten lainnya  di wilayah pegungunangan tengah  menggunakan pesawat berbadan kecil (Twin otex) dan kapal perintis yaitu melalui Kabupaten Merauke dan Mimika, sementara itu transportasi dari  Distrik ke Ibu Kota Kabupaten pada 51 Distrik menggunakan  pesawat  berbadan kecil (Twin oter) sedangkan Distrik Dekai Merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Yahukimo.

 

KEPENDUDUKAN DAN KETENAGA KERJAAN

Penduduk 

Jumlah penduduk Yahukimo sampai tahun 2006 sebanyak 215,844 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 112,646 jiwa dan perempuan 103,198 jiwa dengan sex ratio : 11,36 serta laju pertumbuhan penduduk 3 persen pertahun.

Jika dibandingkan dengan Jumlah Penduduk Provinsi Papua 2006 hasil proyeksi, 2,646,489 jiwa, maka jumlah penduduk Yahukimo 8,16 persen dari total penduduk Papua.

 

Kepadatang Penduduk

Luas Kabupaten Yahukimo 17,152 km2, maka tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Yahukimo tahun 2006 adalah 12,58 jiwa perkm2. Tingkat kepadatan ini berarti bahwa tingkat kepadatan penduduk masih jarang, tetapi perlu antisipasi karena wilayah ini akan berkembang lebih cepat dan akan menarik para migran melalui dua jalur  transpurtasi. Selain itu, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 3 persen pertahun dan pelayanan kesehatan yang semakin baik, akan mendorong kepadatan penduduk semakin meningkat.

 

Pencari Kerja  Yang Terdaftar

Pencari kerja yang terdaftar tahun 2006, laki-laki sebanyak 2,370 orang  dan perempuan :  1014 orang dan totalnya sebanyak : 3,384 orang Jumlah yang sudah terserap di pasar kerja laki-laki  sebanyak 450 orang dan perempuan sebanyak 150 orang, sedangkan yang belum terseap untuk laki-laki sebanyak 1,920 orang dan perempuan sebanyak 864 orang.

 

Jumlah pencari kerja sesuai tingkat pendidikan, maka di Kabupaten Yahukimo di dominasi oleh pencari kerja yang memiliki ijazah SMA Umum, dan  ini akan bertambah setiap tahun sehubungan dengan semakin meningkatnya migrasi yang tinggi ke kabupaten ini. Oleh karena itu perlu diantisipasi dengan peluang kerja baik di sektor pemerintahan maupun di sektor swasta.

 

SOSIAL BUDAYA

Lembaga Keagamaan, LSM, Lembaga Kepemudaan/Perempuan

Jumlah tempat peribadatan di kabupaten Yahukimo perorganiasi keagamaan : GKI 110 buah atau 22, 18 persen, GIDI sebanyak 200 buah atau 40,16 persen, Advent 2 buah atau 0,40 persen, GJPI 68 buah atau 13,65 persen, GBI 4 buah atau 0,80 persen, Katolik 12 buah atau 2,41 persen, GPDI 7 buah atau  1,41 persen, GKII 94 buah atau 18,88 persen dan mesji 1 buah atau Kristen Katolik 1 buah, mesjit 1 buah atau 0,20 persen. sedangkan Jumlah pemeluk Protestan : 98,776, Katolik : 29,300 jiwa, Islam 27 Jiwa, Budha :11 jiwa.  Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel-4.1.

 

Data pada tabel di atas memperlihatkan bahwa jumlah umat terbanyak di Kabupaten Yahukimo adalah dari organiasai GIDI sebanyak 40 persen, kemudian disusul oleh GKI dan GKII masing-masing sebanyak 22 persen dan 18 persen. Sedangkan urutan terendah adalah mesjid sebanyak 0,2 persen. Di Yahukimo baru satu Yayasan yaitu; Yasumat yang sedang melakukan pelayanan kemanusiaan di bidang kesehatan dan pendidikan. Keberadaan Yayasan ini sudah ada sebelum Yahukimo di mekarkan menjadi Kabupaten.

 

Lembaga Masyarakat Adat

Kabupaten Yahukimo memiliki 4 suku besar yakni (1) Suku Yali, (2) Suku Hupla, (3) Suku Kimyal dan Suku Momuna. Dari ke empat suku inilah diangkat menjadi nama Kabupaten Yahukimo ( Ya = Yali, Hu = Hupla, Ki = Kimyal, Mo = Momuna).  Sistem Pemerintahan Adat, kaum laki-laki dominan dalam proses pengambilan keputusan. Khusus untuk suku Momuna, proses peminangan seorang gadis sudah dilakukan sejak si anak perempuan baru usia 5 tahun dan harus tinggal dengan keluarga anak laki-laki sampai usia 12 tahun lalu keputusan untuk menikah diputuskan oleh si anak gadis.

 

Jumlah penduduk suku Momuna belum semuanya terdata secara baik saat ini, karena ada sebagian masih hidup berpindah-pindah dan sulit dijangkau. Oleh karena itu, melalui pemekaran wilayah ini diharapkan semua suku-suku terasing dapat dijangkau melalui pelayanan. Selain itu, budaya yang cukup kental sangat berpengaruh terhadap emansipasi kaum perempuan.

 

 

 

 

TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Dasar Pembentukan Kelembagaan Pemerintahan

Kabupaten Yahukomi di mekakarkan dari Kabupaten Puncak Jaya berdasarkan UU RI No. 26 Tahun 2002 bersamaan dengan terbentuknya 16 kabupaten pemekaran lainnya di Provinis Papua. Khusus pada Bab II Pasal 8 mengatur pembagian sebagain wilayah Kabuapaten Induk Jayawijaya yang terdiri dari Distrik Kurima, Distrik Anggruk dan Distrik Ninia sebagai wilayah administrasi dari Kabupaten Yahukimo.

 

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo  dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor  2/2006 tentan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah . PERDA  No. 3/2006 struktur organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Yahukimo, Peraturan Daerah No. 4/2006 tentang   Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Selengkapnya dapat di lihat pada Tabel-4.2.

 

Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo tersebut  diatas  mengatur tentang  Organisasi Sekretariat Daerah mencakup  :   Sekretariat Daerah (Sekda) terdapat atas 3 asisten dan 3 bagian Yakni:  (a). Asisten  Bidang Pemerintahan  (Asisten I ) membidangi  :  (1). Bagian Tata Pemerintahan (2).  Bagian Hukum dan Organiasai ; (3). Bagian Hubungan Masyarakat; (b).  Asisten Bidang Aparatur (Asisten II) membidangi : (1). Bagian Organisasi dan PAN; (2).  Bagian Kepegawaian ; (3).  Bagian Pendidikan dan Pelatihan; (4). Bagian Umum; (c).  Asisten Bidang  Administrasi (Asisten III) membidangi : (1).  Bagian Keuangan; (2).  Bagian Umum; (3). Bagian Pengelolaan Barang  Daerah.

 

Baerdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo No. 3  Tahun 2006 Tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Yahukimo terdiri dari 10 Dinas : (1).  Dinas Pendidikan dan Pengajaran      ( P & P); (2).  Dinas Kesehatan; (3).  Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ; (4).  Dinas Pekerjaan Umum; (5).  Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan; (6).  Dinas Kehutanan dan Perkebunan; (7).  Dinas Pendapatan Daerah; (8).  Dinas Kependudukan dan Permukiman; (9).  Dinas Perhubungan; (10.) Dinas Kesejahteraan Sosial .

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo  No. 4 Tahun 2006 Tentang Organiasai dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Yahukimo  terdiri dari 7 lembaga daerah : (1).  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ; (2). Badan Pengawasan Pembangunan Daerah (Bawasda); (3).  Kantor Pemberdayaan masyarakat dan Kampung; (4).  Kantor Pemberdayaan Perempuan; (5).  Kantor Kebudayaan dan Pariwisata; (6). Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat; (7). Kantor Tenaga Kerja

 

Personalia Aparatur (Berdasarkan Golongan, Eselon, Pendidikan dan Dinas/Badan)  Setelah Kabupaten Yahukimo terbentuk, telah memiliki bupati dan wakil bupati definitif dengan kelengkapan kelembagaan dinas, badan dan kantor, maka jumlah pegawainya telah mencapai 300 orang.

 

PEREKONOMIAN DAERAH

Kabupaten  Yahukimo sebagai kabupaten yang baru hasil pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya, dengan kondisi tersebut Kabupaten Yahukimo juha mempuyai berbagai upaya dalam perbaikan ekonomi. Langkah-lankah yang doambil dalam memperbaiki perekonomian Kabupaten Yahukimo dapat di gambatkan dengan perhitungan hasil Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) . sejalan dengan itu, maka pembangunan ekonomi pada hakikatnya merupakan serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan meratakan pembagian pendapatan masyarakat. Untuk melihat perkembangan ekonomi di Kabupaten Yahukimo dapat digunakan indikator PRDB, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita.

 

PDRB merupakan dasar pengukuran batas nilai tambah yang dihasilkan akibat dari adanya berbagai aktifitas ekonomi dalam suatau wilayah. PDRB Kabupaten Yahukimo untuk tahun 2004 dengan menggunakan tahun dasar baru setelah dimekarkan dari Kabupaten Jayawijaya adalah tahun dasar 2000 dengan jumlah nomonal sebesar Rp. 118.968,92 (juta rupiah) , sehingga bila dibandingkan tahun 2003 dengan menggunakan tahun 2000  sebesar Rp. 105.010,99 (juta rupiah) . hal ini dapat dijelaskan bahwa hampir sebagaian besar masyarakat di wilayah Kabupaten Yahukimo masih didominasi oleh kegiatan ekonomi subsistem yang menyebabkan kontribusi masyarakat terhadap peningkatan pendapatan asli daerahpun masih rendah. Berkait itu, maka dapat dilihat dari terbentuknya nilai PDRB Kabupaten Yahukimo sebesar Rp. 130.037,98 dan peranan masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB atas dasar harga konstan yang berlaku di Kabupaten Yahukimo tahun 20002 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel-4.3.

 

Tabel-4.3 mengambarkan bahwa sektor pertanian mempunyai kontribusi 64,90 persen pada tahun 2002.  kontribusi sebesar tersebut diperoleh dari sub sektor tanaman pangan sebesar 54,65 persen, sub sektor peternakan sebesar 9,46 persen dan sub sektor kehutanan sebesar 0,55 persen. Sedangkan untuk sektor jasa-jasa memberikan kontribusi 24,75 persen dan sektor bangunan mempunyai kontribusi sebesar 2,93 persen. Selengkapnya dapat di lihat pada Tabel-4.4.

 

Tabel-4.4.  mengambarkan bahwa sumbangan sektor primer dalam pembentukan PDRB menurut harga konstan sebesar 66,15 persen, kemudian kelompok tersier 28,31 persen dan kelompok sekunder 5,54 persen, hal ini menunjukkan bahwa sektor primer atau kelompok sektor pertanian merupakan sektor unggulan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Yahukimo.

 

  1. ANALISIS PENGEMBANGAN MODEL EKONOMI KERAKYATAN

Kabupaten Yahukimo barasal dari nama empat suku besar yakni 1). Suku Yali; 2). Suku Hupla; 3). Suku Kinyal dan 4). Suku Monuna. Dari ke-empat suku inilah yang diabadikan menjadi nama Kabupaten Yahukimo (Ya = Yali, Hu = Humpla, Ki = Kinyal, Mo = Momuna), yang terletak di balik lembah baliem dan memiliki dataran rendah yang menyimpan sejumlah potensi. Potensi sumber daya alam yang samgat melimpah menjadikanya incaran banyank investor dari luar daerah. Hutan yang masih menyimpan sejumlah jenis pohon, didalam kali dan sungainya terdapat berbagai jenis ikan dan udang serta biodat lainnya, tanah yang mengandung sumber daya alam mineral yang kaya. Akan tetapi apabila masyarakat Yahukimo masih jauh dari simbol-simbol modernisasi berikut gaya hidupnya. Akan tetapi begitu adanya tuntutan pembukaan isolasi daerah dalam mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengan pemekaran 7 (tujuh) Distrik Induk di picah-picah menjadi 52 Distrik, maka suka atau tidak suka gaya hidup yang dibawah penduduk non Papua (Pendatang) di ikuti penduduk asli.  Pengaruh langsung dan nyata adalah egoisme manusia yang selalu menumpukkan kekayaan pribadi. Penduduk Yahukimo dengan situasi seperti itu berusaha mengejar kekayaan dan menumpuknya dalam bentuk uang dan barang yang sering tidak menghiraukan nilai-nilai sosial yang telah dipelihara generasi pendahulunya.

 

Persaingan dalam strata sosial itu telah memicu konflik sosial diantara individu yang satu dengan individu yang lain, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, antara suku yang satu dengan suku yang lain, antara keret (marga/fam) yang satu dengan keret (marga/fam) yang lain, antara penduduk asli dengan pendatang, dan seterusnya. Persaingan yang tidak sehat itu terjadi, karena semua berusaha mengejar dan memikirkan kepentingan diri sendiri untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan kebodohan masyarakat Kaki Ba Abu (Miskin).  Potret itu akan memberikan sebuah kesimpulan yang menjelaskan bahwa nilai-nilai sosial yang baik yang diwariskan dalam adat istiadat dan kebudayaan penduduk asli Yahukimo akan sirna (hilang) termakan zaman dan takberpengaruh.

 

Berkait itu, maka kebijaksanaan pembangunan Kabupaten Yahukimo yang sudah dilakasanakan dan akan dilaksanakan agar selalu memperhatikan kearifat lokal serta tak kala pentingnya pemerintah diharuskan untuk selalu menggunakan pendekatan yang dilaksanakan missionaris adalah pendekatan pendidikan dan agama yang dibawah telah menjadi dasar dan pedoman hidup bagi penduduk asli yakni : (1). Suku Yali; (2). Suku Hupla; (3). Suku Kinyal, masih merupakan sebuah model pemberdayaan masyarakat yang sangat baik.

 

Selanjutnya suku asli (Momuna), sagu seakan menjadi penyelamat yang pertama dan terutama dalam menyongsong hidup yang lebih baik di masa depan. Hidup mereka seluruhnya terfokus kepada sumber daya alam yang masih menyimpan sejumlah jenis binatang di dalam hutan, sejumlah jenis katu, di kali dan sungai terdapat sejumlah jenis ikan dan udang serta biodat lainnya. Eksploitasi hutang dalam skala yang luas atas nama pembangunan dengan tidak memperhatikan hak-hak ulayat (tanah adat) untuk memperoleh keuntungan sebagai satu-satunya tujuan utama dalam kehidupan modern dewasa ini secara tidak sadar pula telah mengantar mereka memasuki suatu proses eksploitasi yang unjung-unjungnya membuahkan kekerasan, pelecehan dan penindasan. Hal itu semua akan terjadi di masa depan karena aparat penegak hukum dan aparat pemerintah setepat terasa semakin jauh dari mereka. Keadilan adalah barang mahal yang hanya dapat diperoleh mereka yang punya uang dan kuas, slogan-slogan tentang demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) hanyalah gula-gula politik belaka.

 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian di buat dengan tujuan : (1). Agar pemerintah Daerah memperoleh gambaran yang sedikit lengkap tentang pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan representasi ketersebaran masyarakat asli Yahukimo dalam wilayah ke-empat suku besar yakni : (a). Suku Yali; (b). Suku Hupla; (c). Suku Kinyal (d). Suku Momuna yang memiliki kehidupan sosial budaya sendiri-sendiri. (2).  Agar penyusunan model pemberdayaan ekonomi kerakyatan ini segera ditindaklanjuti dengan kebijaksaan pembangunan yang lebih operasional dan tepat sasaran oleh pemerintah Kabupaten Yahukimo, (3). Mendorong dan menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Yahukimo di masa mendatang. (4). Agar keberlanjutan dari studi ini diharapakan telah terbentuk kelompok-kelompok ekonomi produktif yang bergerak dalam berbagai sektor usaha berdasarkan representasi ketersebaran berdasarkan potensi wilayah masing-masing.

 

Berkaitan dengan itu, maka dalam semanggat UU Otonomi Khusus Papua, paradigma pembangunan ekonomi dibalik dengan memberikan peluang yang lebih besar pada penduduk lokal (asli Papua) untuk dapat mengembangkan diri sebagai pengusaha diberbagai bidang usaha. Pada realititasnya, walaupun ada peluang yang diciptakan melalui kebijakan Otonomi khusus tersebut, namun para pengusaha Papua, khususnya pengusaha ethnis Papua masih diperhadapkan pada rendahnya kinerja usaha sebagai akibat dari perilaku kewirausahaan pengusaha Papua yang belum profesional dan masih terikat oleh nilai-nilai budaya dan kondisi sosial serta kondisi geografis yang tidak mendukung  pengembangan aktivitas usaha  yang dijalankan.

 

Kabupaten Yahukimo sebagai daerah yang cukup potensial untuk pengembangan dimasa yang akan datang dengan didukung oleh potensi sumber daya alam, tingkat aksesibilitas, serta sarana dan prasarana. Potensi tersebut merupakan penunjang untuk menjadikan Kabupaten Yahukimo sebagai daerah transito di kawasan pegunungan tengah. Dimana pola pengembangan daerah berbasis pada pengembangan ekonomi basis dan atau pengembangan sektor unggulan berdampak positif dengan berkembangnya berbagai sektor lainnya, seperti industri pengolahan, perdagangan, lembaga keuangan dan lain sebagainya.

 

Pengembanagn daerah trasito mengacu pada prinsip otonomi dan kemandirian melalui pengembangan interkoneksitas antara wilayah pegungungan tengah, maupun wilayah Papua selatan.

 

Pembangunan Kabupaten Yahukimo harus dipandang dalam perspektif masa depan, sehingga pelaksanaan pembangunan akan mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan yang mengacu pada aspek kearifan lokal menjadi tujuan utama.

 

Hasil pembangunan akan mengarah kepada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dapat terwujud tidak hanya dipandang dari aspek fisik dan materi saja, tetapi mencakup aspek spiritual keagamaan dan budaya. Peningkatan kesejahteran dan kualitas hidup masyarakat dilakukan mulai penguatan struktur ekonomi dan struktur wilayah, perluasan basis ekonomi masyarakat melalui pengembangan wilayah, penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat melalui lembaga ekonomi rakyat (LER), dan memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap pengembangan kehidupan yang damai dan sejahtera di bumi “Sumohai”.

