Ekonomi Makro I

Teori Ekonomi Makro adalah merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari peristiwa-peristiwa atau masalah-masalah ekonomi secara keseluruhan   secara   agregatif.   Peristiwa-peristiwa   atau   masalah-masalah tersebut di antaranya berupa tingkat pendapatan/produksi nasional, kesempatan kerja (pengangguran) dan perubahan harga yang terjadi dalam suatu perekonomian.

Ekonomi makro memperhatikan aspek-aspek yang menyeluruh dari kegiatan ekonomi.  Apabila yang dibicarakan adalah produsen maka yang diperhatikan adalah   mengenai   produsen   dalam   keseluruhan   ekonomi.   Apabila   yang diperhatikan adalah tingkah laku konsumen maka yang dianalisis adalah tingkah laku keseluruhan konsumen dalam menggunakan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian. Dalam analisis makroekonomi juga diperhatikan peranan pemerintah dalam mengatur kegiatan suatu perekonomian.  Dalam  aspek  ini yang  yang  diperhatikan  adalah  tentang berbagai kebijakan pemerintah yang dapat dijalankan untuk mengatasi  masalah- masalah yang dihadapi keseluruhan perekonomian seperti masalah inflasi dan pengangguran.

http://dosen.ieuncen.ac.id/bl/wp-content/uploads/sites/22/2017/04/PENGANTAR-EKONOMI-MAKRO.pptx

Perencanaan Pembangunan I

Kegiatan perencanaan di negara maju telah berkembang sedemikian rupa sebagai bagian dari proses untuk merespon permasalahan sosial-ekonomi dan politik, bahkan sudah merupakan budaya masyarakat dan terkait erat dengan sistem manajemen publik. Semakin maju budaya politik dan sistem manajemen publik, semakin besar kontribusi perencanaan dalam memberikan informasi kebijaksanaan, inovasi, dan input teknikal untuk mendukung proses pengambilan keputusan bagi pihak pelaku berkepentingan baik sektor publik dan sektor  privat, maupun individual. Kegiatan perencanaan yang paling nyata adalah sebagai bentuk tindakan alokasi dan inovasi dalam arena publik termasuk sebagai alat pengarahan masyarakat (societal guidance). akan tetapi jika peran pemerintah gagal atau tidak kurang efektif maka proses perubahan sosial akan menguat melalui kekuatan sosial-politik masyarakat. Dalam keadaan normal, tindakan perencanaan tetap memegang prinsip untuk tidak mengurangi ruang gerak masyarakat dan mekanisme pasar.

Pada negara yang demokratik, proses perencanaannya melibatkan masyarakat untuk mendapat kesepakatan dari masyarakat melalui proses “dengar pendapat publik (public hearing)”, sedangkan di Indonesia proses kegiatan perencanaan masih bersifat tertutup, eksklusif dan elitis, dan kadangkala dibuat tanpa memperhatikan realitas sosial dan partisipasi masyarakat. Sebagai akibatnya, produk perencanaan yang sukar diaplikasikan, tidak legitimat, dan tidak mampu memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat.  Pada negara-negara yang menerapkan ekonomi pasar, fungsi pemerintah adalah mengurangi distorsi akibat kegagalan dan memberikan solusi akibat-akibat ekternalitisnya, penyediaan pelayanan publik, menjaga dan memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan  untuk kepentingan publik, serta melindungi kelompok yang lemah posisinya (Owen E. Hughes, 1994). Untuk itu instrumen dalam melaksanakan fungsi pemerintah adalah dalam hal penyediaan barang dan jasa yang diberikan kepada masyarakat melalui anggaran pemerintah, pemberian subsidi bagi masyarakat dan usaha swasta untuk menyediakan barang dan jasa yang seharusnya disediakan pemerintah, penanganan produksi barang dan jasa kebutuhan pasar yang belum layak dilakukan oleh masyarakat, dan pembuatan cara pengaturan untuk membatasi kegiatan yang tidak layak dilakukan pelaku ekonomi yang menyebabkan distorsi pasar dan mengganggu kepentingan publik (externalities).

http://dosen.ieuncen.ac.id/bl/wp-content/uploads/sites/22/2017/04/MATERI-KULIAH-PERENCANAAN-PEMBANGUNAN-I.docx