 

 

KABUPATEN DOMISILI

Penelitian ini merupakan penelitian awal mengenai pengembangan model pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Yahukimo tahun 2007 dengan melaksanakan kunjungan lapangan 2 (dua) distrik dari 7 (tujuh) distrik induk yang direncanakan (lihat Tabel 1). Pertimbangan utama yang dipakai dalam memilih 2 (dua) distrik (Dekai, Kurima) sebagai lokasi pembuatan model pemberdayaan ekonomi kerakyatan ini adalah representasi ketersebarannya, yaitu di wilayah pegunungan dan wilayah dataran rendah yakni Distrik Dekai yang merupakan pusat mobilisasi barang dan jasa serta juga merupakan pusat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Yahukimo dimasa mendatang. Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dalam era Desentralisasi dan Otonomi Khusus Papua mengandung permasalahan yang luas dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (Kabupaten Yahukimo). Oleh karena itu, Tim Peneliti perlu membatasi area permasalahannya dengan menentukan sektor-sektor unggulan yang akan banyak ditelusuri di Distrik Sampel . sektor yang dipilih adalah yang sifatnya dapat dilaksanakan masyarakat secara tradisional namun secara ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di 7 (tujuh) Distrik induk di Kabupaten Yahukimo. Penetapan sektor unggulan untuk setiap distrik dipilih berdasarkan banyaknya lapisan masyarakat yang terlibat misalnya sektor pertanian atau berdasarkan output yang dihasilkan oleh masyarakat. Jumlah penduduk untuk masing-masing distrik (lihat Tabel-5.1).

 

Berdasarkan distribusi penduduk pada Tabel 5.1 dapat dijelaskan bahwa karakteristik rensponden (Penduduk) Kabupaten Yahukimo yang ada di 7 (tujuh) distrik induk dari  52 (lima puluh dua) distrik di wilayah pemerintahan kabupaten Yahukimo, sedangkan yang dijadikan sebagai sampel penelitian, yakni Distrik Dekai (Ibu Kota Kabupaten Yahukimo dan Distrik Kurima yang merupakan dua wilayah representasi ketersebaran penduduk yaitu di wilayah pegunungan dan dataran rendah.  Potensi ekonomi local pada ke-dua lokasi penelitian tersebut pengklasifikasian kegiatan ekonomi meliputi petani pengumpul hasil hutan, petani pengumpul hasil kali, petani pengumpul hasil buruan dan keterlibatan dalam kelompok-kelompok social menunjukkan perkembangan yang cukup berarti dalam pengembangan ekonomi produktif , hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam mengelola sumberdaya. Alasan lain yang akan banyak dibahas dalam penelitian ini di bagi dalam 3 (tiga), issu utama sebagai berikut : pertama pelayanan sosial dasar pemda (pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur), kedua pengembangan potensi local sebagai upaya untuk mentransformasikan segenap potensi pertumbuhan masyarakat menjadi kekuatan nyata masyarakat, untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan di dalam arena segenap aspek kehidupan ekonomi masyarakat itu sendiri, ketiga pemerintahan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam meningkatkan serta pemerintah perlu diposisikan sebagai mediator dalam memberikan askses  kepada masyarakat dalam mendapatkan modal, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan memberikan ruang pada keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Hasil wawancara dan pengklasifikasian potensi untuk masing-masing perilaku kewirausahaan masyarakat sebagaimana dijelaskan berikut :

 

Perkembangan social budaya melalui aspek hukum, pemerintahah, politik, pendidikan, kesehatan, keagamaan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu modal dalam meningkatkan ketahanan budaya untuk menangkal berbagai intervensi budaya lain. Sejalan dengan itu, maka pelayanan sosial dasar PEMDA meliputi penyediaan sarana dan prasarana publik, pendidikan, kesehatan yang didukung baik oleh pemerintah dan masyarakat merupakan faktor penunjang dalam mendukung dan meningkatkan kemajuan pembangunan di Kabupaten Yahukimo.

 

Penduduk

Jumlah Penduduk Yahukimo pada tahun 2006 sebanyak 215,844 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 112.646 orang dan jumlag perempuan sebanyak 103 orang dengan sex ratio : 11,36  dengan laju pertumbuhan penduduk sebanyak 3 persen pertahun. Total penduduk Papua berdasarkan hasil proyeksi pada tahun 2005 sebanyak 2,646,489 orang berarti jumlah penduduk Yahukimo sebanyak 8,16 persen dari total jumlah penduduk Provinsi Papua. . Sementara itu  jumlah penduduk suku Momuna belum semuanya terdata secara baik saat ini, potret suku momuna dapat memberikan gambaran bahwa perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Yahukimo belum di data secara baik, hal ini dapat dimungkinkan terjadi karena ada sebagian masih hidup berpindah-pindah dan sulit dijangkau. Oleh karena itu, melalui pemekaran wilayah ini diharapkan semua suku-suku terasing dapat dijangkau melalui pelayanan.

 

Kepadatan Penduduk

Luas Kabupaten Yahukimo 17,152 km2, maka tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Yahukimo tahun 2006 adalah 12,58 jiwa perkm2. Tingkat kepadatan ini berarti bahwa tingkat kepadatan penduduk masih jarang, tetapi perlu antisipasi karena wilayah ini akan berkembang lebih cepat dan akan menarik para migran melalui dua jalur  transportasi laut dan udara. Selain itu, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 3 persen pertahun dan pelayanan kesehatan yang semakin baik, akan mendorong kepadatan penduduk semakin meningkat.

 

Kepadatan penduduk Yahukimo tahun 2006 sebesar 12,58 orang per kilometer persegi. Angka ini menunjukan bahwa setiap 1 kilometer persegi terdapat kurang lebih 16 orang. Jika dibandingkan dengan anngka kepadatan penduduk Provinsi Papua yang hanya 5,9 orang per kilometer persegi. Hal ini menunjukkan bahwa angka kepadatan penduduk sudah cukup tinggi.  Diasumsikan bahwa untuk tahun mendatang  kepadatan penduduk Yahukimo bertambah lebih tinggi lagi. Sedangkan wilayah penyebaran penduduk tetap. Hal ini harus sudah diantisipasi pemerintah Kabupaten Yahukimo karena beban menanggung kebutuhan akan tempat tinggal, kebutuhan akan tanah untuk pembangunan akan menjadi sempit dan akan menjadi persoalan di kemudian hari. Kebijakan mengenai pengatruarn penduduk dan tataruang pembangunan harus sudah dipikirkan dari sekarang, apabila kondisi Topografi wilayah Yahukimo berbukitan (gunung) dan hanya sedikit tanah subur dan tanah dataran rendah yang akan membuat persoalan pembangun lebih rumit lagi. Tingginya kepadatan penduduk di tahun mendatang diasumsikan adanya migrasi penduduk non papua dari dua titik Merauke dan Mimika . Diasumsikan bahwa untuk tahun mendatang migrasi semakin meningkat, hal ini harus sudah dipikirkan pemerintah daerah dengan menyiapkan regulasi tentang pembentukan kantor migrasi dan Peraturan Daerah (PERDA) yang dapat mengatur keluar masuknya migrasi di Yahukimo, hal seperti itu dilaksanakan agar tidak terjadi sabotase kepemilikan azet Masyarakat Asli yang dikelola dengan tidak memperhatikan kearifan lokal. Hal ini sudah harus diantiasipasi Pemerintahan Kabupaten Yahukimo karena hal itu akan mempengaruhi usia produktif kaum laki-laki dalam nenanggung kebutuhan hidup keluarga serta akan menjadi beban pemerintah Kabupaten Yahukimo di kemudian hari.

 

Etnografi Yahukimo

Penduduk Asli Yahukimo terdiri dari 4 (empat) suku besar yakni 1). Suku Yali; 2). Suku Hupla; 3). Suku Kinyal dan 4). Suku Momuna. Dari ke-empat suku inilah yang diabadikan  menjadi nama Kabupaten Yahukimo (Ya = Yali, Hu = Hupla, Ki = Kinyal, Mo = Momuna)., yang memiliki kehidupan sosial dan budaya sendiri-sendiri. Faktor sosial budaya ini nampak masih sangat dominant dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Kuatnya kehidupan sosial budaya ini menjadi kendala tersendiri dalam melaksanakan pembangunan di berbagai bidang miasalnya pembangunan bidang kesehatan masih  menggunakan indikator sosial budaya sebagai faktor utama dalam menghambat peningkatan status kesehatan masyarakat di samping faktor lingkungan, tingkat pendidikan  masyarakat Kaki Ba Abu (Miskin) dan topografi wilayah kerja.

 

Selanjutnya Sistem Pemerintahan Adat, kaum laki-laki dominan dalam proses pengambilan keputusan. Khusus untuk suku Momuna, proses peminangan seorang gadis sudah dilakukan sejak si anak perempuan baru usia 5 tahun dan harus tinggal dengan keluarga anak laki-laki sampai usia 12 tahun lalu keputusan untuk menikah diputuskan oleh si anak gadis.

 

Sarana Transportasi

Yahukimo telah menyebar ke seluruh daerah di dataran pegunungan tengah bahkan Provinsi Papua Khususnya dan Indonesia pada umumnya. Informasi tentang berlimpahnya sumber daya alam di Yahukimo selain di ketahui dari mulut ke mulut juga disebabkan oleh para pedagang melalui peralatan komunikasi hand phone . sebagai contoh para pedagang suku sulawesi dan jawa yang berada di lembah “Sumohai” bisa berkomunikasi dengan keluarga mereka di Wamena, Merauke, Timika, Jayapura bahkan  sampai keluarga mereka di Makasar atau di Jawa dengan menggunakan hand phone. Informasi itu kemudian telah mengantarkan orang, barang dan jasa ke Yahukimo yang menyebabkan semakin terbukanya ekonomi Kabupaten Yahukimo. Keterbukaan itu tidak hanya memperlancar arus investasi tetapi juga arus perpindahan (migrasi) penduduk, masuknya penduduk baru (non Papua) di Yahukimo kebannyakan menggunakan sarana transportasi pesawat dan kapal yang masuk keluar  di Yahukimo. Disamping itu juga terdapat kapal-kapal kayu (lihat foto).

 

Transportasi sungai / kali

Transportasi sungai satu-satunya yang paling diandalkan sebagai pintu masuk arus barang dan jasa adalah sungai lokpon yang menghubung Kabupaten Merauke dan Mimika, sementara bagi masyarakat Suku Momuna  transportasi kali tidak berpengaruh terhadap aktivitas sosial masyarakat asli (Suku Momuna) sehari-hari. Dengan kehadiranya Kabupaten Yahukimo baru masyarakat asli mulai secara perlahan-lahan mengenal kapal besi milik pihak Pemerintah Daerah Yahukimo.

 

Transportasi  Udara

Yahukimo terdapat sebuah lapangan terbang di Ibu Kota Kabupaten Yahukimo yang sementara ini masih dalam tahap pembangunan pelebaran bandara dan pembangunan ruang tunggu bandara yang diperkirakan mulai beroperasi Desember 2007 dengan pendaratan pesawat bedan lembar jenis fokir seri 200. sementara itu dalam memperlancar proses pelayanan publik dan Pemerintahan di Kabupaten Yahukimo, hampir setiap minggu ada penerbangan 3 sampai 4 kali dari Wamena Yahukimo Pergi dan Pulang yang dilayani oleh pesawat jenis Cessna milik Mission Aviation (MAF),  Cessna milik AMA Katolik, Jenis lainnya seperti twin-otter milik Merpati, Susi Air dan Tri MJ. Berdasarkan hasil observasi sekmen pemakai jasa penerbangan dapat diketahui bahwa selain  penerbangan ke Yahukimo biasanya merupakan penerbangan carteran oleh pengusaha atau pejabat pemerintah. Namun juga mengangkut penumpang. Untuk penerbangan carteran biayanya sebesar Rp. 8.000.000,- sedangkan harga tiket per orang bervariasi antara 450.000,000,- sampai dengan 1.200.000,- .Harga tiket tersebut masih menggunakan hitungan MAF, AMA dan Susi Air Sendiri.

 

Transportasi  Darat

Kabupaten Yahukimo yang terbagi dalam lima puluh dua Distrik dengan penyebaran lima puluh distrik berda di dataran pegunungan  terjal dengan ketinggian sekitar 200 kaki diatas permukaan laut . berkait itu maka penggunaan alat transportasi roda dua maupun empat tidak dapat digunakan untuk mencapai distrik-distrik tersebut. Jarak tempuh yang biasa dilaksanakan masyarakat dengan berjalan kaki ke Ibu Kota Kabupaten Yahukimo sekitar 4 sampai 5 hari perjalanan. Jalan darat yang menghubungkan kampong satu dengan kampong lainnya hanya terdapat jalan tikus (setapak), yang sejak dulu dipergunakan masyarakat asli untuk saling mengunjungi sanak keluarga atau kerabat terdekat dalainnya.

 

Sementara itu Distrik Kurima merupakan salah satu Distrik yang bisa dilalui kendaraan roda dua maupun empat melalui wamena dengan jarak tempuh kurang kebih 2 Jam perjalanan. Di perkirakan jumlah kendaraan umum yang melayani trayek kurima sebanyak kurang lebih 10-an  buah yang setiap hari lalu lalang  dalam Distrik Kurima mengangkut penumpang maupun masyarakat dari Kurima ke Pasar di Wamena.  Jalan darat yang menghubungkan kampong yang satu dengan kampong yang lainnya hanya tepat  jalan tikus (setapak). Jalan setapak ini merupakan jalan sejak dulu digunakan untuk mengunjungi sanak keluarga atau kerabat dekat lainnya.

 

Distrik Dekai merupakan Ibu Kota Kabupaten Yahukimo dan pusat pertumbuhan ekonomi, sepeda motor (ojek) masih merupakan transportasi utama masyarakat di Distrik Dekai. Jarak transportasi darat yang dari Distrik Dekai diperkirakan kurang lebih 50-an kilo dengan jumlah kendaraan ojek sebanyak kurang lebih 20-an yang setiap hari lalau-lalang mengangkut penumpangmaupun barang-barang belanja maupun barang jualan masyarakat dari rumah kepasar dan sebaliknya dari pasar kerumah. Harga ojek masih menggunakan hitungan ojek sendiri yakni sebesar Rp. 10.000,- sekali jalan.  Sementara itu jalan darat yang menghubungkan satu Distrik dengan Distrik lainnya merupakan jalan setapak yang sejak dahulu digunakan masyarakat asli dalam mengunjugi sanak keluarganya atau kerabat dekat lainnya, dengan jarak tempuh kurang kebih 1 minggu perjalanan bersama keluarga, sedangkan jarak tempuh 2 sampai 3 hari tanpa keluarga. pada umumnya transportasi di Kabupaten Yahukimo melalui transportasi Udara.

 

Sedangkan Distrik Sumohai juga memiliki peluang yang sama dengan Distrik Dekai. Jarak transportasi darat dari Distrik Sumohai diperkirakan 60-an kilometer ke Ibu Kota Distrik Dekai serta ke-dua distrik tersebut merupakan pusat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Yahukimo di masa depan. Sementara itu jalan darat yang menghubungkan ke-dua distrik tersebut masih dalam tahap pembangunan mengikuti jalan setapak yang digunakan masyarakat sejak dulu dalam mengunjungi keluarga maupun kerabat terdekat lainnya dengan jarak tempuh kurang lebih satu jam perjalanan menggunakan angkutan roda dua maupun angkutan roda empat. Pada umumnya ke-dua distrik ini menggunakan transportasi darat.

 

Sarana Komunikasi dan Listrik

Sarana Komunikasi

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dapat dijelaskan bahwa sarana komunikasi seperti Single Side Band (SSB) saat penelitian dilaksanakan hanyak terdat di beberapa instansi dalam jumlah yang terbatas. Diketahui SSB hanya milik Pihak, Kecamatan,  Gereja, Polsek  Persiapan dan  Kodim Persiapan. Warung Telekomunikasi (Wartel) belum ada. Telkom Sel sudah ada dengan kapasitas terpasang satu buah BTS yang mampu menjangkau Seluruh Indonesia. Komunikasi yang paling banyak dilaksanakan penduduk asli dengan pihak luar biasanya dilakukan dengan menggunakan SSB milik instansi tersebut diatas.

 

 

Sarana Listrik

Penerangan listrik yang dilaksanakan masyarakat  mayoritas masih menggunakan lampu pelita sebagai satu-satunya penerangan dalam rumah yang menggunakan bahan dasar kayu yang dinyalakan di tungku api. Penerangan rumah menggunakan lampu pelita/petromak yang menggunakan bahan bakar minyak tanah masih dapat dihitung dengan jari tangan. Biasanya lampu petromaks digunakan oleh pendeta, Guru  serta Camat . Sedangkan Distrik Dekai merupakan distrik Induk yang sudah menggunakan generator listrik sebagai penerangan rumah, kapasitas pemanfaatan jaringan listrik tersebut masih terbatas pada pemerintah daerah dan pengusaha,. Sementara masyarakat asli masih menggunakan kayu sebagai sarana penerangan dalam rumah.

 

Agama dan  Kepercayaan

Sekitar  40 persen penduduk asli di Yahukimo menganut agama Kristen Protestan (GIDI), hal ini dapat dilihat dari jumlah gereja GIDI yang terbangun di wilayah Yahukimo, sedangkan rangking kedua ditempatkan gereja GKI  di Tanah Papua sebanyak 22,18 peren, GKII (Kingmi) sebanyak 18,88 persen,GPDI sebanyak 1,41 persen, DBI sebanyak 0,80 persen, Adven sebanyak 0,40 persen (lihat Grafik) . Sementara dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa tokoh masyarakat dan pemudah menjelaskan bahwa sekitar 2 % penduduk Yahukimo masih memamihi nilai-nilai iman Kristen secara mistik yang berbau tahyul. Oleh sebab itu masyarakat asli Yahukimo mudah sekali dipengaruhi oleh gerakan-gerakan alam atau cerita-cerita rakyat yang masih diyakini ada dan diam didalam masyarakat yang merupakan suatu gerakan dimana masyarakat asli masih menyembah berhala-behala yang diyakini  sebagai penyelamat dan atau medatangkan berkat, serta dapat melindungi mereka dari ganguan kesakitan dan binatang buas.   Gerakan-gerakan itu masih hidup ditengah penduduk asli hingga saat ini walaupun sekarang aktivitanya hampir tidak nampak.

 

Pendidikan

Pendidikan masih merupakan baranag mahal yang dimiliki mereka yang memiliki berkantong tebal (keluarga berada) di daerah pedalaman, berkait itu, maka dalam bagian ini peneliti mencoba mendeskripsikan sitausi pendidikan sebelum dan sesudah adanya pemerintahan di Kabupaten Yahukimo guna mendapatkan gambaran menyeluruh tentang bagaimana model pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dilaksanakan Pemerintah Daerah. Sejalan dengan itu, maka berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan peneliti dengan masyarakat setempat berkaitan dengan pentingnya pendidikan lima dari sepuluh responden (masyarakat) menjelaskan bahwa pendidikan formal yang dilaksanakan pemerintah saat ini tidak seperti yang dilaksanakan missi gereja pada jaman pemerintahan Belanda. Pada saat itu pihak gereja mendirikan sekolah dasar di beberapa sekolah dasar di beberapa kampong di wilayah Yahukimo yang sebelumnya masih bergabung dengan Kabupaten Induk Jayawijaya. Di sekolah-sekolah penginjilan itu ditempatkan guru-guru penginjil . waktu itu para guru penginjil tidak hanya bertugas mengajar theologia di sekolah-sekolah penginjilan tetapi sekaligus juga berfungsi sebagai pengajar pendidikan formal dalam rangka  perambaran missi gereja di daerah pedalaman. Dalam kaitan itu, maka guru dan penginjil adalah orang-orang yang sangat berpengaruh terhadap seluruh aktivitas masyarakat saat itu. Bila ada konflik di kampong, maka guru penginjil seringkali bertindak sebagai hakim untuk memutuskan perkara, serta menjadi dokter yang memberikan obat kepada orang yang menderita sakit. Begitupun juga kalo ada ibu yang mau melahirkan guru penginjil bersama istrinya dipanggil untuk membantu persalinan. Keteladanan hidup guru penginjil telah membawah pengaruh yang luas di masyarakat. Pengaruh Guru Pemginjil  telah menempatkan posisi mereka didalam kampung (desa) sebagai seseorang yang “didengar”. Oleh karena di”dengar”, maka dengan mudah mereka dapat menggerakkan masyarakat untuk mencapai suatu tujuan. Seperti contohnya dalam pembangunan dunia pendidikan. Banyak dari antara anak didik mereka sekarang ini telah menjadi pejabat di instansi pemerintahan maupun bekerja di instansi swasta. Dan bila berbicara dengan orang-orang ini nampak sekali mereka sangat  membanggakan  sistem  pendidikan  pada  jaman  mereka bersekolah 30-40 tahun lalu. Keberhasilan pendidikan pada jaman itu  tidak  terlepas  dari  sistem  pengawasan yang berjalan sangat ketat   dan   baik.   Pengawas               sekolah   pada   jaman   itu           School Beheerder sangat rajin mengunjungi para guru untuk melihat dari dekat   aktivitas   belajar   mengajar   dan   kehidupan   mereka   di kampung..

 

Kesehatan

Masyarakat di yahukimo pada umumnya menderita penyakit Kulit, ispa, TBC, diare, disentri dan malaria, namun yang paling sering diterita penduduk adalah malaria. Pelayananan kesehatan yang diberikan pihak yayasan dan para missionaris di wilayah Yahukimo cukup memegang peranan penting dalam pelayanan kesehatan pada tahuan 1990-an. Walaupun demikian kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang magis masih kuat ketika itu. Sehingga peranan para dukung kampung dalam penyembuhan penyakin masih cukup mendapat tempat di tengah masyarakat hingga saat penelitian ini dilaksanakan.

 

SISTEM MATA PENCAHARIAN  MASYARAKAT

Sistem mata pencaharian masyarakat asli Yahukimo yang terbagi dalam empat suku besar hidup dan tinggal di wilayah daerah pegunungan dan daerah pesisir kali/sungai. pengklasifikasian itu dilaksanakan dengan maksud untuk mendapat gambaran yang jelas tentang pengembangan model pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai acuan awal bagi pemerintah Kabupaten Yahukimo dalam menetapkan dan melaksanakan program pembangunan tepat sasaran. Untuk mencapai hal itu, maka peenelitian dilaksanakan dengan membagi masyarakat asli kedalam  beberapa unit analisis sistem sosial ekonomi masyarakat asli yang kebanyakan hidup dan tinggal di wilayah pegunungan dan di daerah pesisir sungai/kali. Sehingga mata pencaharian mereka sehar-hari adalah sebagai nelayan yang menangkap ikan di sungai atau kali, berburu binatang di hutan dan berkebun dipekarangan rumah/hutan serta keterlibatan mereka dalam kegiatan-kegiatan social dan lain sebagainya.

 

Berkait itu, maka  karakteristik  perilaku sosial ekonomi masyarakat Yahukimo yang ada di lima puluh dua distrik dalam wilayah Kabupaten Yahukimo, sedangkan yang dijadikan sebagai sampel penelitian, yakni Distrik Dekai dan Distrik Kurima yang merupakan dua wilayah representasi ketersebaran penduduk yaitu wilayah pegunungan dan dataran rendah. Kegiatan masyarakat pada ke-dua lokasi penelitian tersebut pengklasifikasian kegiatan meliputi : petani pengumpul hasil hutan, petani pengumpul hasil kali, petani pengumpul hasil buruan dan keterlibatan dalam kelompok-kelompok sosial menunjukkan perkembangan yang cukup berarti, hal ini dipicu oleh etos kerja yang tinggi dan partsisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Alasan lain dan yang akan banyak dibahas dalam penelitian ini adalah disebabkan karena faktor-faktor sosial seperti rendahnya tingkat pendidikan, dan rendahnya tingkat kesehatan serta alasan-alasan lainnya seperti kurangnya prasarana umum di willayah tersebut. Hasil wawancara dan pengklasifikasian untuk masing-masing perilaku kewirausahaan masyarakat sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

 

Petani Pengumpul Hasil Hutan

Berdasarkan hasil wawancara dengan kelompok masyarakat petani pengumpul hasil hutan seperti masyatakat papua pada umumnya dan khusunya Yahukimo masih hidup sebagai peramu dan masih dipengaruhi oleh tradisi dan budaya atau adat istiadat kebiasaan yang sangat kuat, hidup dan berkembang dikalangan etnis mereka. Hal ini dapat dilihat dari pola pemanfaatan hasil hutan atau berkebun dilaksanakan secara berpindah-pindah, sedangkan jenis  hasil hutan yang dikumpul masyarakat meliputi : Sagu, Ubi-Ubian, Sayuran, kacangan, pisang dan kayu, yang secara turun-temurun tu mbuh secara alami atau disesiakan oleh alam. Sementara itu sistem pertanian yang dilaksanakan masyarakat masih tradisional dengan berpindah-pindah lahan pertanian ini dilaksanakan dengan menggunaan pola selesai habis di konsumsi maka di cari lahan garapan baru.  Potret ini dapat menjelaskan bahwa keterikatan masyarakat Yahukimo (Suku Momuna) dengan alam di sekitarnya sanggat kuat. Mereka masuk kedalam hutan dan membuat bevak dan mencari hasil hutan, setelah beberapa bulan hasil hutan yang mereka gunakan sebagai  mereka berpindah ke tempat yang lain.

 

Petani Pengumpul Hasil Kali

Berdasarkan hasil wawancara dengan kelompok masyarakat petani pengumpul hasil hutan seperti masyatakat papua pada umumnya dan khusunya Yahukimo masih hidup sebagai peramu dan masih dipengaruhi oleh tradisi dan budaya atau adat istiadat kebiasaan yang sangat kuat, hidup dan berkembang dikalangan etnis mereka. Hal ini dapat dilihat dari pola pemanfaatan hasil kali dengan jenis  tangkapan yang dikumpul meliputi : Udang, Ikan Gastor, Ikan Lele, Kepiting dan lain-lain yang disediakan alam  secara turun-temurun. Sementara itu sistem budidaya atau pemeliharaan hasil kali yang dilaksanakan masyarakat secara tradisional sejak dulu di kenal berdasarkan hak ulayat dimana sungai atau kali yang melewati dusun mereka tidak boleh dimasuki oleh masyarakat suku lain. Sementara dari sisi manfaat dari hasil kali masih sebatas digunakan dalam konsumsi keluarga. Diasumsikan bahwa keterikatan masyarakat Yahukimo (Suku Momuna) dengan kali sekitarnya sanggat kuat. Sementara itu pemanfaatan lahan di sekitar pekarangan rumah hampir semua masyarakat tidak ada. Kebun bagi suku momuna lebih dimengerti sebagai kebun sagu. Mereka masuk ke dusun-dusun mereka di dalam hutan dan membuat bevak disitu mereka menebang pohon sagu dan dijadikan sebagai bahan makanan. Tidak hanya pohon sagu yang di tebang tetapi juga mereka berkebun, setelah beberapa bulan hasil kebun mereka dimakan habis mereka mulai berpindah tempat lain. Di situ mereka membuat bevak lagi dan menebang pohon sagu dan dijadikan sebagi bahan makanan tetapi juga berkebun setelah beberapa bulan mereka pindah begitu lagi secara terus menerus ,  hingga suatu waktu mereka pindah kelokasi semula. Untuk ke kebun (dusun) biasanya mereka lakukan dengan berjalan kaki. Sementara itu, tanaman jangka pendek yang banyak tumbuh terdiri dari pisang, ubi-ubian, kacang-kacangan dan sayur-sayuran.

 

 

 

Petani Pengumpul Hasil Buruan

Berdasarkan hasil wawancara dengan kelompok masyarakat petani pengumpul hasil hutan seperti masyatakat papua pada umumnya dan khusunya Yahukimo masih hidup dalam masyarakat sub sistem serta masih dipengaruhi oleh tradisi budaya dan adat istiadat kebiasaan yang sangat kuat, hidup dan berkembang dikalangan etnis mereka. Hal ini dapat dilihat dari pola pemanfaatan hasil buruan yang biasa di dapat meliputi : Babi, Kasuari, Rusa, Burung dan lain-lain. Sementara  itu dari sisi pemanfaatan hasil buruan masih terbatas pada konsumsi. Sementara itu sistem pemeliharaan ternak yang dilaksanakan masyarakat suku (momuna) sejak dulu dikenal dimana jenis binatang yang ada di wilayah dusun mereka merupakan hak miliki mereka yang tidak bisa diburuh oleh masyarakat lain. Sementara itu, masyarakat asli Yahukimo yang terbagi dalam 3 (tiga) suku berasar yakni :  1). Suku Yali; 2). Suku Hupla; 3). Suku Kinyal, merupakan masyarakat yang mendiami daerah lereng pegunungan Yahukimo tidak memiliki ketrampilan yang begitu baik dalam berburuh/mengumpul hasil buruan, yang dikenal disana pola pemanfaatan pekarangan rumah sebagai tempat pemeliharaan yang sudah dikenal sejal turun temurun.  Dusuen bagi tiga suku besar yakni 1). Suku Yali; 2). Suku Hupla; 3). Suku Kinyal lebih dikenal sebagai kebutun, tempat dimana mereka berkebun.

 

Keterlibatan Dalam Kelompok Sosial

Berdasarkan hasil wawancara dengan kelompok masyarakat Yahukimo pada umumnya mengenal sistem tolong menolong yang menjadi ciri kas  masyarakat Yahukimo. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan tenaga kerja dalam menyelesaikan pekerjaan tetangga atau kerabat dekatnya tidak di sewa (gaji) namun hanya diberi makan dan dilakukan sukarela. Keterlibatan masyarakat dalam kelompok sosial ini biasanya terkait dengan pekerjaan yang memerlukan orang banyak seperti persiapan upacara adat, pernikahan, pembayaran maskawin, kematian dan pembangunan rumah. Hal seperti ini, harus sudah di antisipasi pemerintah Kabupaten Yahukimo karena keterlibatan masyarakat dalam kelompok sosial itu merupakan modal sosial yang perlu dikelola secara formal dalam bentuk penguatan parstisipasi masyarakat dalam segala proses pembangunan di masa mendatang.

 

Emansipasi Kaum Perempuan Yahukimo

Berdasarkan hasil wawancara dengan kelompok masyarakat Yahukimo berdasarkan representasi ketersebaran penduduk di dua wilayah pegunungan dan dataran rendah yang memiliki budaya yang cukup kental sangat berpengaru terhadap emansipasi perempuan Yahukimo. Misalnya kaum perempuan yang mendiami dataran tinggi  dengan etos kerja yang tinggi dalam menafkai keluarga sementara si laki-laki hanya berperan sebagai pengumpul hasil buruan. Selain itu, budaya yang cukup kental sangat berpengaruh terhadap emansipasi kaum perempuan. Hal ini harus sudah diantisipasi pemerintah Kabupaten Yahukimo karena beban menanggung kebutuhan akan keluarga akan menjadi persoalan terhadap emansipasi kaum perempuan Yahukimo. Hasil pengumpulan informasi juga memberikan indikasi bahwa perhatian pemerintah daerah  terhadap pemberdayaan perempuan masih sangat kurang.

 

PERILAKU EKONOMI

Setelah dikemukakan beberapa karakteristik responden di atas, maka dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan, umur, pendapatan, pola konsumsi dan perilaku produksi serta sosial budaya yang dimiliki masyarakat Yahukimo merupakan faktor-faktor yang dominan peranannya dalam membentuk perilaku ekonomi masyarakat.

 

Dari segi tingkat pendidikan, pada umumnya masyarakat Yahukimo masih memiliki tingkat pendidikan rendah, sehingga sulit untuk mengadopsi inovasi teknologi dan pengembangan manajemen usaha yang profesional dan dapat memberikan keuntungan dari hasil usaha yang lebih besar.

 

Sistem kegiatan ekonomi yang dilaksaksanakan sebagaian besar masyarakat Yahukimo melaksanakan kegiatan pengumpulan hasil hutan, kali dan buruan masih terbatas pada konsumsi keluarga, dengan pertimbangan bahwa pemahan mereka terhadap manfaat pasar dan pengenalan mata uang masih rendah. potret ini dapat diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat suku momuna dalam penetapan harga barang berkisar antara 20.000,- dan 50.000,- penetapan harga tidak dilihat dari besar kecilnya maupun kegunaan barang di jual.

 

Meskipun dari segi umur rata-rata masyarakat Yahukimo berada pada umur produktif yang merupakan potensi ditinjau dari segi kemampuan fisik untuk melakukan suatu kegiatan usaha yang lebih produktif, namun karena pola pikir mereka masih sangat sederhana (peramu) sehingga sangat terlambat dalam memanfaatkan peluang yang ada. Hal ini berpengaruh pada upaya pengembangan usaha yang berdampak pada penghasilan yang mereka peroleh relatif masih rendah bila dibandingkan dengan migrasi non Papua yang melakukan kegiatan usaha yang sama dan hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan konsumsi rumah tangga, baik bagi usaha perdagangan kios, usaha jasa dan usaha pertanian/peternakan/nelayan yang masih mengandalkan kesederhanaan dalam berbisnis.

 

Di samping itu, perilaku bisnis masyarakat Yahukimo juga turut dibentuk dengan banyaknya jumlah tanggungan keluarga, di mana rata-rata memiliki tanggungan keluarga yang cukup besar, sehingga mereka lebih banyak terdorong berusaha mencari nafkah untuk menutupi kebutuhan rumah tangganya dan kurang upaya untuk mengembangkan usahanya dengan cara melakukan pengembangan faktor-faktor produksi yang dapat menunjang peningkatan produktivitas dan pendapatan hasil usaha.

Dari dimensi sosial budaya, Masyarakat Yahukimo terutama yang tinggal di  lima puluh dua Distrik masih mengenal dan memegang teguh sistem kekerabatan dalam lingkungan sosialnya. Sistem kekeluargaan dan saling membantu antara sanak keluarga masih merupakan cermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Yahukimo.

 

Dengan demikian pada umumnya hasil pendapatan yang telah diperoleh dari hasil usahanya bukannya digunakan untuk tujuan pengembangan usaha, tetapi pada umumnya digunakan untuk membantu sanak keluarganya yang sedang membutuhkan bantuan berupa uang, terutama pada acara-acara pernikahan dan pesta-pesta tradisional.

 

Kebiasaan masyarakat Yahukimo untuk melakukan pesta besar-besaran yang membutuhkan dana besar merupakan suatu sikap yang terimplikasi pada perilaku bisnis masyarakat Yahukimo.

 

Untuk memahami bagaimana keterkaitan  antara atribut-atribut faktor sosial budaya, kemampuan pengambilan keputusan, kemampuan inovasi, kemampuan pengambilan resiko, faktor produksi, distibusi,  pola konsumsi serta faktor kelembagaan dan faktor ineternal dan eksternal terhadap pembuatan model pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dapat dilakukan pengelompokan, dan pengklasifikasian potensi lokal masyarakat kedalam tiga kategori yaitu sanggat mendukung sekali, sanggat mendukung, netral, kurang mendukung dan kurang mendukung sekali. Hasil pengelompokkan dan pengklasifikasian untuk masing-masing faktor sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

DISTRIK DOMISILI

Penelitian pengembangan model pengembangan ekonomi kerakyatan sebagai model pengembangan usaha produktif masyarakat asli Yahukimo dilakukan melalui pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif untuk menangkap gambaran umum mengenai kondisi sosial ekonomi dan kelembagaan masyarakat dari lokasli penelitian. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh di lokasi penelitian untuk dapat menghasilkan beberapa rekomendasi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat asli dalam mengatasi kemiskinan. Sementara itu, dalam mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan menuju kemandirian masyarakat asli Yahukimo banyak kendala yang akan dihadapi. Masalah ketidak berdayaan masyarakat menyebabkan ketimpangan baik antara golongan penduduk, antara sektor kegiatan ekonomi maupun antar Distrik. Dalam lingkup yang lebih luas , masalah marginalisasi dan kesenjangan akan memicu kecemburuan social, dan pada akhirnya menggangu kelangsungan pembangunan. Berkait itu, maka sasaran pokok pembangunan masyarakat asli Yahukimo adalah terciptanya kondisi ekonomi rakyat di kampong  (desa) yang kukuh, dan mampu tumbuh secara  mandiri dan keberlanjutan. Sasaran pembangunan kampong (pedesaan) di upaya secara bertahap dengan langkah : pertama, penguatan partsisipasi masyarakat asli dalam pengembangan ekonomi produktif dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat di kampung (pedesaan); kedua peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan kampong; ketiga, penguatan lembaga masyarakat kampong (pedesaan), keempat, pengembangan kemampuan social ekonomi masyarakat kampong (pedesaan) berdasarkan sektor unggulan kampong; lima, pengembangan sarana dan prasarana kampong (pedesaan), dan keenam, pemantapan keterpaduan pembangunan kampong (pedesaan) berwawasan kearifan local berkelanjutan.

 

Distrik  Kurima

Distrik Kurima memiliki wilayah yang cukup stratgis dengan adanya jalan yang dapat mengakses dengan mudah ke Kabupaten Jayawijaya,. Sebagian besar kampung merupakan areal pertanian yang mencapai 14 persen atau seluas 2469 kilometer persegi. Sementara luas areal pertanian diperkirakan kurang lebih 60 % luas Distrik Kurima. Areal kebun tersebut sebagian besar diusahakan atau dikerjakan oleh penduduk setempat, sehingga penuduk Distrik Kurima serupakan masyarakat petani.  Distrik Kurima merupakan salah satu Distrik di Kabupaten Yahukimo yang memiliki potensi pengembangan agribisnis. Oleh karena itu sangat wajar beberapa kampung di Distrik ini merup akan penghasil sayur-sayuran. Adapun jenis sayur-sayuran yang di tanami masyarakat asli adalah sebagai berikut : Ubi-ubian, Bayam, Cape, Buncis, Wortel dan lain-lain. Sumbangan terbesar untuk PDRB Kabupaten Yahukimo besal dari sektor pertanian karena di dukung oleh luas lahan yang digarap petani dan merupakan areal pertanian rakyat yang sanggat baik dalam pengembangan sektor agribisnus di Kabuapten Yahukimo dimasa mendatang.

 

Adapun yang bekerja sebagai pedagang di Distrik Kurima umumnya menjual sembilan bahan pokok yang didatangkan dari Kabupaten Jayawijaya. Usaha dagang kioas ini hanya melayani masyarakat di Distrik Kurima, sehingga usaha dagang kios tersebut memiliki potensi untuk dapat dikembangkan.

 

Sementara itu, maka pada usaha pertanian tanpa melakukan diversifikasi usaha, sehingga pendapatan ekonomi keluarga sangat tergantung kepada hasil produksi pertanian. Hal ini akan berakibat fatal apabila terjadi kegagalan panen (produksi) yang secara langsung akan menurunkan pendapatan ekonomi keluarga. Hanya sebagian golongan kecil petani yang melakukan diversifikasi usaha rumah tangganya selain bertani yaitu dengan menjadi pengrajin dan pedagang di kampungnya, sehingga apabila terjadi kegaglan panen golongan ini telatif “aman” dengan pendapatan sampingan (cadangan) yang dimili dari diversifikasi usahanya.

 

Dilihat dari infrastruktur berupa kondisi jalan utama di Distrik Kurima merupakan jalan Kabupaten dengan kondisi jalan beraspal dengan kondisi baik. Kondisi jalan tersebut sangat mendukung kelancaran pengangkutan sarana produksi dan hasil produksi kampung, bergitu pula dengan sarana transportasi . Faktor produksi fisik lainnya berupa sarana komunikasi yang tersedia, relative mudah untuk dilaksanakan dengan adanya jaringan telepon HP yang telah merambah dan telah menyebar di wilayah Distrik. Penerangan listrik yang digunakan masyarakat masih menggunakan lampu pelita sebagai satu-satunya penerangan dalam rumah dengan menggunakan bahan dasar kayu yang dinyalakan di tunggu api. Penerangan rumah menggunakan lampu pelita/petromak yang menggunakan bahan bakar minyak tanah masih dapat dihitung dengan jari tangan. Biasanya petromaks digunakan oleh pendeta, Guru serta Camat.. hal ini disebabkan karena penggunaan bahan bakar minyak tanah masih merupakan barang yang langkah dengan harga jual per liter tidak bisa di beli masyarakat.

 

Sedangkan infrastruktur ekonomi, seperti perbankan tidak terdapat di Distrik Kurima, Namun penduduk Distrik Kurima dapat mengakses ke lembaga tersebut di Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya. Karena mudahnya sarana transportasi dari Distrik Kurima ke Wamena Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya , untuk sarana fisik bagi pendidikan ada terdisi dari satu unit Seklolah Dasar (SD). satu SLTP dan satu SLTA berada di Ibu Kota Distrik Kurima. Sarana pelayanan kesehatan bagi Masyarakat kampung merupakan puskesmas dan balai pengobatan umum, relative susah dan mahal. Luasnya areal pertanian yang terdapat di Distrik Kurima, sangat potensial dalam mendukung usaha pertanian masyarakat serta keadaan iklim pegunungan yang sanggat mendukung kegiatan pertanian  masyarakat. Bahkan sangat potensial untuk dikembangkan sebagai pusat agribisnis bagi Kabupaten Yahukimo selain distrik yang lain.

 

Dukungan Pemerintahan Daerah Yahukimo, bagi masyarakat Kampung (Desa) di Distrik Kurima umumnya dilaksanakan pemeliharaan dan penyediaan sarana dan prasarana fisik publik, seperti pemeliharaan sarana pendidikan beserta tenaga kependidikan, pemeliharaan sarana peribadatan, penambahan sarana pelayanan kesehatan beserta tenaga medisnya. Selain dukungan pemberian bantuan non fisik, seperti biaya pendidikan bagi masyarakat asli yang tidak mampu, pemberian kredit pada koperasi yang dimulai sejak awal 2006.

 

Distrik  Silimo

Distrik Silimo memiliki wilayah yang strategis dalam pengembangan sektor agribisnis, hal ini dikarena sebagian besar masyarakat asli bermata pencaharian sebagai petani dengan arela pertanian dengan luas wilayah sebesar 10 persen atau 16.46 kilometer persegi. Sedangkan luas areal pertanian diperkirakan kurang lebih 60 % luas Distrik Silimo. Areal kebun tersebut sebagian besar diusahakan atau dikerjakan oleh penduduk setempat, sehingga penuduk Distrik Silimo merupakan masyarakat petani.  Distrik Silimo merupakan salah satu Distrik di Kabupaten Yahukimo yang memiliki potensi pengembangan agribisnis. Oleh karena itu sangat wajar beberapa kampung di Distrik ini merupakan penghasil sayur-sayuran. Adapun jenis sayur-sayuran yang di tanami masyarakat asli adalah sebagai berikut : Ubi-ubiyan Bayam, Cape, Buncis, Wortel dan lain-lain. Sumbangan terbesar untuk PDRB Kabupaten Yahukimo besal dari sektor pertanian karena di dukung oleh luas lahan yang digarap petani dan merupakan areal pertanian rakyat yang sanggat baik dalam pengembangan sektor agribisnus di Kabuapten Yahukimo dimasa mendatang.

 

Sementara itu, pada usaha pertanian tanpa melakukan diversifikasi usaha, sehingga pendapatan ekonomi keluarga sangat tergantung kepada hasil produksi pertanian. Hal ini akan berakibat fatal apabila terjadi kegagalan panen (produksi) yang secara langsung akan menurunkan pendapatan ekonomi keluarga. Hanya sebagian golongan kecil petani yang melakukan diversifikasi usaha rumah tangganya selain bertani yaitu dengan menjadi peternak babgi, ayam, pengrajin dan pedagang di kampungnya, sehingga apabila terjadi kegaglan panen golongan ini telatif “aman” dengan pendapatan sampingan (cadangan) yang dimili dari diversifikasi usahanya.

 

Dilihat dari infrastruktur berupa kondisi jalan utama di Distrik Silimo merupakan jalan setapak dengan kondisi jalan tidak bisa dilalui dengan kendaraan roda dua maupun empat dikarenakan Distrik Silimo berada di lereng-lereng pegungunagan yang hanya bisa didarati pewasat jenis Cessna milik Mission Aviation (MAF),  Cessna milik AMA Katolik,  kondisi tersebut kurang mendukung kelancaran pengangkutan sarana produksi dan hasil produksi kampung, bergitu pula dengan sarana transportasi. Faktor produksi fisik lainnya berupa sarana komunikasi yang tersedia, berupa Single Side Band (SSB) merupakan sarana komunikasi yang paling banyak digunakan masyarakat yang terdapat pada pemerintahan Distrik Silimo dan pihak Missionaris. Penerangan listrik yang digunakan masyarakat masih menggunakan lampu pelita sebagai satu-satunya penerangan dalam rumah dengan menggunakan bahan dasar kayu yang dinyalakan di tunggu api. Penerangan rumah menggunakan lampu pelita/petromak yang menggunakan bahan bakar minyak tanah masih dapat dihitung dengan jari tangan. Biasanya petromaks digunakan oleh pendeta, Guru serta Camat.. hal ini disebabkan karena penggunaan bahan bakar minyak tanah masih merupakan barang yang langkah dengan harga jual per liter tidak bisa di beli masyarakat.

 

Sedangkan infrastruktur ekonomi, seperti pasar dan perbankan tidak terdapat di Distrik Silimo, Namun penduduk Distrik Silimo dapat mengakses ke dua lembaga tersebut di Ibu Kota Kabupaten Yahukimo, untuk sarana fisik bagi pendidikan ada terdisi dari satu unit Seklolah Dasar (SD). Sedangkan SLTP dan SLTA berada di Ibu Kota Kabupaten Yahukimo. Sarana pelayanan kesehatan bagi Masyarakat kampung merupakan puskesmas dan balai pengobatan umum, relative susah dan mahal. Luasnya areal pertanian yang terdapat di Distrik Silimo, sangat potensial dalam mendukung usaha pertanian masyarakat serta keadaan iklim pegunungan yang sanggat kegiatan pertanian  masyarakat.

 

Dukungan Pemerintahan Daerah Yahukimo, bagi masyarakat Kampung (Desa) di Distrik Silimo umumnya dilaksanakan pemeliharaan dan penyediaan sarana dan prasarana fisik publik, seperti pemeliharaan sarana pendidikan beserta tenaga kependidikan, pemeliharaan sarana peribadatan, penambahan sarana pelayanan kesehatan beserta tenaga medisnya. Selain dukungan pemberian bantuan non fisik, seperti biaya pendidikan bagi masyarakat asli yang tidak mampu, pemberian kredit pada koperasi yang dimulai sejak awal 2006.

 

Distrik Samenage

Distrik Samenage memiliki wilayah yang strategis dalam pengembangan sektor agribisnis, hal ini dikarena sebagian besar masyarakat asli bermata pencaharian sebagai petani dengan arela pertanian dengan luas wilayah sebesar 2 persen atau 411 kilometer persegi. Sedangkan luas areal pertanian diperkirakan kurang lebih 30 % luas Distrik Kurima. Areal kebun tersebut sebagian besar diusahakan atau dikerjakan oleh penduduk setempat, sehingga penuduk Distrik Samenage merupakan masyarakat petani.  Distrik Samenage merupakan salah satu Distrik di Kabupaten Yahukimo yang memiliki potensi pengembangan agribisnis. Oleh karena itu sangat wajar beberapa kampung di Distrik ini merupakan penghasil sayur-sayuran. Adapun jenis sayur-sayuran yang di tanami masyarakat asli adalah sebagai berikut : Ubi-ubiayan, Bayam, Cape, Buncis, Wortel dan lain-lain. Sumbangan terbesar untuk PDRB Kabupaten Yahukimo besal dari sektor pertanian karena di dukung oleh luas lahan yang digarap petani dan merupakan areal pertanian rakyat yang sanggat baik dalam pengembangan sektor agribisnus berbasis sektor unggulan Distrik di Kabuapten Yahukimo dimasa mendatang.

 

Sementara itu, pada usaha pertanian tanpa melakukan diversifikasi usaha, sehingga pendapatan ekonomi keluarga sangat tergantung kepada hasil produksi pertanian. Hal ini akan berakibat fatal apabila terjadi kegagalan panen (produksi) yang secara langsung akan menurunkan pendapatan ekonomi keluarga. Hanya sebagian golongan kecil petani yang melakukan diversifikasi usaha rumah tangganya selain bertani yaitu dengan menjadi peternak babgi, ayam, pengrajin dan pedagang di kampungnya, sehingga apabila terjadi kegaglan panen golongan ini telatif “aman” dengan pendapatan sampingan (cadangan) yang dimili dari diversifikasi usahanya.

 

Dilihat dari infrastruktur berupa kondisi jalan utama di Distrik Samenage merupakan jalan setapak dengan kondisi jalan tidak bisa dilalui dengan kendaraan roda dua maupun empat dikarenakan Distrik Samenage berada di lereng-lereng pegungunagan yang hanya bisa didarati pewasat jenis Cessna milik Mission Aviation (MAF),  Cessna milik AMA Katolik,  kondisi tersebut kurang mendukung kelancaran pengangkutan sarana produksi dan hasil produksi kampung, bergitu pula dengan sarana transportasi. Faktor produksi fisik lainnya berupa sarana komunikasi yang tersedia, berupa Single Side Band (SSB) merupakan sarana komunikasi yang paling banyak digunakan masyarakat yang terdapat pada pemerintahan Distrik Samenage dan pihak Missionaris. Penerangan listrik yang digunakan masyarakat masih menggunakan lampu pelita sebagai satu-satunya penerangan dalam rumah dengan menggunakan bahan dasar kayu yang dinyalakan di tunggu api. Penerangan rumah menggunakan lampu pelita/petromak yang menggunakan bahan bakar minyak tanah masih dapat dihitung dengan jari tangan. Biasanya petromaks digunakan oleh pendeta, Guru serta Camat.. hal ini disebabkan karena penggunaan bahan bakar minyak tanah masih merupakan barang yang langkah dengan harga jual per liter tidak bisa di beli masyarakat.

 

Sedangkan infrastruktur ekonomi, seperti pasar dan perbankan tidak terdapat di Distrik Samenage, Namun penduduk Distrik Samenage dapat mengakses ke dua lembaga tersebut di Ibu Kota Kabupaten Yahukimo, untuk sarana fisik bagi pendidikan ada terdisi dari satu unit Seklolah Dasar (SD). Sedangkan SLTP dan SLTA berada di Ibu Kota Kabupaten Yahukimo. Sarana pelayanan kesehatan bagi Masyarakat kampung merupakan puskesmas dan balai pengobatan umum, relative susah dan mahal. Luasnya areal pertanian yang terdapat di Distrik Samenage, sangat potensial dalam mendukung usaha pertanian masyarakat serta keadaan iklim pegunungan yang sanggat kegiatan pertanian  masyarakat.

 

Dukungan Pemerintahan Daerah Yahukimo, bagi masyarakat Kampung (Desa) di Distrik Samenage umumnya dilaksanakan pemeliharaan dan penyediaan sarana dan prasarana fisik publik, seperti pemeliharaan sarana pendidikan beserta tenaga kependidikan, pemeliharaan sarana peribadatan, penambahan sarana pelayanan kesehatan beserta tenaga medisnya. Selain dukungan pemberian bantuan non fisik, seperti biaya pendidikan bagi masyarakat asli yang tidak mampu, pemberian kredit pada koperasi yang dimulai sejak awal 2006.

 

Distrik Ninia

Distrik Ninia memiliki wilayah yang strategis dalam pengembangan sektor agribisnis, hal ini dikarena sebagian besar masyarakat asli bermata pencaharian sebagai petani dengan arela pertanian dengan luas wilayah sebesar 40 persen atau 68.94 kilometer persegi. Sedangkan luas areal pertanian diperkirakan kurang lebih 70 % luas Distrik Ninia. Areal kebun di lereng-lereng pegunungan tersebut sebagian besar diusahakan atau dikerjakan oleh penduduk setempat, sehingga penuduk Distrik Ninia merupakan masyarakat petani.  Distrik Ninia merupakan salah satu Distrik di Kabupaten Yahukimo yang memiliki potensi pengembangan agribisnis. Oleh karena itu sangat wajar beberapa kampung di Distrik ini merupakan penghasil sayur-sayuran. Adapun jenis tanaman yang di tanami masyarakat asli adalah sebagai berikut : Ubi-ubiyan, Bayam, Cape, Buncis, Wortel dan lain-lain. Sumbangan terbesar untuk PDRB Kabupaten Yahukimo besal dari sektor pertanian karena di dukung oleh luas lahan garapan petani dan merupakan areal pertanian rakyat yang sanggat baik dalam pengembangan sektor agribisnus di Kabuapten Yahukimo dimasa mendatang.

 

Sementara itu, pada usaha pertanian tanpa melakukan diversifikasi usaha, sehingga pendapatan ekonomi keluarga sangat tergantung kepada hasil produksi pertanian. Hal ini akan berakibat fatal apabila terjadi kegagalan panen (produksi) yang secara langsung akan menurunkan pendapatan ekonomi keluarga. Hanya sebagian golongan kecil petani yang melakukan diversifikasi usaha rumah tangganya selain bertani yaitu dengan menjadi peternak babgi, ayam, pengrajin dan pedagang di kampungnya, sehingga apabila terjadi kegaglan panen golongan ini telatif “aman” dengan pendapatan sampingan (cadangan) yang dimili dari diversifikasi usahanya.

 

Dilihat dari infrastruktur berupa kondisi jalan utama di Distrik Ninia merupakan jalan setapak dengan kondisi jalan tidak bisa dilalui dengan kendaraan roda dua maupun empat dikarenakan Distrik Ninia berada di lereng-lereng pegungunagan yang hanya bisa didarati pewasat jenis Cessna milik Mission Aviation (MAF),  Cessna milik AMA Katolik,  kondisi tersebut kurang mendukung kelancaran pengangkutan sarana produksi dan hasil produksi kampung, bergitu pula dengan sarana transportasi. Faktor produksi fisik lainnya berupa sarana komunikasi yang tersedia, berupa Single Side Band (SSB) merupakan sarana komunikasi yang paling banyak digunakan masyarakat yang terdapat pada pemerintahan Distrik Ninia dan pihak Missionaris. Penerangan listrik yang digunakan masyarakat masih menggunakan lampu pelita sebagai satu-satunya penerangan dalam rumah dengan menggunakan bahan dasar kayu yang dinyalakan di tunggu api. Penerangan rumah menggunakan lampu pelita/petromak yang menggunakan bahan bakar minyak tanah masih dapat dihitung dengan jari tangan. Biasanya petromaks digunakan oleh pendeta, Guru serta Camat.. hal ini disebabkan karena penggunaan bahan bakar minyak tanah masih merupakan barang yang langkah dengan harga jual per liter tidak bisa di beli masyarakat.

 

 

Sedangkan infrastruktur ekonomi, seperti pasar dan perbankan tidak terdapat di Distrik Ninia, Namun penduduk Distrik Ninia dapat mengakses ke dua lembaga tersebut di Ibu Kota Kabupaten Yahukimo, untuk sarana fisik bagi pendidikan ada terdisi dari satu unit Seklolah Dasar (SD). Sedangkan SLTP dan SLTA berada di Ibu Kota Kabupaten Yahukimo. Sarana pelayanan kesehatan bagi Masyarakat kampung merupakan puskesmas dan balai pengobatan umum, relative susah dan mahal. Luasnya areal pertanian yang terdapat di Distrik Ninia, sangat potensial dalam mendukung usaha pertanian masyarakat serta keadaan iklim pegunungan yang sanggat kegiatan pertanian  masyarakat.

 

Dukungan Pemerintahan Daerah Yahukimo, bagi masyarakat Kampung (Desa) di Distrik Ninia umumnya dilaksanakan pemeliharaan dan penyediaan sarana dan prasarana fisik publik, seperti pemeliharaan dan pembangunan sarana pendidikan beserta tenaga kependidikan, pemeliharaan sarana peribadatan, penambahan sarana pelayanan kesehatan beserta tenaga medisnya. Selain dukungan pemberian bantuan non fisik, seperti biaya pendidikan bagi masyarakat asli yang tidak mampu, pemberian kredit pada koperasi yang dimulai sejak awal 2006.

 

Distrik Anggruk

Distrik Anggruk memiliki wilayah yang strategis dalam pengembangan sektor agribisnis, hal ini dikarena sebagian besar masyarakat asli bermata pencaharian sebagai petani dengan arela pertanian dengan luas wilayah sebesar 23 persen atau 39.27 kilometer persegi. Sedangkan luas areal pertanian dan perikanan daear diperkirakan kurang lebih 60 % luas Distrik Anggruk. Areal kebun dan perikanan tersebut sebagian besar diusahakan atau dikerjakan oleh penduduk setempat, sehingga penuduk Distrik Anggruk merupakan masyarakat petani.  Distrik Anggruk merupakan salah satu Distrik di Kabupaten Yahukimo yang memiliki potensi pengembangan agribisnis di bidang pertanian, perikanan dan peternakan. Oleh karena itu sangat wajar beberapa kampung di Distrik ini merupakan penghasil sayur-sayuran dan ikan air tawar serta peternakan. Adapun jenis tanaman yang di tanami masyarakat asli adalah sebagai berikut : Bayam, Cape, Buncis, Wortel dan kompi. Sumbangan terbesar untuk PDRB Kabupaten Yahukimo besal dari sektor pertanian karena di dukung oleh luas lahan yang digarap petani dan merupakan areal pertanian rakyat yang sanggat baik dalam pengembangan sektor agribisnus di Kabuapten Yahukimo dimasa mendatang.

 

 

Sementara itu, pada usaha pertanian masyarakat melakukan diversifikasi usaha, sehingga pendapatan ekonomi keluarga tidak tergantung kepada hasil produksi pertanian. Hal ini tidak akan berakibat fatal apabila terjadi kegagalan panen (produksi) yang secara langsung akan menurunkan pendapatan ekonomi keluarga. Hal itu dapat dilihat dari sebagian besar petani yang melakukan diversifikasi usaha rumah tangganya selain bertani yaitu dengan menjadi peternak babi, ayam, pemeliharaan ikan, pengrajin dan pedagang di kampungnya, sehingga apabila terjadi kegaglan panen golongan ini telatif “aman” dengan pendapatan sampingan (cadangan) yang dimili dari diversifikasi usahanya.

 

Dilihat dari infrastruktur berupa kondisi jalan utama di Distrik Anggruk merupakan jalan setapak dengan kondisi jalan tidak bisa dilalui dengan kendaraan roda dua maupun empat dikarenakan Distrik Anggruk berada di lereng-lereng pegungunagan yang hanya bisa didarati pewasat jenis Cessna milik Mission Aviation (MAF),  Cessna milik AMA Katolik dengan penerbangan 1 kali dari dalam satu hari dari Wamena maupun Ibu Kota Kabupaten Yahukimo, kondisi tersebut kurang mendukung kelancaran pengangkutan sarana produksi dan hasil produksi kampung, bergitu pula dengan sarana transportasi. Faktor produksi fisik lainnya berupa sarana komunikasi yang tersedia, berupa Single Side Band (SSB) merupakan sarana komunikasi yang paling banyak digunakan masyarakat yang terdapat pada pemerintahan Distrik Anggruk dan pihak Missionaris. Penerangan listrik yang digunakan masyarakat masih menggunakan lampu pelita sebagai satu-satunya penerangan dalam rumah dengan menggunakan bahan dasar kayu yang dinyalakan di tunggu api. Penerangan rumah menggunakan lampu pelita/petromak yang menggunakan bahan bakar minyak tanah masih dapat dihitung dengan jari tangan. Biasanya petromaks digunakan oleh pendeta, Guru serta Camat.. hal ini disebabkan karena penggunaan bahan bakar minyak tanah masih merupakan barang yang langkah dengan harga jual per liter tidak bisa di beli masyarakat.

 

Sedangkan infrastruktur ekonomi, seperti pasar dan perbankan tidak terdapat di Distrik Anggruk, Namun penduduk Distrik Anggruk dapat mengakses ke dua lembaga tersebut di Ibu Kota Kabupaten Yahukimo maupun Kabupaten Jayawijaya, untuk sarana fisik bagi pendidikan ada terdisi dari satu unit Seklolah Dasar (SD) dan 1 unit SLTP. Sedangkan SLTA berada di Ibu Kota Kabupaten Yahukimo. Sarana pelayanan kesehatan bagi Masyarakat kampung merupakan puskesmas dan balai pengobatan umum, relative susah dan mahal. Luasnya areal pertanian yang terdapat di Distrik Anggruk, sangat potensial dalam mendukung usaha pertanian masyarakat serta keadaan iklim pegunungan yang sanggat kegiatan pertanian  masyarakat.

 

Dukungan Pemerintahan Daerah Yahukimo, bagi masyarakat Kampung (Desa) di Distrik Anggruk umumnya dilaksanakan pemeliharaan dan penyediaan sarana dan prasarana fisik publik, seperti pemeliharaan sarana pendidikan beserta tenaga kependidikan, pemeliharaan sarana peribadatan, penambahan sarana pelayanan kesehatan beserta tenaga medisnya. Selain dukungan pemberian bantuan non fisik, seperti biaya pendidikan bagi masyarakat asli yang tidak mampu, pemberian kredit pada koperasi yang dimulai sejak awal 2006.

 

Distrik Nalca

Distrik Nalca memiliki wilayah yang strategis dalam pengembangan sektor agribisnis, hal ini dikarena sebagian besar masyarakat asli bermata pencaharian sebagai petani dengan arela pertanian dengan luas wilayah sebesar 7 persen atau 12.56 kilometer persegi. Sedangkan luas areal pertanian diperkirakan kurang lebih 30 % luas Distrik Nalca. Areal kebun tersebut sebagian besar diusahakan atau dikerjakan oleh penduduk setempat, sehingga penuduk Distrik Nalca merupakan masyarakat petani.  Distrik Nalca merupakan salah satu Distrik di Kabupaten Yahukimo yang memiliki potensi pengembangan agribisnis. Oleh karena itu sangat wajar beberapa kampung di Distrik ini merupakan penghasil sayur-sayuran. Adapun jenis sayur-sayuran yang di tanami masyarakat asli adalah sebagai berikut : Bayam, Cape, Buncis, Wortel, Kentang dan lain-lain. Sumbangan terbesar untuk PDRB Kabupaten Yahukimo besal dari sektor pertanian karena di dukung oleh luas lahan yang digarap petani dan merupakan areal pertanian rakyat yang sanggat baik dalam pengembangan sektor agribisnus di Kabuapten Yahukimo dimasa mendatang.

 

Sementara itu, pada usaha pertanian tanpa melakukan diversifikasi usaha, sehingga pendapatan ekonomi keluarga sangat tergantung kepada hasil produksi pertanian. Hal ini akan berakibat fatal apabila terjadi kegagalan panen (produksi) yang secara langsung akan menurunkan pendapatan ekonomi keluarga. Hanya sebagian golongan kecil petani yang melakukan diversifikasi usaha rumah tangganya selain bertani yaitu dengan menjadi peternak babi, ayam, pengrajin dan pedagang di kampungnya, sehingga apabila terjadi kegaglan panen golongan ini telatif “aman” dengan pendapatan sampingan (cadangan) yang dimili dari diversifikasi usahanya.

 

Dilihat dari infrastruktur berupa kondisi jalan utama di Distrik Nalca merupakan jalan setapak dengan kondisi jalan tidak bisa dilalui dengan kendaraan roda dua maupun empat dikarenakan Distrik Nalca berada di lereng-lereng pegungunagan yang hanya bisa didarati pewasat jenis Cessna milik Mission Aviation (MAF),  Cessna milik AMA Katolik,  kondisi tersebut kurang mendukung kelancaran pengangkutan sarana produksi dan hasil produksi kampung, bergitu pula dengan sarana transportasi. Faktor produksi fisik lainnya berupa sarana komunikasi yang tersedia, berupa Single Side Band (SSB) merupakan sarana komunikasi yang paling banyak digunakan masyarakat yang terdapat pada pemerintahan Distrik Nalca dan pihak Missionaris. Penerangan listrik yang digunakan masyarakat masih menggunakan lampu pelita sebagai satu-satunya penerangan dalam rumah dengan menggunakan bahan dasar kayu yang dinyalakan di tunggu api. Penerangan rumah menggunakan lampu pelita/petromak yang menggunakan bahan bakar minyak tanah masih dapat dihitung dengan jari tangan. Biasanya petromaks digunakan oleh pendeta, Guru serta Camat.. hal ini disebabkan karena penggunaan bahan bakar minyak tanah masih merupakan barang yang langkah dengan harga jual per liter tidak bisa di beli masyarakat.

 

Sedangkan infrastruktur ekonomi, seperti pasar dan perbankan tidak terdapat di Distrik Nalca, Namun penduduk Distrik Nalca dapat mengakses ke dua lembaga tersebut di Ibu Kota Kabupaten Yahukimo, untuk sarana fisik bagi pendidikan ada terdisi dari satu unit Seklolah Dasar (SD). Sedangkan SLTP dan SLTA berada di Ibu Kota Kabupaten Yahukimo. Sarana pelayanan kesehatan bagi Masyarakat kampung merupakan puskesmas dan balai pengobatan umum, relative susah dan mahal. Luasnya areal pertanian yang terdapat di Distrik Nalca, sangat potensial dalam mendukung usaha pertanian masyarakat serta keadaan iklim pegunungan yang sanggat kegiatan pertanian  masyarakat.

 

Dukungan Pemerintahan Daerah Yahukimo, bagi masyarakat Kampung (Desa) di Distrik Nalca umumnya dilaksanakan pemeliharaan dan penyediaan sarana dan prasarana fisik publik, seperti pemeliharaan sarana pendidikan beserta tenaga kependidikan, pemeliharaan sarana peribadatan, penambahan sarana pelayanan kesehatan beserta tenaga medisnya. Selain dukungan pemberian bantuan non fisik, seperti biaya pendidikan bagi masyarakat asli yang tidak mampu, pemberian kredit pada koperasi yang dimulai sejak awal 2006.

 

Distrik Sumohai

Distrik Sumohai memiliki wilayah yang strategis dengan adanya jalan yang dapat mengakses dengan mudah ke kecamatan Dekai, ke ibu Kota Kabupaten Yahukimo. Sebagian besar kampung Sumohai merupakan hutan mangrove yang mencapai 60 persen luas Distrik atau 3 persen atau 548 KM2 areal wilayah tersebut merupakan areal persawahan dan budidaya perikanan darat yang belum dikelola masyarakat lokal atau belum dikerjakan oleh penduduk  setempat sehingga penduduk Sumohai merupakan masyarakat peramu.

 

Distrik Sumohai merupakan salah satu Distrik di Yahukimo yang menjadi lumbung padi Kabupaten Yahukimo apabila dikembangkan dimasa depan. Sumbangan PDRB Kabupaten Yahukimo diharapkan berasal dari sub sektor perikanan maupun tanaman pangan khususnya padi karena dudukung oleh luas lahan yang digarap diperkirakan mencapai tiga puluh hektar lebih dan merupakan areal terluas kedua setelah Distrik Dekai. Sementara itu pada usaha pertanian tanpa difversifikasi usaha, sehingga pendapatan ekonomi rumah tangga sangat tergantung kepada hasil produksi padinya. Hal ini akan berakibat fatal apabila terjadi kegagalan produksi (panen), yang secara langsung akan menurunkan pendapatan ekonomi keluarga.. belum adanya masyarakat asli yang melakukan diversivikasi usaha rumah tangganya selain meramu, yaitu dengan menjasi pengrajin atau pedagang di kampungnya, sehingga apabila terjadi kegagalan panen , golongan ini relative “ terancan” dengan tidak adanya pendapatan cadangan yang dimiliki dari diversivikasi khususnya padai maupun sub sektor perikanan karena tidak didukung oleh pemanfaatan luas lahan yang di miliki dalam diversivikasi usaha dimaksud.

 

Dilihat dari faktor pendukung berupa kondisi jalan, jalan utama di Sumohai merupakan jalan Kabupaten yang masih dalam tahap pembangunan dengan kondisi jalan tersebuh sangat mendukung kelancaran pengangkutan saran produksi dan hasil produksi kampun, begitu pula dengan sarana transportasi. Faktor pendukung fisik lainnnya berupa sarana kemonukasi yang tersedia relative susah untuk diakses berupa jatingan telepon atau wartel belum terpasang. Berkait itu, maka sarana telekomunikasi yang paling banyak digunakan masyarakat lokal berupa Single Side Band (SSB) yang dimiliki pemerintahan Distrik Sumohai. Penerangan listrik yang digunakan masyarakat masih menggunakan lampu pelita sebagai satu-satunya penerangan dalam rumah. Penerangan rumah mengggunakan lampu pelita/petromaks dengan bahan bakar minyak tanah masih dapat dihitung dengan jari tangan. Biasanya petromaks digunakan oleh Pendekatan, Guru serta Camat, hal ini disebabkan karena pengunaan lapu petromaks masih merupakan barang langkah dengan harga jual minyak tanah relative mahal untuk kategori masyarakat local.

 

Sedangkan infrastruktur ekonomi, seperti pasar dan perbankan terdapat di Distrik Sumohai. Namun penduduk belum dapat mengakses ke dua lembaga ekonomi tersebut di Ibu Kota Kecamatan. Karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat tentang manfaat ke dua lembaga tersebut, untuk sarana fisik bagi pendidikan ada terdiri dari satu unit sekolah dasar (SD). Sedangkan SLTP dan SLTA berada pada ibu kota Kabupaten Yahukimo. Sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat kampung Sumohai berupa puskesma dan Balai Pengobatan Umum relative mudah dan murah.

 

Dukungan Pemerintahan Daerah Yahukimo, bagi masyarakat Kampung (Sumohai) di Distrik Sumohai umumnya dilaksanakan pemeliharaan dan penyediaan sarana dan prasarana fisik publik, seperti pemeliharaan sarana pendidikan beserta tenaga kependidikan, pemeliharaan sarana peribadatan, penambahan sarana pelayanan kesehatan beserta tenaga medisnya. Selain dukungan pemberian bantuan non fisik, seperti biaya pendidikan bagi masyarakat asli yang tidak mampu, pemberian kredit pada koperasi yang dimulai sejak awal 2006 hingga saat ini.

 

DISTRIK SAMPEL

Distrik  Kurima

Distrik Kurima memiliki wilayah yang cukup stratgis dengan adanya jalan yang dapat mengakses dengan mudah ke Kabupaten Jayawijaya,. Sebagian besar kampung merupakan areal pertanian yang mencapai 14 persen atau seluas 2469 kilometer persegi. Sementara luas areal pertanian diperkirakan kurang lebih 60 % luas Distrik Kurima. Areal kebun tersebut sebagian besar diusahakan atau dikerjakan oleh penduduk setempat, sehingga penuduk Distrik Kurima serupakan masyarakat petani.  Distrik Kurima merupakan salah satu Distrik di Kabupaten Yahukimo yang memiliki potensi pengembangan agribisnis. Oleh karena itu sangat wajar beberapa kampung di Distrik ini merupakan penghasil sayur-sayuran. Adapun jenis sayur-sayuran yang di tanami masyarakat asli adalah sebagai berikut : Ubi-ubian, Bayam, Cape, Buncis, Wortel dan lain-lain. Sumbangan terbesar untuk PDRB Kabupaten Yahukimo besal dari sektor pertanian karena di dukung oleh luas lahan yang digarap petani dan merupakan areal pertanian rakyat yang sanggat baik dalam pengembangan sektor agribisnus di Kabuapten Yahukimo dimasa mendatang.

 

Adapun yang bekerja sebagai pedagang di Distrik Kurima umumnya menjual sembilan bahan pokok yang didatangkan dari Kabupaten Jayawijaya. Usaha dagang kios ini hanya melayani masyarakat di Distrik Kurima, sehingga usaha dagang kios tersebut memiliki potensi untuk dapat dikembangkan.

 

Sementara itu, pada usaha pertanian tanpa melakukan diversifikasi usaha, sehingga pendapatan ekonomi keluarga sangat tergantung kepada hasil produksi pertanian. Hal ini akan berakibat fatal apabila terjadi kegagalan panen (produksi) yang secara langsung akan menurunkan pendapatan ekonomi keluarga. Hanya sebagian golongan kecil petani yang melakukan diversifikasi usaha rumah tangganya selain bertani yaitu dengan menjadi pengrajin dan pedagang di kampungnya, sehingga apabila terjadi kegaglan panen golongan ini relatif “aman” dengan pendapatan sampingan (cadangan) yang dimili dari diversifikasi usahanya.

 

Dilihat dari infrastruktur berupa kondisi jalan utama di Distrik Kurima merupakan jalan Kabupaten dengan kondisi jalan beraspal dengan kondisi baik. Kondisi jalan tersebut sangat mendukung kelancaran pengangkutan sarana produksi dan hasil produksi kampung, bergitu pula dengan sarana transportasi . Faktor produksi fisik lainnya berupa sarana komunikasi yang tersedia, relative mudah untuk dilaksanakan dengan adanya jaringan telepon HP yang telah merambah dan telah menyebar di wilayah Distrik. Penerangan listrik yang digunakan masyarakat masih menggunakan lampu pelita sebagai satu-satunya penerangan dalam rumah dengan menggunakan bahan dasar kayu yang dinyalakan di tunggu api. Penerangan rumah menggunakan lampu pelita/petromak yang menggunakan bahan bakar minyak tanah masih dapat dihitung dengan jari tangan. Biasanya petromaks digunakan oleh pendeta, Guru serta Camat.. hal ini disebabkan karena penggunaan bahan bakar minyak tanah masih merupakan barang yang langkah dengan harga jual per liter tidak bisa di beli masyarakat.

 

Sedangkan infrastruktur ekonomi, seperti perbankan tidak terdapat di Distrik Kurima, Namun penduduk Distrik Kurima dapat mengakses ke dua lembaga tersebut di Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya. Karena mudahnya sarana transportasi dari Distrik Kurima ke Wamena Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya , untuk sarana fisik bagi pendidikan ada terdisi dari satu unit Seklolah Dasar (SD). Sedangkan SLTP dan SLTA berada di Ibu Kota Kabupaten Yahukimo. Sarana pelayanan kesehatan bagi Masyarakat kampung merupakan puskesmas dan balai pengobatan umum, relative susah dan mahal. Luasnya areal pertanian yang terdapat di Distrik Kurima, sangat potensial dalam mendukung usaha pertanian masyarakat serta keadaan iklim pegunungan yang sanggat kegiatan pertanian  masyarakat.

 

Dukungan Pemerintahan Daerah Yahukimo, bagi masyarakat Kampung (Desa) di Distrik Kurima umumnya dilaksanakan pemeliharaan dan penyediaan sarana dan prasarana fisik publik, seperti pemeliharaan sarana pendidikan beserta tenaga kependidikan, pemeliharaan sarana peribadatan, penambahan sarana pelayanan kesehatan beserta tenaga medisnya. Selain dukungan pemberian bantuan non fisik, seperti biaya pendidikan bagi masyarakat asli yang tidak mampu, pemberian kredit pada koperasi yang dimulai sejak awal 2006.

 

Distrik  Dekai

Distrik Dekai ini mempunyai wilayah sebesar 6894 atau  40 persen dengan jumlah jiwa 114 jiwa pada tahun 2007 sehingga kepadatan penduduk adalah  12,58 jiwa/km2, dan  lokasinya berjarak  kurang lebih 1 kilometer terdapat 16 jiwa/km2 dari ibu kota Distrik sedangkan ke ibu kota Kabupaten sekitar 2  km2 . Potensi Distrik Dekai yang dihitung berdasarkan keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau yang digunakan oleh Distrik baik sumber daya alam, penduduk, kelembagaan, dan sarana/prasarana, maka Distrik ini termasuk dalam ketegori sedang, sedangkan apabila ditinjau dari segi potensi pengembangan, maka Distrik ini mempunyai prospek dalam potensi pengembangan  perkebunan pisang dan padi sawah.

 

Sebagian besar penduduk asli Distrik Dekai bermata pencaharian dalam sektor pertanian 95 persen khususnya meramu sagu (pangkus sagu),  hal ini didukung dengan sebagian besar wilayah Distrik ini adalah rawa-rawa hutan sagu. Sedangkan sisanya bermatapencaharian sebagai petani kebun 2 persen, petani pengumpul hasil hutan 1 persen, petani pengumpul hasil buruan 1 persen dan Petani pengumpul hasil sungai/kali 1 persen. Berkait itu, maka Distrik Dekai memiliki wilayah strategis dengan adanya jalan yang dapat mengakses dengan mudah ke kecamatan Dekai, ke ibu Kota Kabupaten Yahukimo. Sebagian besar kampung Sumohai merupakan hutan mangrove yang mencapai 60 persen luas Distrik atau 3 persen atau 548 Km2 areal wilayah tersebut merupakan areal persawahan dan budidaya perikanan darat yang belum dikelola masyarakat lokal atau belum dikerjakan oleh penduduk  secara modern.

 

Ditinjau sarana wilayah, pada sarana jalan, Distrik Dekaí memiliki jalan dalam kondisi baik, sedangkan jalan Distrik yang melintas Distrik ini dan yang menghubungkan dengan Distrik Sumohai sepanjang kurang lebih 3 km2 dalam kondisi baik walaupun masih jalan batu, namun jalan yang menghubungkan antar dusun-dusun masih jalan tanah dan batu. Sedangkan jalan yang menghubungkan rumah mereka dengan kebun kondisinya masih jalan tanah dan dapat dijangkau dengan jalan kaki. Kondisi ini dapat mempengaruhi aliran input produksi dan hasil pertanian dan penduduk tersebut.

 

Pada Sarana perhubungan sepeda motor (ojek) masih merupakan transportasi utama masyarakat di Distrik Dekai. Jarak transportasi darat yang dari Distrik Dekai diperkirakan kurang lebih 50-an kilo dengan jumlah kendaraan ojek sebanyak kurang lebih 20-an yang setiap hari lalau-lalang mengangkut penumpangmaupun barang-barang belanja maupun barang jualan masyarakat dari rumah kepasar dan sebaliknya dari pasar kerumah. Harga ojek masih menggunakan hitungan ojek sendiri yakni sebesar Rp. 10.000,,- sekali jalan.  Sementara itu jalan darat yang menghubungkan satu Distrik dengan Distrik lainnya merupakan jalan setapak yang sejak dahulu digunakan masyarakat asli dalam mengunjugi sanak keluarganya atau kerabat dekat lainnya, dengan jarak tempuh kurang kebih 1 minggu perjalanan bersama keluarga, sedangkan jarak tempuh 2 sampai 3 hari tanpa keluarga. pada umumnya transportasi di Kabupaten Yahukimo melalui transportasi udara dan sebagian wilayah didataran rendah dengan angkutan sungai.

 

Pada infrastruktur ekonomi, faktor ini dapat menunjang perkembangan pertanian rakyat, di Distrik ini sudah memiliki fasilitas ekonomi yang dapat menunjang perekonomian Distrik seperti pasar dan lembaga keuangan terdapat  1 unit Kas Pembantu Bank Pembangunan Papua, namun masyarakat asli belum dapat memanfaatkan ke-dua infrastruktur ekonomi tersebut dalam menunjang perkembangan usaha pertanian rakyat.

 

Pada Sarana Komunikasi, berdasarkan pengamatan di lapangan saluran telekomunikasi di Distrik ini sudah terpasang 1 unit BST Telkom Sel. Sementara itu sarana komunikasi yang paling banyak digunakan masyarakat lokal berupa Single Side Band (SSB) yang dimiliki pemerintahan Distrik Dekai. Penerangan listrik yang dilaksanakan masyarakat  mayoritas masih menggunakan lampu pelita sebagai satu-satunya penerangan dalam rumah yang menggunakan bahan dasar kayu yang dinyalakan di tungku api. Penerangan rumah menggunakan lampu pelita/petromak yang menggunakan bahan bakar minyak tanah masih dapat dihitung dengan jari tangan. Biasanya lampu petromaks digunakan oleh pendeta, Guru  serta Camat . Sedangkan Distrik Dekai merupakan distrik Induk yang sudah menggunakan generator listrik sebagai penerangan rumah, kapasitas pemanfaatan jaringan listrik tersebut masih terbatas pada pemerintah daerah dan pengusaha,. Sementara masyarakat asli masih menggunakan kayu sebagai sarana penerangan dalam rumah.

 

Dukungan Pemerintahan Daerah Yahukimo, bagi masyarakat Kampung (Desa) di Distrik Dekai umumnya dilaksanakan pemeliharaan dan penyediaan sarana dan prasarana fisik publik, seperti pemeliharaan sarana pendidikan beserta tenaga kependidikan, pemeliharaan sarana peribadatan, penambahan sarana pelayanan kesehatan beserta tenaga medisnya., pembangunan perumahan sosial bagi masyarakat asli (Suku Momuna)  Selain dukungan pemberian bantuan non fisik, seperti biaya pendidikan bagi masyarakat asli yang tidak mampu, pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat asli dan pendidikan non formal lainnya.

 

ANALISIS PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN

Analisis  Sosial dan Ekonomi

Berdasarkan  beberapa  penjelasan  mengenai  ciri , karakterisitik,  potensi  dari keragaman sumber daya dari masing-masing  Distrik , maka terdapat perbedaan potensi dan ciri dari masing-masing Distrik. Namun ada ciri yang khas dari masing-masing Distrik tersebut adalah komoditas yang dihasilkan. Dari kriteria tersebut, dapat diidentifikasikan beberapa ciri dari masing-amsing tipologi Distrik, yakni tingkat struktur matapencarian, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, kepemilikan asset lahan, dan kelembagaan.

 

Sedangkan dalam penelitian pengembangan model pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan memilih dua Distrik menjadi sample dengan alasan bahwa representasi keterwakilan wilayah disadarkan pada penyebaran Distrik pada ke-dua wilayak yakni : Wilayah pegunungan diwakili oleh Distrik Kurima dan wilayah lembah diwakili oleh Distrik Dekai. Hal itu dikarenakan sosial budaya masyarakat di ke-dua wilayah tersebut didasarkan pada tipologi wilayah dan heterogenitas adat istiadat dan sosial ekonomi masyarakat relative berbeda, oleh karena itu wilayah pegunungan diwakili oleh Distrik Kurima dan Wilayah Dataran rendah diwakili oleh Distrik Dekai.

 

Untuk melaksanakan analisis pengembangan model ekonomi kerakyatan, maka responden dikelompokkan berdasarkan penyebaran penduduk menurut struktur mata pencaharian, kepemilikan asset lahan pertanian, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta daya dukung faktor sosial ekonomi. Kemudian untuk melihat hubungan faktor tersebut digunakan konsep analisis menggunakan model Dasar Potensi Ekonomi (Baseline Economic Survey – BLS)  Bank Indonesia (BI) sesuai dengan UU/23/1999, melalui bantuan teknis dan penyediaan Sistem Informasi Pengembangan Usaha Kecil. Salah satu komponen dari sistem informasi tersebut adalah sistem informasi yang menyajikan antara lain informasi tentang potensi dan identifikasi peluang investasi. Identifikasi peluang investasi dapat dilakukan lebih efektif dan efisien bilamana sudah tersedia data dan informasi tentang sumber daya dan pemanfaatannya yang antara lain berupa profil kegiatan perekonomian daerah, terdiri dari analisis sektoral dan analisis usaha kecil dapat dijelaskan sebagai berikut.

 

Daya Dukung Faktor Sosial Budaya

Salah satu faktor yang turut membentuk perilaku bisnis masyarakat dalam pengembangan bisnis adalah faktor sosial budaya yang berkaitan dengan pesta-pesta adat, pembayaran denda dan maskawin, serta tanggung jawab sosial.

 

Setelah dilakukan telahan terhadap jawab responden, dengan mengelompokan dan mengklasifikasikan kedalam kelompok yang sanggat mendukung sekali, sanggat mendukung, netral, kurang mendukung dan kurang mendukung sekali terhadap pembentukkan perilaku bisnis diktehui bahwa faktor sosial budaya kurang mendukung pembentukkan perilaku bisnis dalam pengembangan bisnis masyarakat Kabupaten Yahukimo.  Untuk lebih jelasnya  pengelompokkan  dan  pengklasifikasian tersebut dapat  dilihat  pada Tabel-5.2.

 

Tabel-5.2. mengambarkan rata-rata masyarakat berada pada rangking 1 (satu) atau klasifikasi kurang mendukung. Hal ini memberi indikasi bahwa masyarakat masih terikat pada kebiasaan, pola hidup dan tingkah laku sosial budayanya, sehingga kurang mendukung terhadap pembentukkan perilaku usaha dalam pengembangan bisnis masyarakat.

 

Tanggung jawab sosial, menjadi faktor budaya utama yang kurang mendukung pembentukkan perilaku kewirausahaan. Tanggung jawab sosial di sini dimaksudkan sebagai tanggung jawab seseorang di dalam keluarga terhadap semua kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalam keluarga, baik yang bersifat vertikal maupun horisontal dan juga lingkungan masyarakatnya. Kewajiban terhadap tanggung jawab sosial tersebut  menjadikan seseorang di dalam keluarga yang memiliki pekerjaan dan pendapatan yang baik dianggap sebagai aset keluarga.

 

Masyarakat Yahukimo masih memegang teguh hubungan keluarga (kekerabatan), baik secara vertikal maupun horisontal, baik terhadap keluarga kakek, nenek, maupun keluarga suami atau istri. Hubungan-hubungan tersebut menyebabkan pemanfatan dari hasil usaha dipergunakan untuk kepentingan tersebut, dan kadang-kadang jumlah pengeluaran melampaui pendapatan yang diperoleh.

 

Pesta-pesta adat yang berupa upacara pesta perkawinanan, dan juga pembukaan kebun baru, serta penangkapan ikan. Dimana kegiatan  yang berkaitan dengan pesta-pesta adat  tersebut membawa konsekwensi pada pembiayaan yang cukup besar, dan bervariasi sesuai dengan skala dan individu yang melaksanakan kegiatan tersebut. Acara adat yang berkaitan dengan pembayaran denda dan maskawin merupakan budaya yang berada pada masyarakat di Yahukimo. Pada masa lalu,  pembayaran denda dan maskawin menggunakan alat bayar berupa benda/barang seperti Babi, pada masyarakat di daerah pegunungan, sedangkan pembayaran dengan menggunakan alat penangkapan ikan/berburu bagi masyarakat di daerah pesisir pantai. Pada jaman modern ini kebiasaan pembayaran denda maupun waskawin dilakukan dengan menggunakan barang dan uang secara bersama-sama atau barang dikonversikan kepada uang. Pembayaran denda maupun waskawin dengan menggunakan uang bervariasi pada berbagai suku. Pembayaran dilakukan dalam bentuk uang maupun barang, besarnya  berkisar antara Rp 50.000.000,-  s/d Rp.150.000.000,- yang disesuaikan jumlah Babi yang diberikan.

 

Pada kelompok masyarakat dapat dilihat bahwa besar kecilnya pembayaran denda dan maskawin berdasarkan kelas dari individu yang bermasalah. Pada masyarakat kelas atas (kepala suku) jauh lebih mahal dibandingkan dengan kelas bawah. Jenis pembayarannya juga bervariasi, misalnya menggunakan beberapa ekor babi dalam jumlah besar jauh lebih tinggi, jika dikonversikan dengan uang  berkisar antara Rp. 15.000.000,- s/d Rp.20.000.000,-. Sedangkan pada masyarakat pesisir kali pembayaran dilakukan dalam bentuk uang dan barang berupa alat pancing/berburu, atau benda lainnya yang berkaitan dengan kehidupannya di wilayah kali/sungai.

 

Perilaku masyarakat di dalam menghadapi semua kegiatan adat tersebut di atas, dipengaruhi oleh suatu nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial yang hidup dalam lingkungan masyarakatnya. Budaya rasa malu dinilai tidak mampu, menjadi faktor pendorong yang sangat kuat di dalam melakukan tanggung jawab adat  tersebut. Upaya menjaga harga diri dan martabat  keluarga, kelompok dari penilaian tidak mampun, mendorong setiap orang didalam kelompok melakukan pengorbaban dalam bentuk uang maupun barang. Misalnya pembayaran denda atau maskawin; walaupun dalam jumlah yang besar dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat karena dorongan menjaga harga diri dan martabat keluarga/kelompok, atau rasa malu dinilai tidak mampu.

 

Dari dimensi sosial budaya, masyarakat Yahukimo, terutama yang tinggal di daerah pesisir pantai masih mengenal dan memegang teguh sistem kekerabatan dalam lingkungan sosialnya maupun yang berada di dataran pegunungan. Namun demikian, nilai-nilai budaya tersebut akan dapat bermanfaat atau bernilai positif terhadap perilaku ekonomi masyarakat, jika dapat diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif, terutama yang mendukung kegiatan usaha masyarakat. Demikian pula kebersamaan di dalam menjaga harga diri dan martabat keluarga dengan cara melakukan pengumpulan dana dalam waktu yang singkat dapat diarahkan untuk membiayai dan menjalankan kegiatan ekonomi yang lebih produktif.

 

Berkait itu maka dapat diasumsikan bahwa peranan pemerintah Daerah masih sanggat dominan terhap dalam memberikan pendidikan formal maupun non formal dalam membentuk perilaku kewirausahaan masyarakat asli dari ekonomi budaya menjadi ekonomi produktif.

 

Daya Dukung Faktor Potensi Sosial 

Perilaku ekonomi masyarakat selain dipengaruhi oleh sosial budaya juga dibentuk oleh perilaku kelompok dalam kegiatan sosial yang berkaitan dengan konsumsi, investasi, pendidikan, dan kesehatan serta kebutuhan lainnya. Hasil rangking dan klasifikasi terhadap respon yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, memberi indikasi bahwa perilaku (konsumsi, investasi, pendidikan, dan kesehatan serta kebutuhan lainnya) kurang mendukung terbentuknya perilaku kewirausahaan masyarakat. Untuk jelasnya hasil rangking dan klasifikasi tersebut dapat dikemukakan pada Tabel-5.3.

 

Tabel-5.3. mengambarkan perilaku kelompok dalam kegiatan penyelesaian masalah dan kegiatan sosial cenderung kurang  mendukung atau tidak produktif. Hal ini dapat dilihat pada rangking satu atau klasifikasi kurang mendukung. Sedangkan pemanfaatan pendapatan dalam kegiatan ekonomi dapat dikatakan lebih rendah dibanding dengan akumulasi pemanfaatan pendapatan untuk kegiatan penyelesaian masalah dan kegiatan sosial ekonomi, hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Yahukimo menggunakan kurang lebih pendapatan mereka untuk keperluan non konsumsi.. Hal ini memberi indikasi bahwa masyarakat Yahukimo memiliki perilaku kewirausahaan yang  masih rendah.

 

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa potensi sosial budaya masyarakat sangat tergantung pada hasil pendapatan yang diperoleh dan jumlah tanggungan keluarga. Di samping itu terdapat pula  suatu kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, dimana semakin tinggi hasil pendapatan yang diperoleh semakin besar pengeluaran rumah tangganya, begitu pula halnya semakin banyak jumlah tanggungan keluarga semakin besar pula pengeluaran rumah tangga, terutama pada kebutuhan yang menjadi tanggung jawab sosial budaya (pesta-pesta adat, pembayaran maskawin dan denda).

 

Kecenderungan penggunaan pendapatan pada kegiatan sosial yang jauh lebih besar tersebut,  merupakan implikasi dari tanggung jawab sosial terhadap keluarga yang tetap dipegang teguh oleh masyarakat. Hubungan kekerabatan, keluarga secara vertikal dan horisontal dari kedua belah pihak suami dan isteri  menyebabkan semakin luasnya tanggungan keluarga. Dikalangan masyarakat pada setiap keluarga rata-rata berkumpul selain keluarga inti, juga ditampung keluarga lainnya baik dari pihak suami maupun istri, dan rata-rata mencapai 10 -12 orang.

 

Kemudian pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan anak-anak dan keluarga  kadang-kadang tidak menjadi prioritas, atau tidak direncanakan dengan baik. Dimana pengeluaran-pengeluaran untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut dilakukan secara sporadis dan tidak terencana. Demikian juga pengeluaran lainnya yang merupakan tanggung jawab sosial terhadap keluarga. Kondisi tersebut terjadi disebabkan karena  ada perasaan dalam diri setiap individu yang selalu merasa takut dinilai tidak bertanggung jawab, berperilaku kurang baik,  sombong, dan tidak perduli terhadap keluarga.  Dan hal seperti ini kadang-kadang menjadi dasar perbandingan oleh anggota keluarga terhadap perilaku dan sikap dari orang tertentu yang membandingkan dengan saudara kandungnya yang lain.

 

Model kegiatan yang cenderung sosial tersebut, menyebabkan siklus usaha tidak berjalan secara kontinyu dan profesional. Sifat sosial yang tinggi menyebakan rendahnya akumlasi modal dan tidak mampu melakukan investasi serta pengembangan usaha lebih lanjut.

 

Gaya atau pola konsumsi rumahtangga masyarakat bervariasi meliputi kebutuhan untuk bahan makanan, pakaian, pendidikan, pengobatan, dan pengeluaran lainnya, seperti pembayaran denda atas pelanggaran norma-norma budaya yang telah menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat, baik yang terjadi pada salah seorang sanak keluarga yang merupakan tanggungannya untuk menutupi aib atau menjaga nama baik keluarga. Nilai-nilai budaya seperti ini masih dipegang teguh oleh masyarakat, sehingga merupakan salah satu pos pengeluaran keuangan rumahtangga yang perlu dipenuhi.

Beban yang ditanggung oleh masyarakat, membuat mereka terbelenggu pada gaya hidup dimana pengeluaran selalu lebih besar dari pendapatan, sehingga mereka terlibat didalam lingkaran utang piutang diantara sesama masyarakat itu sendiri maupun dengan pedagang dari luar (Sulawesi, buton, dan jawa).  Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa faktor sosial tidak mendukung pembentukkan perilaku kewirausahaan masyarakat.

 

Perilaku pemanfaatan pendapatan yang dipengaruhi oleh nilai sosial budaya tersebut, perlu dikaji secara secara khusus  dengan mengembangkan berbagai upaya untuk dapat mengkombinasikan kedua sisi untuk tetap menjaga nilai-nilai budaya yang berkembang dalam kelompok masyarakat, tetapi juga pengelolaan bisinis dapat berjalan secara baik. Dengan demikian  penilaian bahwa satu sikap perilaku masyarakat, yang suka boros menggunakan pendapatan untuk hal-hal yang tidak produktif dapat  diposisikan secara tepat dalam kaitannya dengan nilai sosial masyarakat yang masih kuat dipengaruhi oleh budaya, dan tradisi, bentuk penggunaan pendapatan seperti yang dijelaskan di atas merupakan kewajiban yang menjadi tanggung jawab sosial setiap anggota kelompok. Perilaku sosial seperti ini kurang mendukung kegiatan usaha bagi masyarakat Yahukimo, karena tidak adanya pemupukan modal untuk pengembangan usaha.

 

Daya Dukung Faktor Sumber Daya Alam

Faktor-faktor Potensi Sumber Daya Alam merupakan salah satu faktor yang ikut berperan terhadap pembentukan perilaku usaha masyarakat, yang mencakup perilaku kepemilikan hak ulayat dalam kelompok/individu, pengelolaan selama ini, pengelolaan dimasa yang akan dating dan siapa yang mengawasi potensi Sumber Daya Alam tersebut. Hasil pengelompokkan terhadap respon, menunjukkan bahwa faktor-faktor sumberdaya alam mendukung terbentuknya perilaku kewirausahaan masyarakat. Untuk lebih jelasnya pemberian rangking atau klasifiksi tersebut  dapat dikemukakan pada Tabel-5.4.

 

Dari kesimpulan Tabel-5.4. mengambarkan rangking 1 (satu)  potensi sumber daya alam (SDA) masuk pada klasifikasi sanggat mendukung bahwa keaneka ragaman potensi alam berperan penting terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, disusul oleh rangking 2 (dua) pengelolaan kelompok/individu masuk pada klasifikasi mendukung. Sedangkan  pengawasan tingkat pemanfaatan sumber daya alam memiliki rangking satu masuk pada klasifikasi kurang mendukung.

 

Daya  Dukung Faktor Pembinaan dan Pelatihan

Perilaku kewirausahaan masyarakat selain dipengaruhi oleh sosial budaya juga dibentuk oleh pendidikan dalam bentuk pembinaan dan pelatihan untuk masyarakat perlu mempertimbangkan aspek spek sosial ekonomi rumah angga dengan lebih memfokuskan sasaran target pelayanan pendidikan kepada mayoritas rumah tangga yang miskin. Selanjutnya intervensi pendidikan untuk masyarakat harus memberikan prioritas kepada anak usia 13 tahun keatas. Disamping itu dalam pendekatan pembinaan dengan menata kembali sosial budaya masyarakat dan juga perilaku kelompok, serta kebijakan pengendalian melalui program pemberdayaan ekonomi melalui pembentukan lembaga ekonomi rakyat (LER).

 

Pendekatan pengembangan Sumber Daya Manusia masyarakat, baik aspek pelayan pembinaan maupun aspek pengembangan kewirausahaan perlu dilakukan secara sistematis, dan disesuaikan dengan masa-masa produksi rumah tanga mereka. Bila proses pengembangan SDM masyarakat dapat didahulukan dalam proses pembangunan satu Daerah, maka dengan sendirinya konsep pengembangan kewirausahaan akan berhasil, yaitu ketika manusia yang menggantungkan hidupnya kepada agribisnis, dan kelautan terlebih dahulu mendapatkan peningkatan cadangan modal, yaitu Ilmu Pengetahuan   (knowledge) dan kesehatan (healthty).

 

Selama ini ada beberapa kendala pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui program Pemerintah yaitu ; jangka waktu implementasi sangat pendek sementara dana yang harus disalurkan relatif besar, dan pada saat yang bersamaan tenaga lapangan sangat terbatas. Program Pemerintah selama ini menggunakan pendekatan participatory rural appraisal  yang membutuhkan tenaga fasilitator dalam jumlah yang banyak, agar mampu menampung aspirasi masyarakat, akan tetapi kenyataannya ketersediaan tenaga fasilitator sangat terbatas.

 

Disamping kedua hal diatas kendala pemberdayaan masyarakat melalui program Pemerintah adalah proses penyaluran dana mulai dari Pemerintah Pusat hingga penerima bantuan masih dihadapkan dengan mata rantai yang cukup panjang, sehinga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kondisi penerima bantuan masyarakat.Hasil rangking dan klasifikasi terhadap responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, memberi indikasi bahwa pengembangan dan pelatihan kewirausahaan kurang mendukung terbentuknya perilaku kewirausahaan masyarakat. Untuk jelasnya  hasil rangking dan klasifikasi tersebut dapat dikemukakan pada Tabel-5.5.:

Kesimpulan Tabel-5.5. mengambarkan faktor pembinaan dan pelatihan pada masyarakat cenderung tidak memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan kewirausahaan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari rangking yang diberikan sebesar satu menunjukkan bahwa faktor pembinaan dan pelatihan memberikan indikasi bahwa masyarakat Yahukimo memiliki perilaku bisnis yang masih rendah.

 

Faktor-Faktro Penghambat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

Pemberdayaan  masyarakat lokal selain dipengaruhi oleh sosial budaya juga dibentuk oleh perilaku konsumsi yang berkaitan dengan investasi, pendidikan, dan kesehatan serta kebutuhan lainnya. Hasil rangking atau klasifikasi terhadap responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, memberi indikasi bahwa perilaku (konsumsi, investasi, pendidikan, dan kesehatan serta kebutuhan lainnya) kurang mendukung terbentuknya perilaku usaha masyarakat. Untuk jelasnya hasil klasifikasi dan pengelompokkan tersebut dapat dikemukakan pada Tabel-5.6.

 

Kesimpulan Tabel-5.6. menunjukkan perilaku masyarakat cenderung konsumptif dan tidak produktif. Hal ini dapat dilihat dari rangking yang diberikan sebesar satu menunjukkan bahwa pemanfaatan pendapatan untuk investasi, kesehatan dan pendidikan dapat dikatakan lebih rendah dibanding dengan akumulasi pemanfaatan pendapatan mereka untuk keperluan non konsumsi. Hal tersebut diatas memberi indikasi bahwa masyarakat Yahukimo memiliki  perilaku kewirausahaan yang  masih rendah.

 

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa pola konsumsi rumah tangga masyarakat sangat relatif tergantung pada hasil pendapatan yang diperoleh dan jumlah tanggungan keluarga. Disamping itu terdapat pula suatu kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, dimana semakin tinggi hasil pendapatan yang diperoleh semakin besar pengeluaran rumahtangganya, begitu pula halnya semakin banyak jumlah tanggungan keluarga semakin besar pula pengeluaran rumahtangga, terutama pada kebutuhan makanan dan pakaian serta biaya yang menjadi tanggung jawab sosial budaya (pesta-pesta adat, pembayaran maskawin dan denda).

 

Kecenderungan penggunaan pendapatan  pada konsumsi yang jauh lebih besar  tersebut,  merupakan implikasi dari tanggung jawab sosial terhadap keluarga yang tetap dipegang teguh oleh masyarakat. Hubungan kekerabatan, keluarga secara vertikal dan horisontal dari kedua belah pihak suami dan isteri  menyebabkan semakin luasnya tanggungan keluarga. Dikalangan masyarakat khususnya nelayan pada setiap keluarga rata-rata berkumpul selain keluarga inti, juga ditampung keluarga lainnya baik dari pihak suami maupun istri, dan rata-rata mencapai 8 -10 orang.

 

Kemudian pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan anak-anak dan keluarga  kadang-kadang tidak menjadi prioritas, atau tidak direncanakan dengan baik. Dimana pengeluaran-pengeluaran untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut dilakukan secara sporadis dan tidak terencana. Demikian juga pengeluaran lainnya yang merupakan tanggung jawab sosial terhadap keluarga jauh. Kondisi tersebut terjadi disebabkan karena ada perasaan dalam diri setiap individu yang selalu merasa takut dinilai tidak bertanggung jawab, berperilaku kurang baik, sombong, dan tidak perduli terhadap keluarga. Dan hal seperti ini kadang-kadang menjadi dasar perbandingan oleh anggota  keluarga terhadap perilaku dan sikap dari orang tertentu yang membandingkan dengan saudara kandungnya yang lain.

 

Perilaku yang cenderung konsumptif pada masyarakat tersebut, menyebabkan siklus usaha tidak berjalan secara kontinyu dan profesional. Sifat konsumptif yang tinggi menyebakan rendahnya akumlasi modal dan tidak mampu melakukan investasi serta pengembangan usaha lebih lanjut.

 

Gaya atau pola konsumsi rumahtangga masyarakat bervariasi meliputi kebutuhan untuk bahan makanan, pakaian, pendidikan, pengobatan, dan pengeluaran lainnya, seperti pembayaran denda atas pelanggaran norma-norma budaya yang telah menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat, baik yang terjadi pada salah seorang sanak keluarga yang merupakan tanggungannya untuk menutupi aib atau menjaga nama baik keluarga. Nilai-nilai budaya seperti ini masih dipegang teguh oleh masyarakat sehingga merupakan salah satu pos pengeluaran keuangan rumahtangga yang perlu dipenuhi.

 

Beban yang ditanggung oleh para nelayan, membuat mereka terbelenggu pada gaya hidup dimana pengeluaran selalu lebih besar dari penedapatan, sehingga mereka terlibat didalam lingkaran utang piutang diantara nelayan itu sendiri maupun dengan pedagang dari luar (bugis, buton, dan jawa).  Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa faktor pola konsumsi tidak mendukung pembentukkan perilaku kewirausahaan nelayan papua.

 

Dilihat dari perspektif  antropologi pengeluaran yang dilakukan untuk menolong sesama anggota kelompok terhadap anggota dianggap sebagai investasi diantara warga dengan harapan akan dikembalikan dalam pola yang sama diwaktu mendatang. Di kalangan  masyarakat papua pandangan dan pendapat tersebut benar-benar hidup dan berkembang sampai dengan saat ini, tidak saja pada kalangan masyarakat bawah tetapi juga dikalangan masyarakat atas yang sudah lebih maju pendidikannya. Namun demikian, dari  sisi bisnis pola tersebut dinilai menjadi penghambat  karena dapat mempengaruhi pembentukkan modal yang diperlukan untuk pengembangan usaha.

 

Perilaku pemanfaatan pendapatan yang dipengaruhi oleh nilai sosial budaya tersebut, perlu dikaji secara secara khusus  dengan mengembangkan berbagai upaya untuk dapat mengkombinasikan kedua sisi untuk tetap menjaga nilai-nilai budaya yang berkembang dalam kelompok masyarakat, tetapi juga pengelolaan bisinis dapat berjalan secara baik. Dengan demikian  penilaian bahwa satu sikap perilaku masyarakat, yang suka boros menggunakan pendapatan untuk hal-hal yang tidak produktif dapat  diposisikan secara tepat.  dalam kaitannya dengan pola konsumsi kehidupan masyarakat yang masih kuat dipengaruhi oleh budaya, dan tradisi, bentuk penggunaan pendapatan seperti yang dijelaskan di atas merupakan kewajiban yang menjadi tanggung jawab sosisal setiap anggota kelompok. Perilaku pola konsumsi seperti ini kurang mendukung kegiatan usaha bagi masyarakat nelayan Papua, karena tidak adanya pemupukan modal usaha untuk pengembangan usaha.

 

Analisis  Tipologi Distrik

Berdasarkan penjelasan mengenai cirri, karakteristik, potensi dari keragaman sumber daya dari masing-masing Distrik, maka terpadat perbedaan potensi dari masing-masing Distrik Sampel. Namun ada cirri yang khas dari masing-masing Distrik tersebut adalah komoditas yang dihasilkan. Berkait itu, maka dapat diidentifikasi beberapa cirri dari masing-masing tipologi Distrik, yakni tingkat kemiskinan, struktur matapencaharian , sarana dan prasarana, sumber daya manusia, kepemilikan asset lahan, dan kelembagaan.

 

Tingkat  Kemiskinan

Berdasarkan hasil observasi lapangan dapat dijelaskan bahwa rata-rata tingkat kemiskinan pada keluarga petani pada masing-masing distrik telatif tinggi, kondisi ini dimungkinkan karena bila dihitung nilai ekonomi dari penjualan produksi pertanian dengan harga jual rata-rata sebesar kurang lebih 10.000.00,- sampai dengan 20.000,00,-. Di samping itu hasil produksi pertanian 1 kebun (ladang) tidak bisa dijual semuanya ke pasar karena keterisolasian kampung yang menyebabkan produksi pertanian masyarakat tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan petani.  Selain itu, walaupun ada akses kepasar seperti masyarakat Distrik Kurima, namun komoditas yang dihasilkan umumnya homogen sehingga pangsa pasar relatif sempit/kecil.

 

 Struktur Mata Pencaharian

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan dapat dijelaskan bahwa Mata pencaharian masyarakat asli Yahukimo yang berada pada dua wilayah yakni daerah pegunungan dan dataran rendah dari 52 Distrik pada Kabupaten Yahukimo dari masing-masing Distrik tersebut disesuaikan dengan komoditas yang diusahakan kebanyakan masyarakat kampung (Desa).  Bisanya matapencahrian ini telah menjadi turun temurun sebagai sumber pendapatan petani. Namun adakalanya matapencaharian tersebut hanya sebagai matapencaharian alternatif bila sumber daya sudah tidak memberikan nilai tambah bagi petani, seperti pada Kampung-Kampung di Wilayah Pegungan  walaupun mereka memiliki lahan garapan yang cukup luas, karena penghasilan dari kebun (ladang) hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari saja. Di samping itu juga, hampir seluruh kampung di wilayah pegunungan penduduknya mempunyai matapencaharian alternatif sebagai penunjang kehidupan mereka dan membantu biaya pendidikan sekolah adik-adiknya dan keluarga di kampung (desa), pemuda-pemuda kampung (desa)  pulang ke kampung (desa) pada saat liburan Natal dan Tahun Baru., akan tetapi kondisi ini tidak dijumpai pada Distrik Dekai dengan spesifikasi Distrik jasa dan perdangan. Kebanyakan masyarakat Asli (Suku Momuna) matapencaharian utama mereka adalah mengumpul hasil hutan , kali dan pangkur sagu merupakan matapencahrian ini telah menjadi turun temurun  sebagai sumber pendapatan  petani. Pada suku Momuna ketiadaan matapencaharian alternatif  lebih banyak disebabkan karena ketiadaan kemampuan dan keterampilan untuk berusaha selain untuk meramu sagu (pangkur sagu), hal ini yang menyebabkan ketidak berdayaan masyarakat untuk menekuni sektor lain, juga mereka merasa telah cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dari pangkur sagu.

 

Kepemilikan Asset Lahan

Berdasarkan hasil observasi lapangan dapat dijelaskan bahwa kepemilikan lahan rata – rata untuk distrik – distrik yang ada di Kabupaten Yahukimo kurang dari 1,5 s/d 3 Ha. Hal ini dapat dijelaskan bahwa lahan – lahan di Kabupaten Yahukimo belum mengalami perubahan fungsi lahan, yaitu dari lahan pertanian menjadi perumahan, industri atau yang lainnya.

 

Sementara itu kepemilikan lahan rata-rata di kampung yang ada Distrik Dekai diperkirakan akan kurang menjadi 0,5 ha, hal ini karena lahan-lahan di Distrik Dekai berubah fungsi dari lahan pertanian menjadi perumahan, hal itu disebabkan karena Distrik Dekai merupakan pusat Pemerintahan Kabupaten Yahukimo dan sekaligus sebagai Kota jasa dan Perdagangan Yahukimo. Berbeda dengan wilayah di dataran pegunungan, contonya Distrik Kurima, kepemilikan lahan dari petani rata-rata di atas 0,5 Ha. Hal ini sangat wajar karena di kampung-kampung lahanya masih relatif luas dan perubahan fungsi lahan masih belum terlalu tinggi sehingga masyarakat dapat memaksimalkan lahannya untuk produksi komoditas yang mereka hasilkan.

 

Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil observasi lapangan dapat dijelaskan bahwa sebagian  besar  penduduk  dari  distrik  sampel  memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Rendahnya tingkat pendidikan ini akan berpengaruh pada rendahnya kecepatan penyerapan adopsi teknologi, kemampuan untuk menggali informasi dan rendahnya daya kreatifitas dan  inovasi. Kondisi ini bisa mempengaruhi perkembangan  pertanian  maupun  perikanan  khususnya  pada  proses  perubahan  dari system tradisional ke system yang lebih  modern.

 

Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil observasi lapangan dapat dijelaskan bahwa rata-rata infrastruktur jalan di distrik sampel (Dekai dan Kurima) relative baik  dan  dapat  dilalui  oleh  kendaraan  umum ,  seperti  angkurtan  pedesaan  dan ojek. Demikian juga dengan alat transportasi dan komunikasi telah dapat diakses oleh distrik–distrik sampel, seperti telepon, namun infrastruktur ekonomi, seperti perbankan hanya terdapat di Dekai sedangkan Kurima belum ada, sedangkan infrastruktur pasar di ke-dua distrik sampel telah tersedia.

 

Analisis Potensi  Komoditas Unggulan

Metode analisis Location Question (LQ) ini digunakan untuk menunjukkan lokasi pemusatan/aktivitas basis.  Metode ini juga digunakan untuk melihat kapasitas ekspor perekonomian suatu wilayah serta tingkat kecukupan barang/jasa dari produksi lokal suatu wilayah. LQ didefenisikan sebagai suatu indeks untuk membandingkan pangsa subwilayah dalam aktivitas tertentu dengan pangsa dengan total aktivitas wilayah.  Inti dari model ekonomi basis (economic base model) adalah bahwa arah pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh ekspor wilayah tersebut.  Artinya sektor tersebut mempunyai hubungan dengan permintaan dari luar wilayah, setelah mencukupi permintaan lokal. Apabila permintaan dari luar meningkat maka sektor basis akan berkembang.

 

Bertolak dari konsep teoritis tersebut, maka tim peneliti mencoba untuk menganalisis sektor basis yang diharapkan akan merupakan sektor kunci penggerak pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Yahukimo.  Analisis ini hanya dilakukan untuk 7 distrik induk sesuai data yang tersedia. Tabel-5.6. memperlihatkan indeks koefisien location question sektor basis dimaksud.

 

Berdasarkan hasil analisis dengan pendekatan LQ pada tabel di atas terlihat bahwa komoditas ketimun pada Distrik Nalca memperlihatkan koefisien LQ sebesar 8, kemudian di ikuti oleh Distrik Sumohai koefsien LQ sebesar 4,9, Ninia sebesar 3,6; Silimo sebesar 3; Distrik Kurima sebesar 2 dan Distrik Anggruk sebsesar 1,3.  dan seluruh koefeisennya lebih besar dari 1, hanya distrik Anggruk yang Location indeks sebesar 1. Sedangkan ke 6 distrik yang lainnya indeks locationnya lebih besar daripada 1. Koefisien-koefisien tersebut mengandung makna bahwa semua wilayah memiliki keunggulan lokasi untuk menghasilkan ketimun, hanya distrik Anggruk yang memiliki wilayah relatif tidak berbeda dengan lokasi di wilayah lain. Sedangkan untuk kentang hanya distrik Sumohai yang koefisien LQ-nya 0, dan Distrik Kurima, Samenage dan Ninia merupakan daerah basis penghasil Kentang. Sedangkan Silimo, Anggruk dan Nalca merupakan daerah penghasil kentan relatif sama di semua wilayah.

 

Untuk Komoditi Boncis, dari 7 distrik yang ada, 4 distrik (Kurima, Samenage, Ninia dan Anggruk) memiliki keunggulan untuk komoditi boncis, Sedangkan Silimo merupakan daerah penghasil boncis relatif sama di semua wilayah  serta Sumohai tidak memiliki data produksi boncis sehingga sulit untuk dilakukan pengukuran. Sedangkan untuk wortel, hanya distrik Ninia memiliki koefisien Location Question lebih besar dari 1, dan Kurima, koefisien sama dengan 1, artinya bahwa merupakan daerah penghasil wortel relatif sama di semua wilayah.

 

Komoditi bawang putih, hanya 3 wilayah (Ninia, Anggruk dan Nalca)  yang memiliki koefsien LQ lebih besardari 1, sedangkan Distrik Kurima memiliki location quetion sebesar 1, artinya distrik Kurima memiliki daerah produksi yang relatif sama dengan wilayah lain di Kabupaten Yahukimo. Sedangkan Ubi-ubian 5 wilayah (Sumohai, Samenage, Ninia, Anggruk dan Nalca) memperlihatkan koefisien LQ yang lebih besar dari satu, artinya bahwa semua wilayah merupakan daerah basis penghasil ubi-ubian. Selanjutnya Komoditi kacang tanah hanya dua distrik (Kurima dan Samenage) yang memperlihatkan koefisien LQ lebih besar dari satu, sedangkan  selebihnya koefisien LQ-nya sama dengan satu, hal ini berarti bahwa hampir semua wilayah merupakan daerah produksi kacang tanah.  Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel-5.8.

 

Tabel 5.8 memperlihatkan koefisien LQ untuk komoditi Kedelai, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Bayam, Cabe , Jagung dan Kopi, di mana semua wilayah/distrik merupakan daerah basis, hanya distrik Silimo dan Sumohai yang LQ kedelai = 0 dan Anggruk dan Nalca LQ  bayam = 0. Kedua kasus terkahir ini terjadi hanya karena kurangnya data. Ini berarti bahwa semua komoditi tanaman pangan dan perkebunan seperti kopi, kabupaten Yahukimo memiliki daerah basis produksi. Hal  yang menjadi kendala sekarang adalah akses ke pasar yang sangat sulit, dan kondisi ini sangat mempengaruhi perekonomian wilayah.

 

Selanjutnya pada tabel 5.9 dan 5.10 masing-masing memperlihatkan koefisien LQ untuk komoditi perikanan darat dan peternakan. Koefisien LQ untuk perikanan darat menunjukan koefisien yang lebih besar dari satu untuk semua jenis ikan di semua wilayah/distrik, hanya ikan lele dan udang di distrik Kurima memperlihatkan LQ = 0. Artinya Distrik Kurima tidak merupakan daerah basisi ikan lele dan udang.  Sedangkan Jenis Perikanan darat lain seperti ikan mas, mujair, lele dan udang kabupaten Yahukimo merupakan daerah basis.

 

Selanjutnya untuk komoditi peternakan, kabuapetn Yahukimo tidak memiliki basis peternakan. Untuk peternakan babi tingkat produksinya merata di semua wilayah dan ini sebenarnya meruparakan buadaya  masyarakat. Sedangkan jensi peternakan lain seperti kambing dan sapi, walaupu koefsien LQ-nya = 0, tetapi potensi lahan sangat potensial terutama di wilayah dataran rendah. Hal bukan hanya terjadi untuk peternakan saja tetapi untuk komoditi-komoditi yang lain seperti tanaman hortikultura.  Selengkapnya dapat di lihat pada Tabel-5.9 dan 5.10).

 

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan pendekatan Koefisien LQ, didapatkan bahwa distrik-distrik yang tersebar di Kabupaten Yahukimo umumnya memiliki komoditi unggulan yang diharapkan akan sebagai sektor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

 

Namun kendala terbesar yang dihadapi masyarakat adalah akses pasar, kerana konsep dasar model LQ adalah bahwa arah pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditentukan oleh eksport daerah itu, artinya bahwa komoditi unggulan itu dapat berkembang meningkatkan pendapatan masyarakat apa bila permintaan dari luar wilayah terhadap komoditas tersebut cukup tinggi. Sedangkan peluang untuk pasar lokal sangat sempit karena tingkat mohogenitas cukup tinggi. Hal ini juga sangat menentukan peluang pasar bagi setiap komoditi yang ada.

 

Untuk menjawab persoalan ini, pemerintah perlu mencari solusi antara lain : menciptakan jaringan pemasaran dari pusat produksi sampai ke konsumen akhir, selain itu pemerintah juga berperan sebagai penampung produksi-produksi masyarakat seperti : Kopi, Kacang, Ternak dan sebagainya. Atau pun pemerintah bekerjasama dengan pihak Gereja dan LSM yang telah lebih dahulu melakukan hal itu, jika hal ini di dilakukan oleh pemerintah daerah maka Visi dan Misi Kabupaten Yahukimo dapat terwujud dalam jangka waktu 5 sampai dengan 10 tahun mendatang.

 

Analisis Lingkungan Strategis Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

 

Analisis Lingkungan Internal (ALI)

 Strenght (Kekuatan), Yaitu : (a). Undang-Undang 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Jo. Undang-Undang 23/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (b). Inpres 5/2007 tentang percepatan pembangunan Provinsi Papua; (c). Potensi Sumber Daya Alam (potensi  sungai/kali, potensi hutan,  potensi  bahan mineral dan potensi lahan pertanian dan sumber air); (d). Potensi ekonomi dan hasil-hasil pembangunan daerah (sumber daya buatan).; (e).  Letak geografis Kabupaten Yahukimo sebagai daerah transito di kawasan pegunungan tengah; (f). Sumber  Daya  Manusia sebagai  aparatur  Pemerintah  Daerah  dan  pelaku ekonomi lokal; (g). Kemampuan financial (PAD) dan dana perimbangan (Vide Undang Undang 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah); (h). Aksesibilitas ke dan dari Kabupaten Yahukimo melalui 2 (dua) jalur laut/sungai dan udara.

 

 

Weaknesses (Kelemahan), Yaitu : (a). Kualitas Sumber Daya Manusia masih lemah, sehingga produktivitas kerja lemah akibatnya pendapatan relatif rendah; (b). Kegiatan pembangunan dalam sektor tradisional sebagai basis  ekonomi kerakyatan lamban dan bersifat subsistem; (c). Sumber Daya Manusia sebagai pelaku ekonomi lokal masih lemah;  (d). Infrastruktur sosial ekonomi dan sosial budaya  masih sangat lemah; (e). Prakarsa dan swadaya masyarakat dalam mekanisme pembangunan daerah masih lemah.

 

Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

 Opportunities (Peluang) Yaitu : (a). Adanya bantuan luar negeri dan investor asing; (b). Adanya  dukungan  dana  dari  APBD   Propinsi Papua dan APBN  serta partisipasi LSM Asing (NGO); (c). Adanya kebijaksanaan Provinsi Papua tentang Program Pengembangan Kampung sebagai upaya penanggulangan kemiskinan.;  (d).  Adanya dukungan strabilitas daerah.

 

Treaths (Kendala) Yaitu : (1). Kondisi  geografi dan demografis  sebagai  kendala terhadap  efisiensi  dan produktivitas pelayanan kepada masyarakat; (2). Kondisi inftrastruktur sosial ekonomi dan sosial budaya; (3). Perilaku penduduk lokal dengan pola hidup yang subsistem lamban menuju pola hidup yang orientasi pasar menuju kemandirian; (4). Adanya pengelolaan potensi sungai/kali dan  potensi hutan yang tidak berwawasan lingkungan; (4). Adanya hambatan  pola transportasi  lokal,  antar  distrik  dan  bahkan  antar kabupaten;  (5). Adanya kondisi social politik dan sosial ekonomi dalam negeri; (6).  Kurang stabilnya neraca pembayaran dan penyelesaian hutang luar negeri. h)   Merosotnya laju pertumbuhan ekonomi nasional.

 

Asumsi

Berdasarkan kedua Analisis  Lingkungan Internal (ALI)  dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) sebagaimana diuraikan didalam pengembangan model pemberdayaan ekonomi kerakyatan ini, maka dapatlah diasumsikan bahwa kekuatan dan peluang yang mendukung serta mendorong percepatan pembangunan infrastruktur ekonomi Kabupaten Yahukimo untuk lima tahun mendatang adalah : (1).  Undang-Undang 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua Jo. Undang-Undang 23/2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  dan Undang-Undang 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (2).  Inpres 5/2007 tentang percepatan pembangunan Provinsi Papua; (3).  Potensi Sumber Daya Alam  (potensi laut, potensi  hutan, potensi bahan mineral dan potensi lahan pertanian dan sumber air); (4).  Adanya dukungan dana dari APBD Provinsi Papua dan APBN serta partisipasi LSM Asing (NGO); (4). Adanya kebijaksanaan Provinsi Papua tentang Program  Pengembangan Kampung sebagai upaya penanggulangan kemiskinan; (5).  Adanya potensi Sumber Daya Manusia  sebagai petani, pelaku ekonomi lokal dan aparatur pemerintah. Selengkapnya dapat di lihat pada Tabel 5.11.

 

 

Analisis Strategis dan Pilihan Pengembangan Ekonomi  Kerakyatan

Berdasarkan asumsi dan data potensi  wilayah serta potensi ekonomi wilayah Kabupaten Yahukimo yang ada, maka dilakukan analisis strategik dan pilihan alternatif melalui Analisis SWOT dan Analisis CSF berdasarkan Methode CSI, akan ditemukan potensi wilayah sebagai pendukung  pengembangan ekonomi kerakyatan sebagai pendukung pembangunan  Kabupaten  Yahukimo  untuk  lima tahun mendatang yaitu meliputi  : (1).  Adanya Kebijakan Pembangunan Nasional  Daerah serta Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Nasional dan Daerah berdasarkan UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua Jo. UU 32/2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  UU 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (2). Inpres 5/2007 tentang percepatan pembangunan Provinsi Papua; (3). Potensi Sumber Daya Alam  (potensi laut, potensi  hutan, potensi bahan mineral dan potensi lahan pertanian dan sumber air); (3). Adanya dukungan dana dari APBD Provinsi Papua dan APBN serta partisipasi LSM Asing (NGO); (4). Adanya kebijaksanaan Provinsi Papua tentang Program Pengembangan Kampung Sebagai upaya penanggulangan kemiskinan; (5).  Adanya potensi Sumber Daya Manusia sebagai petani, pelaku ekonomi lokal dan aparatur pemerintah.

 

Faktor Penentu Keberhasilan Pengembangan Ekonomi  Kerakyatan

Untuk memberikan fokus dan membuat rencana yang memperjelas penyusunan model pemberdayaan ekonomi lerakyatan dan tujuan disusun faktor-faktor penentu keberhasilan  (Critical  Succes Factors) dari Strategi Alternatif sebagai berikut  : (1). Adanya Kebijakan Pembangunan Nasional serta Kebijakan Pembiayaan Pembangunan Nasional dan Daerah berdasarkan UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua Jo. UU 32/2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  UU 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (2). Inpres 5/2007 tentang percepatan pembangunan Provinsi Papua; (3). Potensi Sumber Daya Alam  (potensi laut, potensi  hutan, potensi bahan mineral dan potensi lahan pertanian dan sumber air); (4). Adanya dukungan dana dari APBD Provinsi Papua dan APBN serta partisipasi LSM Asing (NGO); (5). Adanya kebijaksanaan Provinsi Papua tentang Program Pengembangan Kampung Sebagai upaya penanggulangan kemiskinan; (6). Adanya potensi Sumber Daya Manusia  sebagai petani, pelaku ekonomi lokal dan aparatur pemerintah.

 

  1. PEMBENTUKAN, PENDAMPINGAN DAN BIMBINGAN

Beranjak dari analisis penyusunan konsep pemberdayaan ekonomi kerakyatan pada bagian terdahulu, maka kegiatan pembentukan, pendampingan dan bimbingan dapat direncanakan dan diarahkan berdasarkan tipologi distrik yang ada di Kabupaten Yahukimo untuk mampu memasuki tahapan implementasi sehingga mulai terbentuk kelompok-kelompok usaha produktif.

 

Berkait itu, maka upaya pembentukan dan pendampingan serta bimbingan dilakukan sesuai dengan permasalahan yang berhasil diidentifikasi pada potensi Distrik dan Jenis usaha sebagai berikut :

 

PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA

  • Usaha Bersama Perikanan Darat
  • Usaha Bersama Peternakan
  • Usaha Bersama Kelompok Tani
  • Usaha Koperasi Peyangga
  • Usaha Bersama Koperasi Serba Usaha
  • Usaha Bersama Koperasi Simpan Pinjam
  • Usaha Bersama Kelompok Dagang Kios
  • Usaha Bersama Industri Batako

 

 

 

PENDAMPINGAN DAN BIMBINGAN

Usaha Bersama Perikanan Darat

Kebutuhan Pendampingan dan Bimbingan yaitu : (1). Bimbingan yang terus menerus untuk merubah pola pikir dan perilaku masyarakat (peramu) ke pola pokir dan perilaku petani; (2). Bimbingan dalam pengurusan ijin usaha SIUP,SITU dan NPWP; (3). Bimbingan dalam penyusunan proposal permohonan kredit; (4). Bimbingan pembukuan praktis untuk usaha perikanan darat; (5). Bimbingan penyusunan business profile; (6). Bimbingan manajemen usaha budidaya ikan air tawar (pembenihan, pemeliharaan, dll); (6). Bimbingan manajemen usaha kecil dan menengah; (7). Pendampingan dalam membentuk kemitraan usaha khususnya jaringan pemasaran dengan instansi tehnis dan pihak swasta.

 

 

 

Usaha Bersama Peternakan

Kebutuhan Pendampingan dan Bimbingan, yaitu : (1).  Bimbingan dalam pengurusan ijin usaha SIUP,SITU dan NPWP; (2). Bimbingan dalam penyusunan proposal permohonan kredit; (3). Bimbingan pembukuan praktis untuk usaha peternakan; (4). Bimbingan penyusunan business profile; (5). Bimbingan manajemen usaha peternakan ; (6). Bimbingan manajemen usaha kecil dan menengah; (7). Pendampingan dalam membentuk kemitraan usaha khususnya jaringan pemasaran dengan instansi tehnis dan pihak swasta.

 

Usaha Bersama Kelompok Tani

Kebutuhan Pendampingan dan Bimbingan., Yaitu : (1). Bimbingan dalam pengurusan ijin usaha SIUP,SITU dan NPWP; (2). Bimbingan dalam penyusunan proposal permohonan kredit usaha tani; (3). Bimbingan pembukuan praktis untuk usaha pertanian; (4). Bimbingan penyusunan business profile; (5). Bimbingan manajemen usaha peternakan; (6). Bimbingan manajemen usaha kecil dan menengah; (6). Pendampingan dalam membentuk kemitraan usaha khususnya jaringan pemasaran dengan instansi tehnis dan pihak swasta (pembentukan koperasi penyangga).

 

Usaha Koperasi Peyangga

Kebutuhan Pendampingan dan Bimbingan, yaitu :  Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo diharapkan menyediakan sebuah koperasi penyangga dalam membeli hasil produksi  masyarakat lokal.

 

Usaha Bersama Koperasi Serba Usaha

Kebutuhan Pendampingan dan Bimbingan , yaitu : (1). Bimbingan dalam pengurusan ijin usaha SIUP, SITU dan NPWP; (2). Bimbingan dalam penyusunan proposal permohonan kredit; (3). Bimbingan pembukuan praktis untuk usaha industri jasa perkreditan rakyat; (4). Bimbingan penyusunan business profile; (5). Bimbingan manajemen usaha kecil keluarga; (6). Pendampingan dalam membentuk kemitraan usaha khususnya jaringan pemasaran di Ibu Kota Kabupaten Yahukimo.

 

 

Usaha Bersama Koperasi Simpan Pinjam

Kebutuhan Pendampingan dan Bimbingan , yaitu (1). Bimbingan dalam pengurusan ijin usaha SIUP,SITU dan NPWP; (2). Bimbingan dalam penyusunan proposal permohonan kredit; (3). Bimbingan pembukuan praktis untuk usaha perkreditan; (4). Bimbingan penyusunan business profile; (5). Bimbingan manajemen usaha kecil dan menengah; (6). Pendampingan dalam membentuk kemitraan usaha khususnya jaringan pemasaran dengan instansi tehnis dan pihak swasta.

 

Usaha Bersama Kelompok Dagang Kios

Kebutuhan Pendampingan dan Bimbingan, yaitu (1). Perusahaan belum memiliki ijin usaha SIUP, SITU dan NPWP; (2). Perusahaan masih bermasalah dalam penyusunan proposal permohonan kredit; (3). Bimbingan pembukuan praktis untuk usaha dagang; (4). Bimbingan penyusunan business profile; (5). Bimbingan manajemen usaha kecil keluarga; (6). Pendampingan dalam membentuk kemitraan usaha khususnya Penyediaan barang dagangan.

 

Usaha Bersama Industri Batako

Kebutuhan Pendampingan dan Bimbingan, yaitu : (1). Bimbingan dalam pengurusan ijin usaha SIUP, SITU dan NPWP ; (2). Bimbingan dalam penyusunan proposal permohonan kredit; (3). Bimbingan pembukuan praktis untuk usaha industri; (4). Bimbingan penyusunan business profile; (5). Bimbingan manajemen usaha kecil keluarga; (6). Pendampingan dalam membentuk kemitraan usaha khususnya jaringan pemasaran.

 

  1. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

SIMPULAN

  1. Secara Sosial Budaya dan Ekonomi, masyarakat Kabupaten Yahukimo dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu : Masyarakat kawasan pegunungan dan Masyarakat kawasan dataran rendah yang masing-masing memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda sehingga hal ini sangat berpengaruhi terhadap perilaku ekonomi masyarakat;
  2. Sampai saat ini belum ada bentuk dan pola pembinaan dan pendampingan yang baku sebagai model pembinaan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Yahukimo;
  3. Rata-rata Distrik di Kabupaten Yahukimo memiliki komoditas unggulan yang diharapkan akan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah apa bila dikembangkan, namun terkendala dengan akses ke pasar;
  4. Peram Lembaga Keuangan Mikro dalam mendukung kegiatan usaha ekonomi masyarakat di Kabupaten Yahukimo sampai saat penelitian dilaksanakan belum nampak dan ketersediaan lembaga ini baru terbatas di Ibu Kota Kabupaten Yahukimo;

 

REKOMENDASI

  1. Pola pembinaan dan pendampingan yang dilakukan kepada masyarakat dilakukan secara kontinyu serta perlu dibedakan untuk masyarakat di kawasan pegunungan dengan kawasan dataran rendah dengan melibatkan lembaga-lembaga Gereja dan LSM;
  2. Perlu pola pembentukan dan pembinaan serta pendampingan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Yahukimo diarahkan ke Pembentukan usaha kelompok yang disesuaikan dengan komoditas unggulan disetiap wilayah distrik yang ada;
  3. Karena kesulitas aksesibilitas untuk medorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor unggulan, maka perlu dibentuk pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sebagai pusat agribisnis sekaligus sebagai daerah penyangga bagi daerah-daerah di sekitarnya adalah Distrik Kurima dan Distrik Dekai;
  4. Perlu dibentuk pusat konsultasi bisnis/ikubator bisnis bagi masyarakat yang ingin melakukan konsultasi sehubungan dengan usaha-usaha ekonomi yang mereka lakukan.